Provide your email for confirmation

Tell us a bit about yourself

country *
province *

why we ask about location

Please provide your email address

Login

To share your thoughts

Don't have an account?

Login with email

Check your inbox

We just sent a link to your inbox. Click the link to continue signing in. Can’t find it? Check your spam & junk mail.

Didn't get a link?

Sign up

Ready to get started

Already have an account?

Sign up with email

By signing up you agree to Rappler’s Terms and Conditions and Privacy

Check your inbox

We just sent a link to your inbox. Click the link to continue registering. Can’t find it? Check your spam & junk mail.

Didn't get a link?

Join Rappler+

How often would you like to pay?

Monthly Subscription

Your payment was interrupted

Exiting the registration flow at this point will mean you will loose your progress

Your payment didn’t go through

Exiting the registration flow at this point will mean you will loose your progress

Tak kooperatif, izin pengusaha penuntut PKL Yogyakarta terancam dicabut

YOGYAKARTA, Indonesia — Anggota tim hukum Keraton Yogyakarta KRT Niti Negoro mengatakan pihaknya akan merekomendasikan pencabutan surat Kekancingan milik pengusaha Eka Aryawan yang menggugat 5 orang pedagang kaki lima (PKL) di Gondomanan, Yogyakarta, sebesar Rp 1,12 miliar. 

Rekomendasi tersebut merupakan buntut tidak hadirnya Eka dalam mediasi dengan PKL yang difasilitasi Keraton Yogyakarta. 

Pada mediasi yang dijadwalkan hari ini, Selasa, 6 Oktober, Eka kembali mangkir. Sebelumnya ketika dipanggil untuk mediasi pada Jumat, 2 Oktober, lalu juga tidak hadir tanpa memberikan keterangan.

"Harusnya Eka selesaikan masalah PKL dengan hadir mediasi. Hari ini pun tidak hadir tanpa kabar," kata Niti Negoro, Selasa.

Rekomendasi pencabutan ini akan diserahkannya pada Panitikismo Keraton Yogyakarta Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwinoto.

"Rekomendasinya, bisa dicabut atau tidak diperpanjang. Kekancingan berjalan 10 tahun, kini sudah 3 tahun," kata Niti Negoro.

Niti Negoro mengatakan jika surat kekancingan tersebut dicabut, maka gugatan Rp 1,12 miliar di pengadilan tidak lagi memiliki dasar.

"Jika kekancingan dicabut, maka dasar gugatan tidak ada. Tanah itu milik Keraton, maka berhak Keraton untuk mencabut," ujarnya.

Kekancingan adalah surat perjanjian pinjam-pakai atas tanah milik Sultan Keraton Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Keraton Yogyakarta.

Sementara itu pengacara Eka, Oncan Poerba, mengaku tidak mengetahui mengapa Eka tidak hadir dalam mediasi.

Sebelumnya, pengusaha Eka Aryawan melayangkan gugatan senilai Rp 1,2 miliar kepada kelima PKL karena dituding menempati lahan seluas 4x5 meter yang digunakan untuk berjualan.

Mereka digugat kerugian materil sebesar Rp 30 juta per tahun terhitung sejak tahun 2011 dan imateril sebesar Rp 1 miliar. Totalnya Rp 1,12 miliar.

Dasar gugatan tersebut adalah surat Kekancingan Magersari. Menurut Niti Negoro, Eka mengajukan surat kekancingan ke Panitikismo sejak 2010 dan baru diberi sertifikat pada 2011. —Rappler.com

BACA JUGA: