Provide your email for confirmation

Tell us a bit about yourself

country *

Please provide your email address

welcome to Rappler

Login

To share your thoughts

Don't have an account?

Login with email

Check your inbox

We just sent a link to your inbox. Click the link to continue signing in. Can’t find it? Check your spam & junk mail.

Didn't get a link?

Sign up

Ready to get started

Already have an account?

Sign up with email

By signing up you agree to Rappler’s Terms and Conditions and Privacy

Check your inbox

We just sent a link to your inbox. Click the link to continue registering. Can’t find it? Check your spam & junk mail.

Didn't get a link?

Join Rappler+

How often would you like to pay?

Annual Subscription

Monthly Subscription

Your payment was interrupted

Exiting the registration flow at this point will mean you will loose your progress

Your payment didn’t go through

Exiting the registration flow at this point will mean you will loose your progress

welcome to Rappler+

Mendag Tom Lembong: Saya mendukung impor untuk tujuan ekspor

Menteri Perdagangan Tom Lembong memperkirakan ekonomi Indonesia akan pulih pada semester kedua 2016. Deregulasi yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam dua paket memastikan bahwa pemulihan ekonomi dilakukan lebih cepat, termasuk memastikan prosedur perizinan dilakukan lebih cepat, lebih sederhana, dan pada ujungnya menurunkan biaya.   

“Kalau satu izin misalnya mensyaratkan bayar satu persen, kelihatannya kecil. Tapi kalau ada tiga izin masing-masing bayar satu persen, jatuhnya kan lumayan,” kata Tom, dalam wawancara khusus dengan Rappler di kantornya, Jumat, 2 Oktober. 

Selama enam minggu menjabat menteri perdagangan, Tom yang 20 tahun malang melintang di industri keuangan, meneliti satu persatu ratusan peraturan perizinan yang terkait dengan bidangnya.  

“Sekarang saya paham kepedulian presiden. Beliau mengatakan, kita ini suka membelit diri kita dengan aturan yang njlimet. Presiden mengingatkan dalam sidang kabinet, bahwa sesudah membuat aturan, siapa yang mengontrol, supervisi aturan itu? Ingatkan bahwa pemerintah itu melayani, memberikan asistensi. Tapi selama ini kita sibuk di awal, dengan membuat puluhan izin yang harus dipenuhi sebuah perusahaan atau industri,” ujar Tom. 

Tom menjawab dugaan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia mengarah ke proteksionisme dengan mengatakan, “Saya punya istilah favorit. KITE, yaitu kemudahan impor untuk tujuan ekspor.”  

Pemerintah Indonesia sungguh-sungguh ingin mendukung produk dan industri lokal. Tom mengakui pernah mengatakan bahwa bagi dia, kecenderungan mengimpor adalah penyakit bagi ekonomi Indonesia. Tetapi, kata dia, impor untuk mendukung industri yang berorientasi ekspor dan untuk nasional harus dilakukan, karena menyediakan lapangan pekerjaan dan mendatangkan devisa bagi Indonesia.  

“Yang harus dihindari adalah kecenderungan ingin impor, karena mendatangkan keuntungan yang cepat, ketimbang membangun industri dalam negeri,” kata Tom. 

Kementerian Perdagangan dalam Paket Ekonomi jilid 1, misalnya, mendapatkan tugas cukup berat karena harus merevisi dan  atau mencabut 32 dari sekitar 80-90 aturan perizinan usaha dan investasi.  

“Saya akui pengumuman yang pertama terlalu banyak. Kita ingin sesuatu yang big bang. Harusnya ditunda sebentar agar aturan implementasinya sudah siap,” ujar dia.  

Selama tiga pekan Kemendag menelisik 26 aturan yang perlu diprioritaskan untuk diubah.  Lima peraturan dicabut, empat direvisi. Minggu ini Kementerian Perdagangan akan road show untuk menjelaskan aturan yang dicabut dan direvisi. 

Tom menceritakan suasana tim ekonomi yang sekarang lebih kompak, sinergis satu suara, tidak hanya di antara tim ekonomi di bawah koordinasi Menteri Koordinator Darmin Nasution. Koordinasi lebih baik juga dilakukan dengan menteri koordinator lain yang dipimpin oleh Rizal Ramli, Luhut Binsar Panjaitan, dan Puan Maharani.  

“Komunikasi dengan presiden dan wapres tentu sangat lancar dan cair,” ujar Tom.   

Ada nada optimistis yang muncul dari sosok yang baru saja merasakan kehidupan menjadi birokrat. Saking beratnya tugas sebagai menteri perdagangan, praktis waktu untuk keluarga nyaris tidak ada.  

“Saya sadar betul, ini saat berat. Saya harus mengutamakan urusan bangsa,” kata Tom. 

Fokus dari deregulasi yang harus dilakukan Kemendag adalah memastikan aspek yang bisa dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan masyarakat.  

“Istilah presiden, memperbaiki business process,” kata Tom.  

Misalnya, dalam kaitan identifikasi dan identitas usaha, dengan mengurangi jumlah formulir yang harus diisi. Sebelumnya, di setiap intansi mensyaratkan harus mengisi formulir yang isinya sama.  

Nama perusahaan. Siapa pemiliknya. Alamat domisili. Padahal jika data dalam Indonesia National Single Window (INSW) bisa dimanfaatkan dan terintegrasi dengan semua kementerian dan instansi, seharusnya investor dalam dan luar negeri tidak perlu berkali-kali mengisi formulir untuk menyediakan data yang sama. Kurangi formulir selain menghemat waktu, juga menghemat ongkos perizinan. 

Kementerian Perdagangan saat ini juga menjalankan misi untuk membantu kementerian teknis dalam memonitor situasi produksi secara internasional dan regional. Belum lama ini misalnya di bagian utara Australia dilanda kekeringan.  

“Kami informasikan itu kepada kementerian teknis dalam hal ini Kementerian Pertanian, karena ini ada efeknya ke pengadaan sapi bakalan,” kata Tom.  

Hal serupa dilakukan  untuk situasi panen di negara lain. Misalnya, jika panen gandum di negeri asal impor terganggu, maka efeknya dirasakan oleh industri makanan dan minuman kita. Ini diinformasikan ke Kementerian Perindustrian.  

“Pada intinya, dari sisi pemerintahan, kewajiban memonitor situasi makro ada pada menteri koordinator ekonomi, menteri keuangan dan menteri perdagangan, karena kami ada direktorat jenderal perdagangan luar negeri juga,” kata Tom. 

PAKET EKONOMI. Presiden Joko Widodo, didampingi sejumlah menteri, meluncurkan paket ekonomi di Istana, Rabu, 9 September 2015.

Foto dari Twitter @Jokowi

Menjawab pertanyaan soal tanggapan dunia usaha terhadap paket ekonomi yang dianggap belum menjawab keinginan mereka, Tom mengatakan bahwa¸”tugas kami di pemerintahan adalah memastikan bahwa ada keseimbangan perlindungan kepada produsen dan konsumen.”   

Menteri pertanian misalnya tentu ingin melindungi petani agar petani bahagia, dapat harga pangan yang tinggi. Tetapi kalau tidak diatur, tidak dijaga keseimbangan, konsumen akan menjerit. 

Harga pangan yang tinggi dampaknya ke inflasi. Ujungnya mengganggu stabilitas makro ekonomi. Hal serupa berlaku untuk deregulasi.  

“Sebagai pengusaha saya paham betul, maunya kita tuh semua aturan dibebaskan. Liberalisasi.  Tapi sebagai bagian dari pemerintah, saya tidak bisa demikian. Kita harus cari keseimbangan.  Tidak semua yang diinginkan dunia usaha bisa dipenuhi saat ini,” kata Tom.  

Tom mengingatkan perlunya dunia usaha untuk jangan terlalu fokus pada mengeluh.  

“Diam-diam saat ini banyak perusahaan multinasional yang siap kembali meneruskan investasinya di Indonesia, setelah deregulasi. Mereka melihat semua peluang dengan kepala dingin. Tidak sibuk mengeluh. Mereka siap masuk, puluhan triliun. Jangan sampai kita ketinggalan seperti kejadian saat krisis ekonomi 1997-1998,” ujar Tom.  

Dia menyebut contoh bagaimana Temasek dari Singapura masuk ke dunia telekomunikasi. Maybank Malaysia membeli kepemilikan Bank Internasional Indonesia. Investor Malaysia masuk ke Excelcomindo.

Kementerian Perdagangan juga melihat ada sektor industri yang justru berkembang di saat pelemahan ekonomi. Industri perhiasan dan barang semi berharga seperti bebatuan mencatat  ekspor senilai US$ 5 miliar dolar, atau tumbuh 25 persen tahun ini.  

“Ada sektor yang menunjukkan titik cerah pemulihan ekonomi. Kami di (Kementerian) Perdagangan siap mendukung dengan berbagai kemudahan, yang terukur.” 

Tom juga membantah informasi pihaknya akan meliberalisasi peraturan perdagangan minuman keras.  

“Begitu banyak yang harus saya perhatikan. Fokus saya adalah deregulasi yang erat kaitannya dengan pangan. Dan pemenuhan protein, termasuk beras, daging, ayam dan telur. Yang lainnya belakangan. Jadi, jangan mudah percaya dengan isu-isu seperti itu,” kata dia. — Rappler.com

BACA JUGA: