Apa saja isi dialog Jokowi dengan pengusaha?

Ibarat sebuah kapal, “nahhodanya bagus, kondisi layar bagus, kapalnya bagus, tapi harus berlayar di cuaca yang buruk,” kata Asmawi Syam. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia ini menyampaikan situasi yang tengah dialami ekonomi Indonesia dalam pertemuan antara pengusaha swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, di Istana Bogor, Senin, 24 Agustus.  

Presiden mengundang sekitar 50-an konglomerat dan direktur utama BUMN yang sudah tercatat di pasar modal untuk berdialog mengenai situasi ekonomi terkini.

Pertemuan itu dilakukan persis dengan peristiwa ekonomi pada hari itu, yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Di Bank Central Asia (BCA), Senin, harga jual 1 dolar AS mencapai Rp 14.150, dengan harga beli Rp 13.850. 

Di Bank Mandiri, harga jual dolar AS tercatat Rp 14.082, dengan harga beli Rp 13.868 per 1 Dolar AS. 

Sekitar Pukul 14:28 WIB, kantor berita Associated Press (AP) menyampaikan breaking news: “China’s Shanghai composite index drops 8.5 percent in sell-off that wipes out 2015 gains”

Situasi muram pagi hari di pasar modal, kian terpuruk dengan jatuhnya indeks saham di bursa Shanghai. Kepanikan menjalar ke berbagai bursa saham dan pasar uang. 

Kepanikan. Ini yang bisa menyeret ekonomi Indonesia ke jurang lebih dalam. Hal ini diingatkan oleh Presiden Direktur BAC Jahja Setiaatmadja kepada presiden dalam pertemuan di Istana Bogor.  

“Kita enggak boleh panik. Situasi perbankan saat ini berbeda dengan tahun 1998, ketika suku bunga kredit bank melambung ke 22 sampai 70-an persen. Banyak kredit bermasalah. Bank devisa kena dampak. Akibat paling parah dialami bank yang kurang kuat permodalan,” demikian kata Jahja, sebagaimana dikutip Didi Suwondo, yang hadir mewakili Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) yang berhalangan hadir karena ada di luar negeri.  

Jahja meminta pemerintah menyampaikan keyakinan ini kepada masyarakat. Ketika saya kontak Senin sore, sesudah pertemuan, Didi menceritakan bahwa pertemuan dengan presiden berlangsung secara terbuka. 

“Enggak ada yang ditutup-tutupi, semua bicara apa apa danya. Karena itu, atas nam KADIN saya mengapresiasi Bapak Presiden yang telah mengajak kami berbicara dan ikut mencari solusi bagi kondisi ekonomi saat ini,” kata Didi, yang menjabat Wakil Ketua Umum KADIN bidang Informasi, Komunikasi, dan Teknologi.

Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, empat menteri koordinator, dan sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno, Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Kepala BKPM Franky Sibarani.  

Hadir juga Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo dan Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad.

Presiden Jokowi memulai dengan meminta agar pengusaha dan BUMN tidak perlu panik. “Kita punya cukup banyak uang yang bisa dibelanjakan untuk membangun ekonomi,” demikian kata Jokowi. 

Dia menyebutkan ada sekitar Rp 270 triliun dana mengendap di perbankan daerah. Ini dana yang seharusnya untuk pembangunan desa. Di BUMN ada dana Rp 160 triliun yang bisa dimanfaatkan. Likuiditas cukup.  

Singkat cerita, Jokowi mengajak swasta dan BUMN untuk mempercepat pembelanjaan dana cukup besar itu untuk menggerakkan ekonomi.

Sebelum bertemu dengan pengusaha dan BUMN, pagi harinya Jokowi mengadakan sidang kabinet yang mengundang juga para gubernur dari seluruh Indonesia. Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi menyampaikan situasi pelambatan ekonomi yang bukan hanya dialami Indonesia tetapi juga negara lainnya.

Akun @setkabgoid menuliskan, Presiden Jokowi mengatakan masalah ekonomi yang dialami Indonesia, terjadi karena krisis Yunani, kenaikan suku bunga di AS, depresiasi mata uang Yuan di Tiongkok dan ramainya Korut-Korsel.  

“Untuk mengantisipasi, semua mesti memiliki garis yang sama, kepatuhan yang sama,” kata Jokowi.

Dalam pertemuan pagi dengan gubernur, Jokowi kembali mendorong pemerintah daerah agar tidak ragu membelanjakan dana pembangunan. Jokowi juga mengundang jajaran aparat hukum dari kejaksaan dan kepolisian, dan meminta agar jika ada pelanggaran administrasi, agar tidak serta merta dipidana, melainkan ditangani oleh pengawas internal. 

Penyerapan anggaran kementrian pun masih rendah, yakni sekitar 20% selama semester I 2015. Ini yang membuat Jokowi sempat kesal saat rapat kabinet paripurna, Rabu pekan lalu.  

Media memberitakan bahwa alokasi anggaran belanja pemerintah pusat di APBN-P 2015 ditetapkan sebesar Rp 1.319,5 triliun. Sekitar 60% dari alokasi anggaran tersebut, atau sebesar Rp 795,5 triliun disebar ke seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk dibelanjakan.  

Artinya, realisasi belanja K/L sejak Januari hingga saat ini baru sekitar Rp 159,1 triliun.  

Tanya-jawab antara presiden dengan pengusaha dan bos BUMN dipandu oleh Wapres Jusuf Kalla. Setelah Jokowi menyampaikan harapan pemerintah dan data likuiditas, pengusaha Franky Welirang menanggapi. Dia sepakat dengan sikap pemerintah agar serapan anggaran dipercepat. Tapi, pemerintah juga diminta membereskan sejumlah masalah, termasuk di bidang pangan. 

Franky, yang juga CEO Bogasari Fluor Mills itu, menceritakan susahnya mendapatkan 3.000 ton jagung, misalnya, untuk bahan baku. Juga gandum. Salah satu masalah pengembangan tanaman pangan adalah ketersediaan lahan.

Presiden Jokowi langsung menanggapi, mengapa susah mendapatkan gandum? Bisakah gandum ditanam di Indonesia? 

“Di Kalimantan kan banyak lahan,” kata Jokowi.  

Franky Welirang menyebut kendala tingkat keasaman tanah. Jokowi langsung meminta Kementerian Pertanian mencari solusi. “Intinya tanah kita ada. Mari kita pastikan kondisi tanah bisa ditanami tanaman pangan, jadi kurangi impor,” kata JK.  

Mengurangi impor, artinya mengurangi belanja devisa, sehingga diharapkan penggunaan mata uang asing menurun.  Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin menceritakan kondisi transaksi valuta asing termasuk di pasar Non Delivery Forward (NDF) di Singapura. Menurut Budi Sadikin, ketika pemerintah giat mendorong pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan dan pelabuhan, jangan dilupakan perlunya membangun infrastruktur finansial.  

“Kita perlu memperkuat pasar forex dan hedging, misalnya. Kalau ini dilakukan, kita bisa upayakan semua transaksi valuta asing dilakukan di dalam negeri, tidak perlu di luar negeri,” kata Budi.

Instrumen terkait transaksi valas, termasuk NDF, perlu dimanfaatkan, karena bisa memengaruhi pergerakan pasar. Secara garis besar dia juga menjelaskan siapa saja yang banyak bertransaksi valas. Bank Mandiri setiap harinya melayani transaksi rupiah-valas terbesar.  

“Selain untuk transaksi perdagangan, kebanyakan pengusaha membeli valas untuk menutup pinjaman dalam mata uang asingnya,” kata Budi.

Pengusaha Sukanto Tanoto, pemimpin Royal Golden Eagle International yang antara lain menaungi Asian Agri, produsen sawit, membahas soal peluang bagi Indonesia di saat ekonomi melemah. “Tadi yang dikatakan Dirut BRI benar. Karena itu, ini saatnya kita belanja. Kita harus membeli aset-aset,” kata Sukanto.  

Dia juga mendorong BUMN untuk membeli aset di saat harga saham perusahaan di pasar modal rendah, karena terpaan angin puyuh dari bursa saham di Tiongkok dan negara lain.

Dirut BRI Asmawi Syam menyampaikan juga laporan pengucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Pak Asmawi mengatakan bahwa setiap hari dikucurkan KUR ke 10.000 orang, masing-masing bernilai Rp 10 juta, yang artinya Rp 100 miliar.  Rencananya BRI akan menaikkan jumlah penerima KUR dari 10.000 per hari menjadi 12.000 sampai 15.000 per hari,” kata Didi Suwondo. Ini dilakukan untuk menggerakkan ekonomi mikro.

Menanggapi laporan BRI, Jokowi mengingatkan agar pengelolaan KUR harus dilakukan dengan professional, sebagaimana transaksi perbankan lainnya. “Jangan lagi berpikirnya pola bansos, atau bantuan sosial,” kata Jokowi. 

Tahun 2015 ditargetkan penyaluran KUR senilai Rp 30 triliun.

Bos Jasa Marga, BUMN yang bergerak di bidang pembangunan jalan tol, mengeluhkan masalah pembebasan tanah sebagai penghambat realisasi pembangunan jalan. JK mengatakan, dia mendapatkan laporan  bahwa proporsi biaya tanah dalam pembangunan tol adalah sekitar 7-8% dari biaya total, sedangkan untuk pembangunan pembangkit listrik proporsinya 2 persen. “Itu kan masih kecil. Makanya, naikkan dong harga beli dari pemilik tanah. Jadi negosiasinya menjadi lebih lancar, pembebasan lebih cepat,” kata JK.  

Dua menteri koordinator juga ikut memberi komentar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa respon pemerintah atas pelambatan ekonomi harusnya bersifat melawan siklus (counter cyclical).  Caranya, ya dengan mendorong belanja dan percepat serapan anggaran. Keep buying strategy.  

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan mengatakan situasi politik dan keamanan stabil. Secara hukum, Luhut menggarisbawahi sikap Presiden Jokowi yang mendorong kepala daerah menyerap anggaran.  

“Tidak perlu khawatir, karena tadi presiden juga meminta gubernur melakukan hal itu, dan meminta aparat hukum membantu mengawal. Sifatnya pendampingan,” kata Luhut.  

Luhut mengomentari bahwa pertemuan itu menunjukkan kesadaran akan adanya krisis yang harus ditanggulangi bersama.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, yang pagi harinya melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, kembali menyampaikan upaya BI melakukan stabilitasi moneter. Agus juga menyampaikan tren capital outflow yang cukup besar dalam bulan-bulan terakhir. “Ini harus diimbangi dengan kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Agus. 

Dia juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang mengumpulkan sejumlah pengusaha dan BUMN untuk membahas solusi ekonomi.  

Presiden Jokowi di akhir pertemuan mengatakan bahwa pertemuan dengan kelompok-kelompok lebih kecil akan dilakukan dalam waktu dekat. “KADIN menyambut baik inisiatif ini, karena pengalaman saat krisis sebelumnya, misalnya 2008, kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha sangat erat. Komunikasi juga terbuka. Pak Jokowi sudah memulai hari ini,” kata Didi Suwondo. —Rappler.com

BACA JUGA: