LINI MASA: Kontroversi proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung

KERETA CEPAT. Miniatur kereta cepat buatan Tiongkok di sebuah pusat perbelanjan di Jakarta. Foto oleh Bay Ismoyo/AFP

KERETA CEPAT. Miniatur kereta cepat buatan Tiongkok di sebuah pusat perbelanjan di Jakarta.

Foto oleh Bay Ismoyo/AFP

JAKARTA, Indonesia — Pemerintah menjelaskan kontroversi soal proyek Kereta-Api Cepat Jakarta-Bandung, hari ini, Selasa, 9 Februari. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyampaikan kronologi dan posisi proyek itu dalam pembangunan infrastruktur transportasi publik.

“Kereta api cepat merupakan upaya modernisasi angkutan massal,” kata Teten dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa.

Hadir dalam konferensi pers itu Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Direktur PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan, dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi.

Teten menyebutkan pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta -andung ditujukan untuk membangun konektivitas antar-kota dan antar-kawasan.

"Ini merupakan bagian dari pembangunan jaringan kereta api Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, sepanjang 3.258 km," kata Teten.

Berikut lini masa perjalanan proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung: 

Presiden Jokowi menandatangani prasasti saat 'groundbreaking' pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat, pada 21 Januari 2016. Foto oleh Hafidz Mubarak/Antara

Presiden Jokowi menandatangani prasasti saat 'groundbreaking' pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat, pada 21 Januari 2016.

Foto oleh Hafidz Mubarak/Antara

9 Febuari 2016

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan masih bersikeras tak mau memberikan izin eksklusif kepada proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.

Proyek ini diatur dalam Perpres No. 107 tahu 2015 mengenai percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Jakarta-Bandung, serta Perpres No. 3 tahun 2016 mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

"Baca Undang-Undang Perkeretaapian, lintasan kereta umum enggak boleh eksklusif," kata Jonan dalam konferensi pers hari ini. Pembangunan Jakarta-Bandung masuk dalam proyek strategis nasional.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan secara detil pelaksanaan Analisa Dampak Lingkungan  (AMDAL) proyek KA Cepat Jakarta-Bandung. 

"Proyek sudah dikonsultasikan di awal oleh Kementerian Perhubungan pada Oktober 2015. Dokumen formal masuk 4 November 2015.  Pemrakarsa sudah lakukan sosialisasi di surat kabar (lokal) pada 12 Desember, lalu dilaksanakan konsultasi publik untuk Jakarta Timur dan Bekasi," kata Siti.

Pada 28 Desember dilakukan persiapan rapat tim teknis oleh Tim AMDAL. Di dalam Tim AMDAL tersebut, masuk sebagai anggota adalah Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan. Dalam rapat teknis, Tim AMDAL membahas kerangka acuan AMDAL.

"Pada 11 Januari 2016, dilakukan perbaikan dan disampaikan sehari kemudian. Pembahasan lengkap AMDAL, RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) dan RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan), banyak dapat masukan,” kata Siti.

Pada 18 sampai 19 Januari 2016, progres AMDAL dirapatkan. Hasilnya, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan terbit satu hari kemudian atau tanggal 20 Januari siang. Hasil AMDAL terbit satu hari sebelum proyek kereta cepat groundbreaking pada 21 Januari 2016.

Setelah izin AMDAL diterbitkan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memberi ruang ke publik memberi masukan selama satu bulan. Hasilnya, KLH menerima banyak catatan publik dengan izin yang sudah dikeluarkan.

"Kita lakukan tugas melengkapi data sampel, data fisik lapangan, menyangkut gerakan tanah, gempa, dan curah hujan. Kita minta tambah lagi, studi lagi. Ada 4 poin titik kritis, satu kategori high dan 3 kategori medium di KM 87, 74, 79, dan 82," kata Siti.

Soal tata ruang, Siti menyebut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah dibahas dan diusulkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada Desember 2015. Penetapan trase kereta cepat di dalam RTRW kabupaten/kota yang dilalui sudah ada kesepakatan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat.

5 Februari 2016

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mempertanyakan waktu berlakunya konsesi Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang dipatok Kementerian Perhubungan.

Rini menilai waktu berlakunya konsesi kereta api cepat dibedakan dengan konsesi proyek infrastuktur lainnya.
"Yang dimaksud dengan konsesi yang 50 tahun itu, hitungan mulai konsesi itu kapan?” kata Rini.
Kemenhub akan memberikan waktu konsesi KA Cepat selama 50 tahun. Konsesi itu berlaku setelah dokumennya ditandatangi oleh KCIC.

Kepada Rappler, Rini menjelaskan untuk beberapa konsesi proyek infrastuktur lainnya seperti jalan tol, masa berlaku konsesi dimulai setelah proyek tersebut dioperasikan.

"Salah satu pemegang saham KCIC adalah Jasa Marga yang punya jalan tol. Kalau jalan tol itu, konsesi dihitung dimulai sejak izin operasi dimulai," kata Rini. Dia mengatakan ini yang menyebabkan kesepakatan soal konsesi belum tercapai.

2 Februari 2016

Presiden Jokowi mengundang sejumlah pengguna media sosial untuk makan siang di Istana Negara. Dalam pertemuan itu antara lain Jokowi menjelaskan kontroversi pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.  

JALUR SUTERA. Dubes Xie Feng, dalam pertemuan dengan media, di Kantor Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, Selasa, 19 Januari 2016. Foto oleh Uni Lubis/Rappler.com

JALUR SUTERA. Dubes Xie Feng, dalam pertemuan dengan media, di Kantor Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, Selasa, 19 Januari 2016. Foto oleh Uni Lubis/Rappler.

com

30 Januari 2016

Tiongkok melalui Kedubes di Jakarta menyampaikan klarifikasi atas beredarnya informasi bahwa harga proyek KA Cepat Jakarta-Bandung jauh lebih mahal dibandingkan proyek yang mereka kerjakan di Teheran, Iran.  

Harga proyek kereta cepat di Iran US$ 2,7 miliar untuk jarak 400 kilometer, sedangkan di Indonesia nilai proyeknya mencapai US$ 5,5 miliar dan memiliki jarak 142 kilometer. Menurut Tiongkok, lingkup pengerjaan proyek di Indonesia berbeda dengan di Iran.

Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan meminta jaminan untuk proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dituangkan dalam konsesi pengelolaan prasarana kereta cepat. Sebelumnya, Jokowi telah mengeluarkan peraturan bahwa pemerintah dapat memberi jaminan buat proyek kereta cepat.

Hanggoro mengakui KCIC meminta jaminan dari pemerintah dalam proyek kereta cepat. Jaminan tersebut berupa kepastian hukum apabila proyek default atau gagal.

29 Januari 2016

Pada hari yang sama, dalam pertemuan dengan editor di Jakarta, Menteri Siti Nurbaya menjelaskan soal pelaksanaan AMDAL. “Prosesnya 41 hari, dari biasanya 52 hari. Yang saya minta percepat adalah rapat-rapatnya. Semua prosedur dipenuhi,” kata Siti.

26 Januari 2016

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Menteri Ignasius Jonan mengatakan pihaknya tak bisa menerbitkan izin pembangunan kereta api cepat karena ada persyaratan yang belum dipenuhi PT KCIC

Terdapat sembilan dokumen yang harus penuhi untuk menerbitkan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, di antaranya surat permohonan izin usaha, akte pendirian BHI, NPWP, surat keterangan domisili perusahaan, rencana trase jalur KA, surat penetapan penyelenggaraan prasarana, perjanjian penyelenggaraan prasarana, perencanaan SDM perkeretaapian, dan modal disetor sebesar Rp 1 triliun.

Dari sekian dokumen tersebut, hanya dokumen perjanjian penyelenggaraan prasarana yang belum dipenuhi KCIC.

21 Januari 2016

Presiden Jokowi melakukan groundbreaking, atau pencangkulan pertama KA Cepat Jakarta-Bandung di Walini, Bandung, Jawa Barat.

"Saya yakin, jalur kereta cepat Jakarta-Bandung akan mendorong kinerja ekonomi Indonesia,” kata Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xie Feng. Menurut dia, sejak pemerintah memutuskan kerjasama dengan Tiongkok, pelaksanaan proyek ini termasuk cepat. Padahal sebelumnya sempat menjadi kontroversi.

21 Januari 2016

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) wilayah Jawa Barat menyampaikan 8 catatan memprotes pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung. 

"Izin trase diajukan oleh PT Kereta Api Cepat Indonesia China (PT KCIC). Menhub menetapkan izin trase setelah semua syarat dipenuhi, termasuk rekomendasi dari pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten yang dilintasi jalur KA cepat Jakarta-Bandung," kata Barata.

Petugas kepolisian menjaga lokasi 'groundbreaking' pembangunan Kereta Cepat. Foto oleh Hafidz Mubarak/Antara

Petugas kepolisian menjaga lokasi 'groundbreaking' pembangunan Kereta Cepat.

Foto oleh Hafidz Mubarak/Antara

16 Oktober 2015

Penandatanganan kesepakatan perusahaan patungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, konsorsium BUMN Tiongkok yang diwakili China Railways, di Hotel Pullman, Jakarta. Proyek yang bernilai total sekitar Rp 87 miliar itu, akan rampung pada 2018, dan dioperasikan mulai kuartal 2019

6 Oktober 2015

Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden No. 107 tahun 2015 yang mengatur penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api cepat.

2 Oktober 2015

Menteri Transportasi Jepang Akihiro Ota menunjukkan sikap kesal pemerintahnya atas keputusan Indonesia.  

“Jepang akan meninjau kembali semua hubungan bisnis dengan Indonesia, terutama di bidang pertanahan, infrastruktur, dan transportasi,” kata Akihiro Ota, dalam sebuah jumpa pers di kantornya, di Tokyo.

30 September 2015

Jokowi mengutus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Sofyan Djalil menemui PM Jepang Shinzo Abe. Sofyan hanya ditemui Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga. 

Dalam pertemuan itu disampaikan  bahwa swasta Jepang tidak dapat terlibat dalam skema kerja sama bisnis (business-to-business) proyek kereta cepat, karena tidak sesuai dengan model bisnis dan regulasi pemerintah Jepang.

29 September 2015

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa. Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, menjelaskan kronologi pinjaman kepada China Development Bank (CDB) senilai 3 juta dolar AS yang diperuntukkan kepada tiga Bank BUMN (BNI, BRI, dan Mandiri). 

Intinya kesepakatan itu bertujuan membiayai investasi sesuai perintah Jokowi menindaklanjuti kerjasama dengan Tiongkok. Masuknya duit senilai US$ 3 miliar dalam waktu tiga tahun itu juga dimaksudkan  memperkuat posisi Indonesia dan Bank Indonesia dalam menghadapi tekanan terhadap mata uang rupiah.

17 September 2015

Tiongkok meneken kesepakatan dengan pihak swasta AS, membangun jalur kereta api cepat antara Las Vegas-Los Angeles.

16 September 2015

Menteri Rini Soemarno mengumumkan BUMN secara resmi mengambilalih proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.  

“Kami tindaklanjuti kembali, dan berbagai hal dibahas terkait kereta api cepat sehingga kita dapat selesaikan segera kesepakatannya, dan kereta api cepat tersebut dapat segera dibangun,” kata Rini.

Ditemui seusai menyaksikan penandatanganan kesepakatan pinjaman tiga bank BUMN, yakni Bank Mandiri, BNI, dan BRI dengan Bank Pembangunan China (CDB), Rini mengatakan, Tiongkok menyanggupi persyaratan yang ditetapkan Indonesia dalam pembangunan kereta api cepat, yakni bahwa pembangunannya dilakukan murni secara bisnis (business-to-business), tanpa jaminan atau pendampingan pemerintah, serta tidak menggunakan APBN.

14 September 2015

Dalam lawatan ke Timur Tengah, Jokowi melakukan dialog dengan diaspora Indonesia di Qatar. Acara digelar di Wisma Duta di Doha.  Jokowi membantah pihaknya membatalkan proyek kereta api cepat.  

“Kalau saya menunggu hitung-hitungannya, kalau hitung-hitungannya masuk akal, silakan jalan. Jadi bukan dibatalkan, siapa bilang dibatalkan,” kata Jokowi.

Ia menegaskan, ada tiga hal yang ia berikan penekanan, yaitu: 

9 September 2015

Menteri Rini mengumumkan bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung jalan terus, dan diambil alih BUMN.

KA akan bergerak pulang-pergi dari stasiun Gambir menuju Manggarai, Walini, Bandung Kopo, dan Gede Bage.  

Ini lebih sedikit dibanding dengan proposal Tiongkok yang tadinya melewati 8 stasiun, termasuk Halim Perdanakusuma yang rencananya akan bersambung dengan stasiun Light Rail Transit atau kereta api ringan.

4 September 2015

Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan sikap Jokowi membatalkan proyek pemerintah terkait kereta api cepat Jakarta-Bandung

Pemerintah, kata Darmin, memutuskan membangun kereta api kecepatan menengah, sehingga waktu tempuh 11-14 menit lebih lama dari rencana semula 36-37 menit sebagaimana proposal Tiongkok dan Jepang yang mematok kecepatan sampai 300 kilometer per jam.  

Mengurangi kecepatan akan menurunkan biaya investasi sampai 30 persen. Itupun, diputuskan tidak pakai APBN.

3 September 2015  

“Kalau dilihat dampak terhadap aspek-aspek ekonomi yang lain, kalau dilihat local content-nya (muatan lokalnya), memang antara dua itu, sebenarnya cenderung yang unggul China,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution usai menyerahkan rekomendasi hasil penilaian atas proposal Jepang dan Tiongkok kepada Jokowi. 

Namun, kata Darmin, bila dilihat dari rekam jejak (track record) teknologinya serta tidak pernah ada kecelakaan, Jepang lebih unggul

26 Agustus 2015

Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli dalam pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi mengatakan, soal kereta api cepat,  “Bagi pemerintah Indonesia, yang penting mana yang paling menguntungkan. Bagi keuangan negara dan juga bagi rakyat pengguna.”

13 Agustus 2015

Menteri Rizal Ramli, sehari sesudah dilantik, mengatakan bahwa ada pejabat yang menjadi backing dalam persaingan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.

13 Agustus 2015

Kedubes Tiongkok menggelar pameran yang berlangsung selama sepekan bertema "Kereta Api Kecepatan Tinggi Tiongkok yang Berkembang Pesat". Acara digelar di sebuah mal di Jakarta.  

Menteri Rini hadir dalam pembukaan pameran yang secara menyeluruh memperkenalkan perkembangan pembangunan kereta api kecepatan tinggi Tiongkok, di antaranya memperlihatkan tindakan yang mahir Tiongkok dalam bidang survei dan desain, pengembangan peralatan, pembangunan, dan inovasi teknik. Pengunjung bisa menikmati miniatur KA Cepat

9 Agustus 2015

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel saat itu, berkunjung ke Jepang, salah satunya membicarakan minat Jepang dalam membangun kereta api cepat. 

“Jepang menyatakan sangat berminat untuk melaksanakan proyek Shinkansen dan telah membuat feasibility study dengan menawarkan pembiayaan murah yang diiringi dengan pengembangan SDM, pengadaan barang sebagian dari Indonesia, serta alih teknologi bagi Indonesia,” kata Gobel, yang juga pemilik Grup Panasonic Gobel, merek terkenal dari Jepang.

23 April 2015

Presiden Tiongkok Xi Jinping berkunjung ke Indonesia untuk menghadiri Konferensi Asia Afrika sebulan setelah kunjungan Jokowi ke Beijing. 

Jokowi menagih janji Tiongkok membangun infrastruktur, program andalannya. Saat itu Xi mengatakan, bahwa ia berjanji terus mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan terus meningkatkan investasi ke Indonesia.  

Kedua Presiden menyaksikan penandatanganan MoU investasi antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Xi Shaosi senilai US$ 60 miliar. 

27 Maret 2015

Jokowi berkunjung ke Beijing. Bersama Presiden Xi Jin Ping, Jokowi menyaksikan penandantanganan MoU antara Menteri Rini Soemarno dan Ketua Komisi Nasional Reformasi Pembangunan (NDRC) Xu Shaosi.  

Dikemas dengan tema “Kemitraan Untuk Perdamaian dan Kesejahteraan”, MoU mencakup pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Kedua pemimpin juga bersepakat kerjasama di bidang infrastruktur dan pariwisata.

November 2014 

Presiden Jokowi berkunjung ke Beijing menghadiri KTT APEC. Jokowi mencoba high speed railway (HSR) dari Beijing ke Tianjin, kota pelabuhan dan kawasan industri berjarak 150 km dari ibu kota Tiongkok, hampir sama dengan jarak Jakarta-Bandung. Lama perjalanan 36 menit, kecepatan paling tinggi 306 km/jam. 

Jokowi terpikat dengan teknologi KA Cepat Tiongkok. —Rappler.com

BACA JUGA: