Opini: 5 pekerjaan rumah bagi (calon) Kapolri Tito Karnavian

 

 JAKARTA, Indonesia – Pada suatu Jumat  siang di bulan Desember 2009, 35 anak muda dari berbagai negara tampak mengantuk kekenyangan usai santap siang di sebuah restoran di Jakarta. Mereka adalah mahasiswa pasca sarjana dari Stanford University, Graduate School of Business, sekolah bisnis terbaik di AS.

Para calon pemimpin bisnis kelas dunia ini tengah berkunjung ke Singapura dan Indonesia untuk belajar dari ahli politik, ekonomi, bisnis sampai keamanan regional. Siang itu, Tito Karnavian berbagi informasi soal peta jaringan teroris di Indonesia dan kawasan ASEAN kepada mahasiswa Stanford tersebut. 

Ketika mengontak Tito saat itu, saya memberikan latar belakang anak-anak ini: Cerdas, kritis, kadang sinis. Informasi tentang Indonesia mereka dapatkan dari internet. Sebagian besar minor. Mereka dikirim oleh ayah yang pejabat tinggi di negaranya, atau pewaris kerajaan bisnis. Saat itu, Tito menjabat Kepala Detasemen Khusus (Densus 88) Anti Teror di Markas Besar Polri. Dia menjadi pembicara terakhir dalam tiga hari kunjungan, yang mempertemukan mahasiswa itu dengan beberapa menteri seperti Sri Mulyani, Mari Elka Pangestu, sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. 

“Siapa orang ini?” begitu bisik seorang mahasiswa. Selama satu jam, ruangan hening. Kantuk hilang. Mahasiswa sibuk mencatat.  Ketika sesi tanya jawab, Tito dihujani berbagai pertanyaan. Dia memukau hadirin. Bahasa Inggrisnya fasih (dia lulusan dua sekolah di luar negeri, termasuk Phd di Rajaratnam School of International Studies dari Nanyang  Technological University Singapura). Datanya lengkap. Pengalaman lapangan membuat presentasinya berwarna. Kesan yang muncul, tim anti teror Indonesia profesional. Di ujung acara, Tito mendapatkan tepuk tangan meriah. 

Tito bukan sosok yang banyak bicara.  Sebagai Kepala Densus 88, dia memilih bekerja di belakang layar, turun langsung memburu terduga teroris ke lapangan, di gunung dan hutan. Tapi, dia secara strategis memilih untuk berbicara di forum yang isinya orang asing itu untuk membangun pemahaman mengenai citra polisi, khususnya bagaimana Indonesia melakukan war against terrorisme.  Ini tema yang aktual dan hangat di AS terutama sejak serangan teroris Al Qaeda pada 11 September 2001.

Anak seorang wartawan

Tahun-tahun berikutnya publik melihat prestasi dan karir Tito menanjak pesat. Dari menangkap Tommy Soeharto, salah satu anak mantan Presiden Soeharto, dalam kasus pembunuhan hakim agung sampai jalan terjal memburu gembong teroris yang paling berbahaya di kawasan, Dr Azahari dan Noordin M. Top. Tito juga menulis buku Indonesian Top Secret, Membongkar Konflik Poso, yang isinya detil pengejaran teroris di lokasi yang sulit dan sampai kini masih menjadi pusat persembunyian teroris. 

“Saya sedang di lapangan Mbak, di Poso.  Sinyal suka hilang,” ujarnya beberapa bulan lalu setelah diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).  Salah satu tugas beratnya adalah menangkap Santoso, most wanted terrorist.

Tak banyak yang tahu, Tito adalah anak seorang wartawan. Ayahnya bekerja di sebuah koran lokal di Palembang. Kakak Tito adalah guru besar di sebuah perguruan tinggi.  Kedua adiknya menjadi dokter.

“Melihat ayah saya bekerja, saya belajar bahwa dalam bisnis informasi kemampuan berkomunikasi sangat penting,” kata Tito dalam wawancara via telepon pada Desember 2013. Saat  itu Tito menjabat Kapolda Papua.

Saya wawancara untuk edisi ulang tahun portal berita viva.co.id.  Di kemudian hari kita melihat Tito yang fasih berhadapan dengan media, sekaligus menjalin komunikasi baik dengan berbagai kalangan termasuk  kekuatan politik.  Setidaknya dua presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi, memujinya. SBY ikut mempercepat kenaikan pangkat Tito

Simak Video SBY di sini.

Sebagai Kapolda Metro Jakarta, Tito bersikap tenang saat menangani  teror bom di Jalan MH Thamrin Jakarta pada Januari 2016 lalu. Dia piawai bersikap diplomatis, termasuk ketika harus menyelidiki kasus dugaan kulit kabel yang dituding menjadi penyumbat gorong-gorong dan menjadi penyebab banjir di kawasan Istana Presiden. 

