Cerita mantan Direktur KPK terima pinangan Bima Arya maju di Pilkada Bogor

JAKARTA, Indonesia – Dedie A. Rachim tidak menyangka akan ‘dipinang’ oleh Walikota incumbent Bogor, Arya Bima maju ke Pilkada pada tahun ini. Ajakan tersebut datang pada akhir Desember 2017.

“Saya kebetulan orang Bogor asli. Jadi, keluarga kami saling kenal. Bahkan, kakek-kakek dan ayah kami bersahabat, walaupun saya lebih senior 6 tahun dari Pak Bima Arya,” ujar Dedie melalui pesan pendek kepada Rappler pada Sabtu sore, 20 Januari.

Hubungan keluarga yang sudah terjalin itu kemudian lebih intens ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjun dalam program pencegahan di kota Bogor empat tahun yang lalu. Program tersebut disosialisasikan oleh lembaga anti rasuah ke seluruh wilayah di Indonesia dengan harapan tingkat korupsi bisa menurun. Walaupun sering kali harapan itu tidak sejalan dengan kenyataan.

Menurut Dedie, Arya menawarinya sebagai ‘pendamping’ sebagian besar dilatari alasan spritual dan kesamaan ideologi. 10 persen saja yang dilandasi alasan rasional.

“Jadi, ketika itu Kang Arya datang dan mengatakan, ‘Kang mau enggak mendampingi saya? Jawaban itu datang dari hasil istiqarah,” tutur Dedie menjelaskan awal mula datangnya tawaran tersebut.

Pria yang sempat menjabat sebagai Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK itu kemudian menerima tawaran Arya dalam jeda waktu yang tidak terlalu panjang. Ia kemudian meminta izin kepada pimpinan lembaga rasuah dan sekaligus mengajukan pengunduran diri usai 12 tahun berkarier di KPK.

“Saya mengundurkan diri supaya langkah ke depan lebih terukur dan pasti. Sebab, kalau tidak izin ke pimpinan dan mengundurkan diri pasti ada konflik kepentingan. Sementara, saya ingin menghindari itu,” katanya yang ditemui di gedung KPK pada Jumat malam, 19 Januari.

Maka, usai memantapkan hati, Dedie pun mulai sering muncul di hadapan publik bersama Arya. Lalu, apa alasan Dedie mau dipinang Arya?

Sosoknya yang bersih menjadi salah satu jawaban. Kendati nama Arya terseret dalam kasus korupsi dana pembebasan lahan Warung Jambu Dua. Namun, menurut Dedie, hal tersebut merupakan ranah penegak hukum.

“Yang saya lihat sampai saat ini Pak Arya itu masih clear. Sejauh yang saya lihat, tidak ada hal-hal yang memberatkan. Kalau pun masih ada pertanyaan, maka saya serahkan hal tersebut kepada penegak hukum. Keputusan ini, sudah saya pertimbangkan melalui proses yang cukup matang,” tutur dia.

Tidak memberikan mahar

Dedie mengaku sadar betul rekam jejaknya pernah bekerja di KPK, membuat publik menaruh harapan banyak kepadanya. Oleh sebab itu, ia berjanji tidak akan mengecewakan publik. Pria berusia 51 tahun itu mengaku akan berusaha sekuat tenaga untuk tetap menjaga marwah KPK.

“Itu memang berat dilakukan, tetapi akan saya jaga. Pasti lah saya akan menghindari (godaan-godaan untuk berbuat korupsi),” katanya.

Dedie juga menyadari untuk bisa terjun di Pilkada membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi, partai politik kerap meminta mahar sebagai syarat kalau ingin didukung oleh mesin partai.

Tetapi, Dedie mengucap syukur dan terima kasih karena lima partai yang mengusung mereka yakni Demokrat, PAN, Golkar, Nasdem dan Hanura tidak ada yang meminta mahar politik. Dedie pun maju bersama Arya juga tidak memiliki modal yang besar.

“Saya berterima kasih kepada partai pendukung, karena tidak ada satu pun yang mengisyaratkan mahar kepada kami berdua. Terkait modal, saya dan Pak Arya sudah berdiskusi. Rencananya, model kampanyenya akan kami buat lebih sederhana dan disesuaikan dengan anggaran yang ada,” kata dia.

Komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih juga disampaikan oleh Bima Arya ketika mendatangi gedung KPK pada Jumat kemarin untuk melengkapi data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pengisian dokumen itu menjadi salah satu persyaratan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada seluruh calon kepala daerah. Tujuannya, diharapkan dapat mencegah perilaku korupsi.

“Kami dan partai pengusung kebetulan memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan birokrasi yang mengabdi dan melayani. Kami ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih maka uang rakyat harus kembali ke rakyat,” tutur Arya kemarin.

Ciptakan Bogor kota yang toleran

Lalu, apa visi Dedie dan Arya bagi kota Bogor? Ia mengaku ingin melakukan pembangunan infrastruktur yang baik dan menjadikan Bogor sebagai kota yang toleran. Infrastruktur yang lebih baik dibutuhkan Bogor lantaran secara de facto kota tersebut adalah ibukota.

“Presiden Jokowi memilih untuk tinggal di Bogor, bahkan sering kali berkantor juga di sana. Jadi, pembangunan infrastruktur harus dipercepat,” katanya.

Sementara, terkait meningkatkan toleransi, agaknya Dedie harus berjuang lebih keras. Dalam survei yang dilakukan Setara Institute pada November 2015, Bogor didaulat sebagai salah satu kota paling intoleran di Indonesia. (BACA: Tiga kota paling intoleran di Indonesia)

Beberapa indikasi itu terlihat dalam larangan beribadah di Gereja Yasmin dan perayaan asyuro bagi warga Syiah.

“Saya memahami ada hasil survei yang menyatakan demikian, tetapi kan hasil lain yang sudah dicapai oleh Pak Arya ada juga. Jadi, saya berharap mudah-mudahan kalau bisa terpilih, saya dapat mendukung apa yang telah dilakukan oleh Pak Bima sebelumnya dan menjadikan Bogor sebagai kota yang lebih toleran,” katanya tanpa menjelaskan cara konkritnya.

Selain Arya-Dedie, Pilkada Bogor juga diikuti oleh tiga pasang calon lainnya. Mereka adalah Dadang Danubrata-Sugeng Teguh Santoso yang diusung PDI Perjuangan dan PKB; Ahmad Ruyat-Zainul Mutaqin diusung Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan dan Gerakan Indonesia Raya dan pasangan dari jalur perseorangan Edgar Suratman-Syefwelly Gianyar Djoyodiningrat. 

Empat paslon Walkot Bogor itu dinyatakan telah lulus tes pemeriksaan kesehatan. 

– Rappler.com