Melihat Jokowi dan Sri Mulyani di panggung 'tax amnesty'

Senin siang yang panas, di awal Agustus 2016, saya ikut antrean panjang ribuan peserta sosialisasi pengampunan pajak (tax amnesty) yang diadakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hall D, Komplek Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.  

Awalnya, antrean cukup tertib dengan diberlakukannya dua jalur. Sambil mengantre, saya mengobrol dengan sesama pengantre. Sebagian dari mereka adalah karyawan perusahaan yang ditugasi untuk mengikuti sosialisasi itu. Kehadiran Presiden Joko “Jokowi” Widodo menjadi daya tariknya.  

“Habis Pak Jokowi, gue cabut dah,” kata mbak yang antre di depan saya, ketika menelepon temannya.

Antrian yang cukup tertib itu mendadak berantakan ketika ratusan orang menyerbu ke depan. Lima atau 6 barisan terbentuk — dan berdesak-desakan. Mulai banyak celotehan protes dari yang antre disiplin, karena diserobot yang baru datang.  

Bapak di belakang saya berkomentar, “Ini dosanya dua kali. Dosa menghindari pajak, dan dosa menyerobot antrian”. Komentar itu membuat kami yang mendengarnya tersenyum kecut.  

Saya menyaksikan “antusiasme” peserta sosialisasi. Ketika akhirnya acara dibuka, Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani mengatakan, ada 10 ribu peserta yang hadir.  

“Dapat kami laporkan kepada Bapak Presiden, sekitar dua ribu sempat marah karena tidak bisa masuk ke ruangan ini,” kata Haryadi dalam sambutannya.

Satu-satunya alasan saya untuk rela antre mengikuti sosialisasi ini adalah karena ingin melihat Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan yang baru terpilih kembali, Sri Mulyani. Menyaksikan mereka berdua sepanggung melakukan sosialisasi tax amnesty, itulah tujuannya.

Sri yang sebelum ini bertugas 6 tahun di Bank Dunia sebagai direktur pengelola, memang belum sepekan bergabung dengan komposisi baru Kabinet Kerja. Jokowi akhirnya berhasil menarik Sri sebagai menteri keuangan dalam reshuffle kabinet jilid 2.

Sedangkan mengenai materi sosialisasi amnesti pajak itu sendiri, bukan hal yang pertama bagi saya. Rappler telah menulis sejumlah artikel tentang kebijakan ini, di antaranya adalah apa saja syarat pengajuan tax amnesty yang dapat dibaca di sini.

Beberapa hari sebelum reshuffle kabinet, saya mendengarkan cerita (dan sosialisasi juga) dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad di depan Forum Pemimpin Redaksi di Jakarta. Saat itu, Muliaman baru kembali mengikuti Jokowi menyosialisasikan perihal tax amnesty di Medan. 

Jokowi memimpin langsung sosialisasi sejak di Jakarta, Surabaya, Medan, dan di JIExpo Kemayoran. 

Banyak senyum di panggung ‘tax amnesty’

Senin kemarin, 1 Agustus, di JIExpo, Jokowi nampak sumringah. Ia tampak senang peserta melimpah-ruah. Saat masuk ruangan dan ketika hendak keluar ruangan, Jokowi sempat mendatangi peserta sampai ke baris belakang.  Bersalaman. Melayani selfie. Ia terlihat rileks.  

Cara menjelaskan tentang program ini pun menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jokowi mempresentasitasikannya dibantu dengan tayangan slide PowerPoint, mulai dari apa itu tax amnesty, sampai ke mana duit hasil tax amnesty bisa diinvestasikan. Mulai dari investasi jangka pendek, jangka pendek-menengah, sampai jangka panjang.  

“Yang paling penting dari situasi saat ini adalah arus uang masuk dan arus investasi masuk. Kita semua tahu, kita ini banyak uang. Ada yang disimpan di balik bantal, di balik kasur, ada yang disimpan di luar negeri. Inilah makanya kita membuat terobosan UU Tax Amnesty,” kata Jokowi. 

Acara sosialisasi ini dipandu oleh komedian Cak Lontong. Ia sempat berseloroh dan mengatakan, “Bu Sri Mulyani ini sebenarnya jadi menteri keuangan bukan karena reshuffle. Tapi di-reinvite,” canda Cak Lontong.  

Hadirin gemuruh tertawa dan bertepuk tangan. Jokowi tertawa lebar dan ikut bertepuk tangan.  

Di atas panggung ada empat orang: Jokowi, Muliaman Hadad, Sri Mulyani, dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeasteadi.

Di deretan paling depan kursi hadirin, ada belasan pengusaha besar, di antaranya Prajogo Pangestu, Sofyan Wanandi, dan Murdaya Poo. Dari kalangan pemerintah ada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan, Jaksa Agung M. Prasetyo, dan Kapolri Tito Karnavian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani 'diserbu' pengusaha usai sosialisasi amnesti pajak bersama Presiden Jokowi, pada 1 Agustus 2016. Foto oleh Uni Lubis/Rappler

Menteri Keuangan Sri Mulyani 'diserbu' pengusaha usai sosialisasi amnesti pajak bersama Presiden Jokowi, pada 1 Agustus 2016.