Tito sendiri sempat diterima beberapa perguruan tinggi, termasuk akademi kepolisian.  Dia memilih yang terakhir, dan lulus terbaik. Pilihan yang tepat. Jika tidak ada aral melintang, Tito akan menduduki kursi tertinggi di Polri.  Presiden Joko “Jokowi”  Widodo telah menyampaikan nama Tito yang kini menyandang bintang tiga sebagai calon tunggal Kapolri, menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang segera pensiun.

Bukti konsolidasi politik Jokowi

Menurut juru bicara presiden, Johan Budi, pertimbangan Presiden dalam memilih Tito Karnavian adalah untuk meningkatkan profesionalisme Polri sebagai pengayom masyarakat. Jokowi juga ingin memperbaiki kualitas penegakan hukum. Tito dianggap sosok yang tepat. "Terutama terhadap kejahatan luar biasa seperti terorisme, narkoba maupun korupsi sekaligus juga meningkatkan sinergi dengan penegak hukum lain," ujar Johan.

Dipilihnya Tito juga dianggap sebagai jalan tengah, antara kekuatan yang ingin memperpanjang masa jabatan Kapolri Badrodin Haiti, mereka yang kuat mendorong Wakapolri Komjen Budi Gunawan, dan pilihan lain di antara jenderal berbintang tiga yang ada. Sejak awal sebenarnya Jokowi sudah jatuh hati ke Tito. 

“Presiden berkali-kali mengatakan hal itu. Tito dianggap mampu membangkitkan kepercayaan publik,” ujar seorang petinggi istana kepada saya, dalam sebuah acara di kantornya, bulan lalu.  Proses yang berikutnya adalah meyakinkan kubu Megawati Sukarnoputri dan parpol-parpol yang sebelumnya kencang mendorong Budi Gunawan.

Pencalonan Tito yang disambut positif oleh mayoritas parpol di Senayan dan publik adalah bukti keberhasilan konsolidasi politik Jokowi. Paling akhir adalah “memaksa” Partai Golkar pimpinan duet Aburizal Bakrie dan Setya Novanto masuk dalam koalisi pendukung pemerintahannya. Golkar yang tak mampu jauh dari kekuasaan berpadu dengan Jokowi yang perlu motor politik di Senayan. Klop.

5 Pekerjaan Rumah Bagi (Calon) Kapolri Tito

Jika pencalonannya diterima DPR, Komisaris Jenderal Tito Karnavian akan menjadi Kapolri termuda di Indonesia.  Di balik segala puja-puji yang menyambangi sosok kelahiran Palembang, 51 tahun lalu ini, telah menunggu sejumlah pekerjaan rumah.  Menurut saya, sedikitnya ada lima hal yang perlu menjadi perhatian Tito, di luar ratusan bahkan ribuan masalah yang harus ditangani oleh kepolisian.

1. Meningkatkan profesionalisme jajaran polri.  Ini pesan Jokowi, juga harapan publik. Dengan segudang pengalaman lapangan dan puluhan kursus di dalam maupun luar negeri, termasuk gelar dari sekolah bergengsi dari negara asing, diharapkan mampu membuat Tito mereformasi Kepolisian. Ketika menjadi Kapolda Metro Jakarta Raya, dia menginisiasi “turn back crime”, di mana polisi reserse mengenakan seragam non polisi yang dianggap ngepop, untuk menghilangkan citra seram.  Program ini sempat memicu kontroversi.  Tapi tantangan terbesar Tito adalah membenahi citra institusi polri yang tergolong buruk di mata publik.  Polisi masih dianggap sebagai salah satu lembaga terkorup.  Polisi masih terlibat dengan kasus narkoba.  Penanganan kasus terorisme juga mendapat sorotan. 

2. Mencegah, melindungi dan menghukum tindakan anarkistis terhadap kelompok minoritas. Moto polisi adalah melindungi, mengayomi dan melayani. Tapi hal ini jauh dari harapan manakala berhadapan dengan kelompok minoritas. Tito memang menunjukkan sikap yang pro perlindungan kelompok minoritas dalam hal ini LGBT dari tindakan kekerasan. Tetapi di berbagai kejadian, polisi justru membubarkan acara yang diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan pers dengan memutar film tentang Pulau Buru. Publik juga menunggu sikap Tito sebagai kapolri terhadap kelompok seperti Front Pembela Islam.

3.  Memastikan kondisi darurat kejahatan asusila terhadap anak dan perempuan berakir. Kejahatan kekerasan asusila menduduki peringkat kedua tahun ini. Kasusnya makin mengenaskan, dan menimpa anak-anak.  Debat mengenai apa penyebabnya masih berlangsung.  Satu hal yang diharapkan melakukan perannya dengan benar adalah polisi, baik dalam menangani korban dengan empati maupun penuntasan kasus dan penuntutan dengan pasal yang memberikan hukuman berat. 

