Kalau tidak mau minta maaf, ya sudahlah Pak Jokowi

 

I blinked, and it’s October.” 

Mengutip cuitan CEO Rappler, Maria Ressa, saya membuka mata dan menyadari hari ini adalah tanggal 1 Oktober, di mana semua orang merayakan Hari Kesaktian Pancasila. 

Bahkan yang terhormat bapak presiden kita juga saya dengar sedang menuju sumur di Lubang Buaya untuk memimpin upacara penghormatan kepada jenderal-jenderal yang diduga dibantai oleh, entah siapa. Tidak yakin. 

Dan saya pun mendengar, bahwa Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak ada niat untuk meminta maaf pada anggota keluarga Partai Komunis Indonesia atas pembantaian ayah, anak, kakek, ibu, saudara perempuan, dan teman mereka. 

Tidak ada niatan untuk meminta maaf. Bahkan tidak ada niatan berpikir ke situ. Kata Jokowi. 

Pikiran saya langsung melayang pada sore hari, 30 September 1965. Hari itu, seorang pria paruh baya menarik tangan anak perempuannya yang masih berusia belia dan menuju almari buku di ruang tengah rumah mereka. 

Tanpa banyak bicara, dia meminta anaknya untuk mengangkut semua buku bertema kiri di almari itu ke halaman belakang. Laki-laki itu kemudian menggali lubang, memacul, dan mengambil korek api.

“Taruh bukunya semua di lubang ya Nak,” katanya. 

Buku itu pun dibakar. Sampai habis. 

Keesokan paginya, pemuda Anshar dan pria berseragam militer menjemputnya. Ia menatap istrinya dan kelima anaknya untuk yang terakhir kali. 

Tidak ada kabar. Anak perempuan itu tidak tahu, apakah ayahnya sudah mati. Atau hidup. 

Anak perempuan itu sekarang sudah berumur. Ia melahirkan juga seorang anak perempuan. Dan anak itu adalah saya. 

So i blinked, and it’s October. It’s a black October for me and my mom. 

Meluruskan stigma

TRAGEDI 1965. Suharto saat pemakaman 6 jenderal pada 2 Oktober 1965. Foto oleh Wikimedia

TRAGEDI 1965. Suharto saat pemakaman 6 jenderal pada 2 Oktober 1965.

Foto oleh Wikimedia

Dan kebetulan sekali, tadi malam saya baru menghadiri nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI bersama Front Pembela Islam di Cawang, Jakarta Timur. Dengan tokoh fenomenal mereka Rizieq Shihab. 

Saya mendengarkan ceramah beliau, dari A-Z. Termasuk teriakan-teriakan dia. “Bangsat, Bajingan, penjahat!” 

Di ujung pidato ia menyebut-nyebut keluarga PKI. Ia bilang, FPI menghormati hak asasi manusia, tapi mereka mengingatkan keluarga PKI untuk tidak membangga-banggakan paham komunisme. 

Wait a minute. 

Ingin sekali menyela si Rizieq di tengah kerumunan pria berjubah putih ini, yang membanggakan dirinya sebagai pembela Islam, agama saya. 

Tapi saya tidak mampu berbicara. Sepatah kata pun. Karena saya sedang menjadi seorang peliput berita. 

Maka saya endapkan perasaan gundah itu, hingga hari ini, saya bisa menuliskan di blog saya ini. 

Pak Rizieq, Bapak harus tahu bahwa tidak semua keluarga PKI adalah komunis. Saat Bapak bilang PKI dan liberal itu saudara dekat, menurut saya ada yang salah Pak. 

Apalagi melabel keluarga PKI itu PKI, jika mereka tidak dikontrol semua, maka PKI akan bangkit. 

Kondisinya tidak seabsolut itu Pak. Kakek saya memang seorang anggota partai terlarang. Tapi nenek saya adalah seorang anak kyai terhormat di Jawa Timur. 

Anak kakek saya, pakde saya, adalah pemuda Anshor saat itu. Betapa ia hancur melihat bapaknya sendiri diciduk oleh anggota pengajiannya.

Setiap Anda melabeli anggota keluarga PKI dengan komunis, Anda telah menghilangkan hak-hak mereka untuk bisa hidup seperti orang pada umumnya. Anda telah dzalim

Seandainya saya bisa mengatakan ini pada Bapak. Sekali lagi, tapi saya siapa. 

Minta maaf saja tidak cukup

Film The Look of Killing, atau Senyap, menampilkan kerabat salah seorang korban pembantaian penumpasan PKI pada tahun 60an di Indonesia. Foto oleh Thelookofsilence.com.

Film The Look of Killing, atau Senyap, menampilkan kerabat salah seorang korban pembantaian penumpasan PKI pada tahun 60an di Indonesia. Foto oleh Thelookofsilence.com.

Lalu persoalan minta maaf, tentu saja bagi keluarga, minta maaf saja tidak cukup. Saya tidak berkata negara harus minta maaf pada keluarga PKI. Saya minta negara meminta maaf pada semua pihak yang dirugikan saat itu.  

Terutama dampak-dampak yang ditinggalkan setelah kejadian pembantaian itu. Alasan pemerintah harus minta maaf apa?  

Pertama, setelah membantai anggota PKI. Pemerintah tetap melakukan diskriminasi kepada keluarga PKI. Mereka melakukan litsus alias penelitian khusus pada anggota keluarga PKI.

Walaupun mereka tidak terlibat sama sekali dengan kegiatan PKI di masa lampau. Diskriminasi ini berlangsung dua generasi, mungkin sampai sekarang.  

Kedua, pemerintah harus minta maaf karena sudah mencekoki saya dengan film pengkhianatan G30S/PKI dari saya SD sampai SMA. Padahal kebenarannya masih jauh dari terang.  

Ketiga, sebenarnya maaf saja tidak cukup. Karena jelas, 3 juta nyawa melayang. Yang tidak semuanya benar-benar anggota PKI. Mau dibayar pakai apa? Uang pun tidak akan bisa membayarnya.

Tapi kalau Pak Jokowi enggak mau minta maaf, ya sudahlah Pak Jokowi. Kami akan tetap mengingat negara ini pernah gagal melindungi warga negaranya, demi menuruti nafsu sebagian golongan. 

Bahwa negara ini sejatinya memang sudah gagal. Dan kesaktian Pancasila, akhirnya cuma di angan-angan. —Rappler.com

BACA JUGA:

Febriana Firdaus adalah wartawan Rappler Indonesia. Ia fokus membahas isu korupsi, HAM, LGBT, dan buruh migran. Febro, panggilan akrabnya, bisa disapa di @FebroFirdaus.