Foto oleh Uni Lubis/Rappler

Saya melihat Jokowi bukan satu-satunya bintang di panggung itu. Tentu saja dia yang utama, tapi Sri Mulyani menjadi sosok yang memancing rasa ingin tahu. 

Ada seorang ibu peserta sosialisasi yang bahkan mengatakan, “Selamat datang kembali Ibu Sri Mulyani yang saya rindukan. Saya senang kita kembali  ke masa yang baik saat ada Ibu.”  

Hadirin bertepuk tangan. Begitu pula Jokowi. Beberapa kali Jokowi meyakinkan betapa dia menguasai informasi tentang apa yang ia bicarakan. 

“Banyak sekali uang milik orang Indonesia di luar negeri. Ada data di kantong saya, di Kemenkeu dihitung ada Rp 11.000 triliun yang disimpan di luar negeri. Di kantong saya beda lagi datanya, lebih banyak. Karena sumbernya berbeda," ujar Jokowi. 

Ia juga menyampaikan bahwa data yang masuk sudah ada 344 wajib pajak yang mengkuti program tax amnesty, dan dana yang masuk sudah mencapai Rp 3,7 triliun.  

“Saya ini cek ke lapangan. Saya tanya ke yang kecil, yang menengah, yang besar-besar. Hitungan saya dana akan masuk minggu ke 3 Agustus sampai September,” kata Jokowi.  

“Saya tanya yang besar, misalnya, ya mereka sedang menghitung. Ngitung-ngitung. Lha, butuh waktu karena ada yang punya 200 perusahaan,” ucap Jokowi.

Ketika menjawab pertanyaan Marizka, dari asosiasi pemasok toko ritel besar Matahari, soal kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk mengikuti program tax amnesty, Jokowi menjawab, “Justru saya mendorong ibu dan teman-temannya mengurus NPWP, supaya pembukuan menjadi lebih rapi, dan usahanya bisa berkembang menjadi menengah, menjadi besar.”  

Bagian slide presentasi Presiden Jokowi: UKM Dapat Manfaatkan Tax Amnesty. Foto oleh Uni Lubis/Rappler

Bagian slide presentasi Presiden Jokowi: UKM Dapat Manfaatkan Tax Amnesty.

Foto oleh Uni Lubis/Rappler

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyindir pedagang di pusat perbelanjaan Mangga Dua, Jakarta Barat.  

"Yang di pasar itu omzetnya gede-gede, lho, seperti yang di Mangga Dua, Tanah Abang. Tapi enggak punya NPWP," kata Jokowi.  

Lagi-lagi hadirin tertawa. Beberapa tersenyum. “Saya ini  orang lapangan. Dulu Gubernur DKI Jakarta lho, jadi tahu," ujarnya lagi sambil senyum.

Suasana hari itu terasa segar. Beberapa pengusaha yang duduk di kanan-kiri saya nampak merekam ucapan Jokowi. Manggut-manggut. Lalu Sri Mulyani naik menuju podium. 

Sebagian dari presentasinya mengenai situasi ekonomi global dan betapa negara-negara berebut dana investasi sudah disinggung dalam bagian awal pidato Jokowi. Begitu juga A-to-Z tentang pengampunan pajak — bahwa program ini hanya sekali dan akan berakhir pada Maret 2017. Semakin cepat ikut, tarifnya lebih murah.  

Sri juga mengatakan bahwa kampanye dengan tagline “Ungkap, tebus, dan lega” itu harus dimanfaatkan oleh wajib pajak karena pada 2018 sudah berlaku keterbukaan informasi keuangan antar negara.

“Awalnya saya kira berat banget jadi menteri keuangan saat ini. Tapi ternyata sudah banyak yang dikerjain Bapak Presiden,” kata Sri. Jokowi tersenyum lagi.  

Sri juga berjanji menghentikan seluruh pemeriksaan yang berkaitan dengan pajak untuk mendukung tax amnesty. Ucapannya ini disambut tepuk tangan.

"Aparat pajak banyak yang merasa ada wajib pajak yang sedang dan akan diperiksa, itu menjadi dilema buat kami. Tapi, untuk menciptakan kesuksesan tax amnesty, kami setop semua pemeriksaan," ujar Sri.

Sri juga memuji bosnya. Program tax amnesty merupakan cara yang tepat bagi kementeriannya untuk menjalankan fungsinya dalam meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan tanpa intimidasi. 

"Atau menakuti dunia bisnis. Dan ini janji kami. Kalau sudah ada Pak Jokowi, pasti cespleng," ujar Sri, yang disambut tepuk tangan peserta.  