4.  Mengakhiri tindakan kekerasan yang terjadi di Papua.  Tindak kekerasan masih terus terjadi di Papua termasuk perlakuan terhadap mereka yang menyuarakan aspirasi yang berbeda dengan sikap pemerintah pusat. Ini kutipan wawancara saya dengan Tito saat dia menjabat sebagai Kapolda Papua, tentang aksi kekerasan di Bumi Cendrawasih: “Di sini masih ada kelompok-kelompok yang memasalahkan status politik.  Ada yang menggunakan istilah konflik vertikal, ada pula istilah  separaratisme.  Yang sesungguhnya terjadi ya status politik dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Sejak menjabat Kapolda, saya sudah mengunjungi 40 dari 42 kabupaten kota di provinsi ini.  Saya temukan bahwa masalah pokok adalah kesenjangan dan kelambatan pembangunan ekonomi di sejumlah lokasi.  Saya datangi warga, berdialog.  Saya tanyakan apa masalah mereka.  Coba dipikirkan.  Harga minyak tanah Rp 40 ribu sampai Rp 50 ribu per liter.  Harga beras Rp 50 ribu per kilogram.  Jadi ada masalah pembangunan ekonomi yang terlambat, harga yang mahal.  

Isu lain adalah soal ideologi. Isu beda sejarah.  Beda ras.  Masalah historis masuknya Papua ke wilayah Indonesia.  Ini isu-isu yang digunakan kelompok-kelompok yang memasalahkan status politik.  Menurut saya isu terpenting ya soal kesejahteraan. Jadi, pemerintah seharusnya melakukan pembangunan Papua dengan pendekatan kesejahteraan. Media perlu mengangkat soal ini.

Mengenai Freeport, raksasa tambang yang bermarkas di Timika dan sering memicu kontroversi atas keberadaanya di sana, Tito mengatakan: Saya selalu mengatakan kepada Freeport, perusahaan memiliki  program pengembangan komunitas sekitar.  Ratusan miliar. Tolong alokasikan tepat sasaran.  Tidak hanya diberikan ke masyarakat sekitar, tapi berikan juga ke kelompok yang masih menganggap secara ideologis Papua harus merdeka.  Menurut saya kekerasan di wilayah Timika masih terjadi karena pendekatan kesejahteraan belum optimal.  Tentu saja hal ini juga disebabkan ada masyarakat yang terindoktrinasi agenda politik kelompok-kelompok tadi.”

Mengenai pembatasan peliputan media asing di Papua, Tito mengatakan, “Kita bicara media secara keseluruhan, dan secara khusus media asing ya.  Saya pribadi melihatnya ada unsur plus dan minus.  Plusnya, kalau media dibiarkan meliput secara meluas di Papua, dan liputannya obyektif maka media akan menyajikan pembangunan ekonomi di Sorong, Merauke, Bintuni, Manokwari. Keadaannya bagus.  Dalam konteks ini rugi sih membatasi akses media. 

Masalahnya, di sisi lain, ada potensi minus dari pemberitaan media. Kontak dengan gerakan-gerakan yang ada. Kita tidak bisa menutup mata bahwa media dapat menjadi bagian dari jaringan intelijen negara lain. Di dunia ini, penyamaran paling efektif bagi kegiatan intelijen adalah sebagai wartawan atau sebagai peneliti. Dua profesi itu memungkinkan seseorang menemui siapa saja, mewawancarai semua pihak. Seorang peneliti bahkan bisa menyebarkan kuesioner survei ke masyarakat di sana.
 
Yang repot jika data yang dikumpulkan oleh jaringan intelijen asing yang menyamar menjadi wartawan atau peneliti itu lantas dipublikasikan, dijadikan alat menekan Indonesia. Kalau pemberitaannya positif, menyoroti pembangunan, bagus. Tapi kalau yang dituju adalah memberitakan demo, insiden ini-itu, kemiskinan, hak asasi manusia, bahkan mengatakan bahwa otonomi khusus gagal, itu bahaya.  Media asing punya agenda tersendiri.  Papua yang kondisinya memanas dapat menjadi kartu menekan Indonesia.
” 

Wawancara di atas saya lakukan pada Desember 2013 untuk viva.co.id

5.  Penanganan terorisme termasuk memastikan program deradikalisasi berhasil.  Bisa dikatakan penanganan kasus-kasus terorisme yang membuat Tito menonjol dalam tahun-tahun terakhir.  Dia tidak hanya mumpuni memahami peta jaringan teroris di tanah air, dan bahkan terlibat dalam operasi lapangan.  Tito juga mendalami peta jejaring terorisme kawasan dan global.  Pola komunikasi makin canggih, termasuk memanfaatkan media sosial.  Meskipun pekerjaan rumah besar menangkap Santoso yang bersembunyi di Poso belum sukses, kemampuan polisi Indonesia menangkap teroris diakui dunia internasional.  Penanganan terduga teroris masih menuai kritik, begitu juga program deradikalisasi. 

Masih ada kerja besar yang juga menunggu Tito, termasuk pengamanan pemilihan kepala daerah serentak pada Februari 2017. Besarnya ekspektasi publik atas dipilihnya Tito sebagai calon kapolri tergambar dari tiga trending topic di Twitter pada Rabu, 15 Juni, saat informasi pencalonannya diumumkan media. 

Kita menunggu apakah Tito Karnavian bisa memenuhi harapan itu. – Rappler.com.

BACA JUGA: