Pemerintah luncurkan paket ekonomi ke-9

JAKARTA, Indonesia —  Dalam berbagai pidato, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengaku mendapat keluhan soal pemadaman listrik yang berlangsung di hampir seluruh wilayah Indonesia.  Ini alasan mengapa Jokowi mendorong penuh proyek pembangunan listrik 35.000 megawatt.  “Ini bukan data berdasarkan keinginan, tapi dasarnya adalah kebutuhan,” kata Jokowi, termasuk ketika menanggapi kritik dari anggota kabinetnya.

Kemarin kabinet Jokowi meluncurkan Paket Ekonomi jilid 9, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mencapai rasio elektrifikasi hingga 97,2 persen pada tahun 2019. Paket Kebijakan Ekonomi kali ini fokus pada upaya mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Dalam paket ekonomi kali ini pemerintah juga mengeluarkan aturan baru tentang kebijakan tentang pasokan ternak dan atau produk hewan dalam hal tertentu.

Menteri koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sampai tahun 2015, kapasitas listrik terpasang di Indonesia mencapai 53 gigawatts,  dengan energi terjual mencapai 220 TWH (terra watt hours).  Rasio elektrifikasi saat ini sebesar 87,5 persen

“Untuk mencapai rasio elektrifikasi hingga 97,2 persen  pada 2019, diperlukan pertumbuhan pembangunan infrastruktur  ketenagalistrikan sekitar 8,8 persen per tahun. Ini berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun dengan asumsi elastisitas 1,2,” kata Darmin kepada wartawan saat peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 9, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1) petang.

Untuk mengejar target tersebut, kata Darmin, diperlukan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa penugasan kepada  PT PLN (Persero).  Diterbitkannya Peraturan Presiden untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi 9,  memberikan dasar hukum yang kuat bagi PLN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

“Pemerintah akan mendukung berbagai langkah PLN seperti menjamin penyediaan energi primer, kebutuhan pendanaan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara, fasilitas pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), penyederhanaan perizinan melalui Perijinan Terpadu Satu Pintu, penyelesaian konflik tata ruang, penyediaan tanah serta penyelesaian masalah hukum, serta pembentukan badan usaha tersendiri yang menjadi mitra PLN dalam penyediaan listrik,” kata Darmin.

Selain didukung dengan kemudahan, Darmin menegaskan PLN juga wajib mengutamakan penggunaan barang dan jasa dalam negeri melalui proses pengadaan yang inovatif, misalnya pengadaan secara openbook, pemberian preferensi harga kepada penyedia barang jasa dengan  tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi, serta penerapan pengadaan yang memungkinkan pabrikan-pabrikan dalam negeri menyediakan komponen untuk sistem pembangkit listrik.

Dalam pertemuan dengan editor media pekan lalu, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan bahwa pihaknya memperketat persyaratan lelang pengadaan tenaga listrik.  “Kami hanya mau berurusan dengan investor yang bonafid.  “Performance bond atau surat utang yang tadinya cukup 1 persen dari total biaya proyek, kami naikkan jadi 10 persen,” kat Sofyan Basir

Stabilisasi Pasokan dan Harga Daging Sapi

Selain listrik, Paket Ekonomi Jilid 9 juga mengatur  kebijakan tentang pasokan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu. “Kebijakan ini didasari kebutuhan daging sapi dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2016 ini, misalnya, kebutuhan nasional adalah 2,61 per kapita sehingga kebutuhan nasional setahun mencapai 674,69 ribu ton atau setara dengan 3,9 juta ekor sapi,” papar Darmin.

Kebutuhan tersebut diakui Menko Perekonomian belum dapat dipenuhi oleh peternak dalam negeri, karena produksi sapi hanya mencapai 439,53 ribu ton per tahun atau setara dengan 2,5 juta ekor sapi. “Jadi terdapat kekurangan pasokan yang mencapai 235,16 ribu ton yang harus dipenuhi melalui impor,” jelasnya.

Menurut Darmin, pemerintah sebenarnya telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan atau produksi daging sapi dalam negeri. Antara lain melalui upaya peningkatan populasi, pengembangan logistik dan distribusi, perbaikan tata niaga sapi dan daging sapi, dan penguatan kelembagaan melalui Sentra Peternakan Rakyat (SPR). Namun karena upaya tersebut memerlukan waktu perlu dibarengi pasokan dari luar negeri untuk menutup kekurangan yang ada.

Mengingat terbatasnya jumlah negara pemasok, lanjut Darmin, pemerintah Indonesia perlu memperluas akses dari negara maupun zona tertentu yang memenuhi syarat kesehatan hewan — yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Hewan Internasional (OIE) — untuk menambah alternatif sumber penyediaan hewan dan produk hewan.

Untuk itu Menteri Pertanian akan menetapkan negara atau zona dalam suatu negara, unit usaha atau farm untuk pemasukan ternak dan/atau produk hewan berdasarkan analisis resiko dengan tetap memperhatikan ketentuan OIE.

Dengan demikian, tegas Darmin, pemasukan ternak dan produk hewan dalam kondisi tertentu tetap bisa dilakukan, seperti dalam keadaan bencana, kurangnya ketersediaan daging, atau ketika harga daging sedang naik yang bisa memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas harga.

Adapun jenis ternak yang dapat dimasukkan berupa sapi atau kerbau bakalan, sedangkan produk hewan yang bisa didatangkan  berupa daging tanpa tulang dari ternak sapi dan/atau kerbau.

“Kebijakan ini diharapkan mampu menstabilisasi pasokan daging dalam negeri dengan harga yang terjangkau dan kesejahteraan peternak tetap meningkat,” papar Darmin. 

Presiden Jokowi ingatkan stabilisasi harga pangan

Terkait dengan terjadinya lonjakan harga pangan akhir-akhir ini, Jokowi telah menugaskan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk mengambil langkah-langkah membuat strategi besar atau perancangan besar tentang persoalan pangan.

“Presiden meminta kepada Menteri Perdagangan bersama Menteri Pertanian untuk benar-benar menjaga harga, yang wajar, yang bisa menguntungkan petani, tetapi juga tidak merugikan para produsen,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1), sebelum peluncuran Paket Ekonomi 9.

Pramono Anung mengatakan, Presiden mengingatkan jangan memberikan keuntungan yang terlalu besar bagi perantara atau middle man. “Karena sekarang ini yang mendapatkan keuntungan yang terlalu besar terkait dengan terjadinya lonjakan harga pangan adalah middle man, yaitu mereka yang berada di antara produsen dan konsumen,” ujar Pramono.

Pramono mengatakan, bahwa yang dimaksudkan dengan middle man itu jangan diartikan kecil, tapi ini besar-besar, pemain-pemain besar yang selama ini menguasai dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan kumulatif para petani.

Sebelumnya, dalam pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan, Tom Lembong menggarisbawahi pesan Presiden adalah menjaga keseimbangan antara produsen, konsumen dan pedagang. “Jadi jangan sampai satu pihak yang diuntungkan secara berlebihan atau tidak proporsional. Seperti sudah diuraikan pada pembukaan, ini tentunya bukan hal yang mudah tapi akan kita terus upayakan,” ujar Tom (27/1)

Tom mengakui bahwa  Indonesia punya ketergantungan yang berlebihan kepada sumber impor yang selama ini. Modernisasi kebijakan soal zona  diharapkan bisa melonggarkan, bisa membuka alternatif lain yang merupakan diversifikasi sumber impor dari mengurangi ketergantungan, dan bisa menciptakan persaingan antar importir.

Menurut Tom Lembong, juga salah satu aspek besar dari rantai pasok yang panjang itu di logistik. Ia mengharapkan, upaya-upaya yang telah diumumkan oleh Menko Perekonomian bisa mempertajam persaingan di angkutan dan pengiriman barang.

“Jadi merangkumkan itu semua tentunya lonjakan harga pangan. Khususnya telur, ayam, daging sapi, sudah pasti menjadi perhatian bagi pemerintah dan kami sedang giat mengkoordinasikan internal bagaimana bisa mengatasi masalah itu segera,” kata Tom. —   Rappler.com

BACA JUGA