SUMMARY
This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.
JAKARTA, Indonesia – Indonesia tidak lagi menjadi negara yang meminta bantuan. Itulah konsep yang coba ditunjukan kepada dunia internasional melalui pidato tahunan Menteri Luar Negeri pada 9 Januari lalu.
Realisasi dari konsep tersebut yakni Indonesia akan membentuk sebuah badan yang diberi nama ‘Indonesia Aid Single Agency’. Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinator dari badan tersebut.
Ide pembentukan badan ini sudah tercetus mulai tahun 2010 lalu. Saat itu, bantuan diberikan kepada negara yang berada di area selatan Samudera Hindia atau yang lazim disebut selatan-selatan. Bantuannya pun lebih banyak dalam bentuk peningkatan kapasitas.
“Kemudian pada tahun 2015 dan Mei 2016, diadakan pertemuan Dewan Pengarah yang sepakat untuk membentuk ‘Single Agency’. Kemudian, pada tahun 2016, dituangkan menjadi bagian prioritas nasional di bawah Peraturan Presiden untuk prolegnas,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (IDP) Cecep Herawan di kantor Kemlu dalam sebuah diskusi pada Selasa, 16 Januari lalu.
Nantinya, dengan adanya ‘Single Agency’ bernama ‘Indonesian Aid’, kata Cecep, semua dana di berbagai kementerian atau lembaga pemerintah yang dialokasikan untuk bantuan internasional akan dipusatkan di sana. Tujuannya, agar akun-akun bantuan di lembaga lain bisa dikelola melalui satu pintu dan transparan.
“Yang kami lihat ada kesulitan di akun-akun beberapa lembaga terlihat sebagai akun bantuan internasional. Mereka punya program pelatihan yang melibatkan negara asing, tapi nomenklaturnya bukan bantuan internasional. Dengan adanya single agency, maka akunnya jelas tercatat sebagai bantuan internasional,” kata dia.
Pria yang sempat menjabat sebagai Wakil Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan itu menjelaskan dana bantuan internasional di Indonesian Aid mencapai Rp 1 triliun. Namun, dana tersebut belum dapat didistribusikan tahun ini, lantaran payung hukum pembentukan badan Indonesian Aid masih terus digodok. Kemungkinan besar, badan itu baru dapat terbentuk pada 2019 mendatang.
Sementara, juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir yang turut hadir dalam acara diskusi mengatakan bantuan Indonesia nantinya diprioritaskan bagi negara berkembang. Namun, negara maju juga tidak tertutup kemungkinan ikut menerima bantuan melalui program triangular.
Ikut merangkul LSM
Lalu, mengapa Indonesia turut memberi bantuan bagi negara lain sementara di dalam negeri justru masih kekurangan? Arrmanatha menjelaskan sebagai negara yang hidup di era globalisasi, hal ini tidak dapat dihindari oleh Indonesia.
Lagipula, kata Arrmanatha, Indonesia sudah sejak lama ikut berkontribusi memberikan bantuan bagi negara lain. Hal itu bisa terlihat ketika negara-negara di kepulauan Pasifik sempat menjadi korban bencana gempa.
Yang terbaru, Indonesia aktif memberikan bantuan bagi warga Rohingya di Rakhine State dan Palestina. Pemerintah turut memberikan bantuan pendidikan bagi umat Muslim di wilayah Filipina selatan yang menjadi area konflik. Tiga bantuan yang disebut terakhir bersifat jangka panjang.
Arrmanatha mengambil perumpamaan, ketika hidup bertetangga di dalam sebuah komunitas, maka Indonesia tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi pada tetangganya yang lain, terutama mereka yang membutuhkan bantuan.
“Jadi, walaupun kita tidak terlalu mampu juga, tetapi karena kita satu komunitas, jadi kita memiliki kewajiban untuk membantu juga. Jadi, memang kita harus membantu sesama. Walaupun kita susah dan masih membangun, namun ada juga negara yang masih berada di bawah kita dan tetap membutuhkan bantuan Indonesia,” kata pria yang akrab disapa Tata itu menjawab pertanyaan Rappler.
Dengan begitu, gap dan kesenjangan antar negara dapat diminimalisasi.
Indonesian Aid ini juga ikut merangkul publik dan LSM yang ingin berkontribusi memberikan bantuan internasional. Namun, saat ini business processnya masih digodok.
“Ini merupakan sinergi yang akan dipelihara dan dikembangkan, karena selama ini hubungannya kan baik,” kata Cecep.
Bantuan swadaya banyak terkumpul di beberapa LSM saat terjadi konflik di Palestina dan Myanmar. Selama ini, bantuan untuk warga Rohingya disalurkan melalui satu lembaga bernama Aliansi Kemanusiaan Indonesia. Organisasi itu perlu dibentuk, lantaran untuk menembus Myanmar dan Bangladesh, diperlukan unsur pemerintah di dalamnya untuk dapat mendistribusikan bantuan.
“Untuk permulaan, nantinya anggaran bantuan yang dikelola adalah milik pemerintah dan bukan donasi. Namun, kami juga sudah berpikir kalau nantinya Single Agency ini dianggap cukup transparan, kami telah mengantisipasi untuk membantu menerima bantuan dari publik,” tutur dia.
Cecep menegaskan publik tidak perlu khawatir terhadap transparansi penggunaan dananya, karena akan dicatat secara rapih. Selain itu, setiap sen bantuan yang dikucurkan akan ditinjau apakah tepat sasaran. – Rappler.com
BACA JUGA:
Add a comment
How does this make you feel?
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.