Provide your email for confirmation

Tell us a bit about yourself

country *
province *

why we ask about location

Please provide your email address

Login

To share your thoughts

Don't have an account?

Login with email

Check your inbox

We just sent a link to your inbox. Click the link to continue signing in. Can’t find it? Check your spam & junk mail.

Didn't get a link?

Sign up

Ready to get started

Already have an account?

Sign up with email

By signing up you agree to Rappler’s Terms and Conditions and Privacy

Check your inbox

We just sent a link to your inbox. Click the link to continue registering. Can’t find it? Check your spam & junk mail.

Didn't get a link?

Join Rappler+

How often would you like to pay?

Monthly Subscription

Your payment was interrupted

Exiting the registration flow at this point will mean you will loose your progress

Your payment didn’t go through

Exiting the registration flow at this point will mean you will loose your progress

Setelah Sidang IPT 1965, apa selanjutnya?

 

JAKARTA, Indonesia—Tim International People’s Tribunal atau Pengadilan Rakyat Internasional untuk korban tragedi 1965 sudah menyelesaikan tugasnya di Den Haag dan pulang ke tanah air. Keputusan awal telah diambil hakim bahwa Indonesia dan negara yang mengetahui hal ini harus bertanggung jawab. Lalu apa tahapan selanjutnya? 

Menurut Tim IPT 1965, setelah rekomendasi awal, tahapan selanjutnya adalah keputusan akhir para hakim yang akan dibacakan pada Maret 2016. 

“Keputusan tersebut penting untuk nantinya menjadi dasar pengungkapan kebenaran dan kerja-kerja ke depan. Gunanya meyakinkan pemerintah menuntaskan persoalan 65 dengan bermartabat,” ujar Nursyahbani Katjasungkana, mewakili tim IPT 1965 pada Rappler, Rabu, 18 November. 

“Kami juga akan mencoba meyakinkan komunitas internasional untuk mendukung upaya-upaya penyelesaian 65. Termasuk melobi mekanisme khusus PBB untuk melihat dan mengakomodir inisiatif penyelesaian 65,” kata dia. 

Minta perlindungan LPSK 

Sepulangnya dari Den Haag, tim IPT dicegat kelompok Aliansi Anti-Komunis Indonesia (AAKI) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, malam ini, Minggu, 15 November. Pencegatan ini membuat tim merasa tak nyaman karena diteriaki “Gorok PKI” dan spanduk “Selamat datang pengkhianat bangsa.” 

Menurut Nursyahbani, tim sudah mengantisipasi ancaman tersebut. Sejak awal tim sudah berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga terkait untuk perlindungan saksi. 

Lembaga itu antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Perempuan, Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum, hingga Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). 

“Semua lembaga-lembaga ini yang akan memonitor keamanan saksi-saksi,” katanya. 

Dalam insiden bandara kemarin, menurut Nursyahbani, pengamanan terhadap saksi dan korban sudah dilakukan oleh Kepolisian Resor setempat.  

Bukan drama 

SALAHKAN ANGIN. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta warga kawasan Asia Tenggara tidak menyalahkan Indonesia atas asap yang mencemari udara mereka, tapi angin. Foto oleh Rappler

SALAHKAN ANGIN. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta warga kawasan Asia Tenggara tidak menyalahkan Indonesia atas asap yang mencemari udara mereka, tapi angin.

Foto oleh Rappler

Meski aktivis dan keluarga korban serius mempersiapkan langkah selanjutnya, pemerintah tampaknya tak serius menanggapi sidang tribunal ini.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, sidang Pengadilan Rakyat Internasional, atau International People’s Tribunal (IPT), untuk korban tragedi 1965 di Den Haag-Belanda layaknya drama. “Seperti drama,” kata Kalla saat Rappler mewawancarainya di kantor Wakil Presiden di Jakarta, Jumat, 13 November.

Kalla kemudian menyebut sidang tersebut hanya gerakan moral, tak lebih dari itu. Indonesia, menurut Kalla, bahkan tak perlu meminta maaf pada pihak manapun.

Menurut pandangannya, sidang tersebut hanya penting untuk orang-orang yang hadir, tapi tidak untuk pemerintah Indonesia. Tidak ada rencana pemerintah untuk mengambil langkah apapun terkait sidang IPT hingga hari ini. 

Pernyataan Kalla ini ditanggapi oleh seniman yang juga pemain teater Naomi Srikandi. Menurutnya sidang IPT 1965 bukan sekedar ‘pertunjukan drama’ seperti yang disebut oleh Kalla. 

Naomi menegaskan bahwa ‘pertunjukan drama’ IPT kali ini bukan sekedar kepura-puraan, melainkan membeberkan data faktual, kesaksian-kesaksian para penyintas, dedikasi penelitian para ahli bertahun-tahun, kerja penyelenggara, dan hakim-hakim yang mendalami perannya. 

Ditambah, 'pertunjukan' itu memasukkan sensibilitas kemanusiaan dan keadilan yang tinggi. 

“Jika diumpamakan sebagai pertunjukan, IPT 65 menyajikan tata kelola produksi pertunjukan kaliber dunia yang mumpuni, lintas disiplin dan spektakuler,” katanya. 

Naomi melanjutkan, “Barangkali karena drama yang dipahaminya hanya drama dalam pengertian yang ia hayati, ia lakoni dalam setiap penampilannya di panggung politik selama ini: kepura-puraan. Dan lakonnya hanyalah keasyikannya memainkan orang lain dalam bayangannya: Penguasa,” kata pemain teater ini. —Rappler.com

BACA JUGA