Kasus Sitok: Mana lebih penting, kesusastraan atau kemanusiaan?

Sitok Srengenge. Foto oleh Wikimedia

Sitok Srengenge.

Foto oleh Wikimedia

JAKARTA, Indonesia—Perdebatan kehadiran penyair Sitok Srengenge di Singapore Writers Festival memunculkan sebuah pertanyaan di kalangan sastrawan, akademisi, dan aktivis perempuan. 

Sebagian dari mereka tak keberatan jika Sitok hadir di acara kesusastraan yang diselenggarakan pada 3 Oktober hingga 8 November itu. Sebagian memprotes keras karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya terkandung dalam kesusastraan. 

Siapa saja mereka? 

Ayu Utami: Sitok berhak bicara tentang sastra  

“Kalau festivalnya hak asasi manusia akan problematis, karena di dalamnya ada hak perempuan juga,” kata Ayu saat ditemui Rappler di Salihara, Minggu, 4 Oktober. 

Dalam kasus Sitok dan SWF, ia sendiri menempatkan dirinya sebagai sastrawan, karena festival tersebut mengenai sastra bukan hak asasi manusia.

“Ya kalau kita bicara perkembangan kesusastraan, kalau saya merasa Sitok itu berhak. Tapi ya terserah. Saya kan mengerti juga perjuangan (aktivis perempuan) kan harus mengambil pilihan,” katanya. 

 

Okky Madasari: Karya Sitok masih bisa diapresiasi tapi dia tak layak tampil

Penulis yang dikenal dengan novel Entrok ini mengaku sepakat bahwa sebuah karya sastra harus dipisahkan dari pengarangnya. 

“Itu artinya, seorang pembunuh, seorang perampok, seorang koruptor, atau seorang pemerkosa bisa saja menulis karya yang berkualitas dan karya itu berhak untuk hidup, berhak untuk dinikmati dan diapreasiasi,” kata Okky pada Rappler, Senin, 5 Oktober. 

Ia juga sepakat kesalahan seseorang tidak serta-merta mematikan haknya untuk berkarya. Karena itu penikmat sastra tetap bisa membaca karya seorang Sitok Srengenge, meski ia adalah tersangka kasus pemerkosaan. 

Publik tetap tak punya hak untuk melarangnya menulis dan menerbitkan buku-buku baru meski kasus hukumnya masih berjalan.

“Tapi penampilan di depan publik adalah soal lain. Sitok adalah seorang tersangka, proses hukum masih berjalan. Status itu mengikat tubuh dan keberadaannya. Kehadiran di festival sastra sebagaimana rencana awal penampilannya di Singapore Writers Festival jelas berlawanan dengan semangat keadilan,” katanya. 

Okky menambahkan, tersangka dalam kasus hukum biasanya dikenai status cekal untuk melarang mereka bepergian ke luar negeri untuk mencegah kabur. 

Lebih dari itu, Ia percaya bahwa karya sastra ditulis, dibaca, diapresiasi untuk menjaga hati nurani dan akal sehat manusia. 

“Sebagai penulis, saya percaya kita tak boleh diam atas segala bentuk ketidakadilan. Karena itu pula, saya bersikap dan turut mendukung surat penolakan tampilnya Sitok di Singapore Writers Festival,” katanya. 

Naomi Srikandi: Sitok punya problem kemanusiaan 

Seniman yang tinggal di Yogyakarta ini mengatakan bahwa kasus pemerkosaan yang sedang mendera Sitok bukan masalah ideologi.

"Ini bukan soal poligami atau perselingkuhan misalnya. Kekerasan seksual itu soal hak manusia atas kedaulatan tubuhnya yang dilanggar," katanya.

"Jadi jangan dipisah-pisah bahwa itu cuma isu feminisme dan cuma aktivis feminisme yang relevan mempersoalkan kehadiran Sitok dalam panggung SWF," katanya lagi.

Ia mengaku heran, jika ada seorang sastrawan yang memisahkan sastra dan kenyataan. "Sastra itu untuk apa? Sastra itu alat baca atas kenyataan yang ada," katanya.

Ia tak keberatan jika buku Sitok didiskusikan dan dikritik. "Kalau bukunya Sitok mau didiskusikan, dikritik, silakan. Tapi kan ini orangnya dihadirkan bicara, sementara dia punya problem pelanggaran HAM yang kasusnya belum diselesaikan," katanya. 

"Kenyataan yang ada, bahwa Sitok tersangka kasus kejahatan seks itu justru jangan dipisahkan dari kritik atas karyanya," katanya lagi.

Caroline Monteiro: Sastrawan harus punya kepedulian terhadap HAM dan gender 

Aktivis perempuan Olin mengutarakan satu alasan mengapa ia tak setuju Sitok hadir di SWF: karena seorang sastrawan yang layak tampil adalah yang punya value atau nilai. 

Ia mengutip Arundhati Roy, pengarang buku God of Small Things, bahwa seorang sastrawan harus membawa pesan, salah satunya adalah perspektif hak asasi manusia dan gender.

Produk sastra harus mewakili suara rakyat dan kritis. “Coba lihat bagaimana Pramoedya Ananta Toer menulis bagaimana rezim saat itu membunuhi warga pada 1965,” katanya. 

Ia kemudian menegaskan, pelaku kekerasan bisa saja jadi sastrawan. “Tapi Sastrawan itu harus punya value human rights dan perpektif gender,” katanya. 

Saat ini yang ia lihat, katanya, sastrawan terbagi menjadi dunia. Sastrawan industri atau sastrawan yang peduli terhadap masalah sosial. 

Bahkan dari kasus Sitok, banyak sastrawan yang tidak punya perspektif korban pemerkosaan. “Korban itu traumanya seumur hidup,” katanya. 

Dalam kasus Sitok ini, ia pun bertanya-tanya. “Mana yang lebih dulu kesusastraaan atau kemanusiaan?” —Rappler.com

BACA JUGA