Menurutnya, tax amnesty juga menjadi kesempatan bagi industri keuangan untuk melakukan pendalaman dan perluasan instrumen.  

“Tidak ada negara yang maju tanpa pendalaman industri keuangan, dan juga perluasannya. Di sinilah menurut saya peran penting OJK dan lembaga keuangan. Juga BUMN yang disiapkan untuk menerima investasi dari hasil pundi-pundi pengampunan pajak. Peraturan pelaksanaan TA sudah dibuat, tapi yang ada menurut saya belum cukup,” kata Sri. 

Kepala OJK tidak jadi berbicara pada Senin kemarin. Begitu juga Menteri BUMN Rini Soemarno.

Presentasi Jokowi tentang Instrumen Investasi Jangka Pendek Dana Tax Amnesty. Foto oleh Uni Lubis/Rappler

Presentasi Jokowi tentang Instrumen Investasi Jangka Pendek Dana Tax Amnesty.

Foto oleh Uni Lubis/Rappler

Saya bisa saja dengan optimistis menyimpulkan bahwa duet Jokowi dan Sri Mulyani di panggung tax amnesty akan menjamin suksesnya program ini. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, pemerintah sudah mencatatkan penerimaan dari tax amnesty sebesar Rp 165 triliun hingga Desember 2016.  

Yang sudah dideklarasikan, sebagaimana ucapan Jokowi, Rp 3,7 triliun. Tepatnya menurut data Dirjen Pajak deklarasi dalam negeri sebesar Rp 2,54 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp 634 miliar, dan repatriasi sebesar Rp 579 miliar. 

Total harta yang dilaporkan sebesar Rp 3,75 triliun tersebut berasal dari 344 wajib pajak. Jumlah uang tebusan telah mencapai Rp 84,3 miliar.

Angka tersebut masih jauh dari harapan, apalagi masa tarif terendah sudah dilalui satu bulan untuk sosialisasi. Ada tantangan besar yang bisa menggagalkan program ini, yaitu kesiapan jajaran Direktorat Jenderal Pajak dari pusat sampai ke daerah.  

“Pemahaman jajaran pajak belum seragam. Misalnya, banyak yang menanyakan harta yang sudah dilaporkan,” kata Ketum Apindo Haryadi dalam pidatonya.  

Ibu yang merindukan Sri tadi juga memertanyakan tentang taksiran “nilai wajar” untuk properti. Apakah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) saat membeli, atau saat ini? Di sini bakal terjadi debat antara wajib pajak dengan petugas. Berapa nilai yang wajar?

Pertanyaannya memang teknis. Semoga ini menunjukkan minat untuk ikut serta.  

“Kalau yang masuk 50 persen dari target, menurut saya sudah sukses. Karena di kalangan anggota kami pun masih banyak pertanyaan,” kata seorang pengurus Real Estate Indonesia yang duduk di samping saya. Bagusnya, Jokowi ada di sana, dan sempat menjawab dua pertanyaan.  

Jokowi juga sekaligus menyampaikan jawaban dia atas pertanyaan yang muncul saat sosialisasi di Surabaya dan Medan. Mereka yang merekam penuh pernyataan Jokowi bisa menggunakan janji dan penjelasan Jokowi untuk adu argumentasi dengan petugas pajak. Atau menelepon ke saluran pengaduan tax amnesty di nomor telepon seluler: 081122283333.  

“Saya yang membawa nomor pengaduan itu,” kata Dirjen Pajak Ken.

Hotline Pengaduan Tax Amnesty. Foto oleh Uni Lubis/Rappler

Hotline Pengaduan Tax Amnesty.

Foto oleh Uni Lubis/Rappler

Jokowi jelas memerlukan sosok Sri untuk mendorong suksesnya program tax amnesty. Popularitas Sri diharapkan mengerek kepercayaan publik, termasuk dalam menjalankan Paket Ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.  

Sri yang pernah menjalankan tugas sebagai menteri keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mestinya tak perlu waktu untuk aklimatisasi dengan birokrasi di Kemenkeu. Ia pernah menjalankan reformasi birokrasi di sana. Bisa dibilang, Sri adalah senjata rahasia bagi kabinet ekonomi Jokowi agar sukses.

Masalahnya, the devil is in the detail. Jokowi mengingatkan, “Saya tahu makro ekonomi harus dibehani, diurusi. Tapi tak kalah penting kita harus turun mengurusi mikro. Detil di lapangan.”  

Menurut saya, itulah tantangan bagi Sri dan jajaran pajak. Ketika uang masuk, tantangan berikutnya adalah bekerja sama dengan sesama anggota kabinet yang terkait dengan investasi dana tax amnesty. Ini tidak kalah berat dan “tricky”. Kode keras haha.

Sejauh ini, saya menikmati aksi-reaksi di antara keduanya: Jokowi dan Sri Mulyani. Bagaimana dengan Anda? –Rappler.com