Pemerintah pertimbangkan lembaga khusus untuk berantas perdagangan orang

JAKARTA, Indonesia – Pemerintah sedang membahas kemungkinan membentuk lembaga baru setara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menangani masalah perdagangan manusia di tanah air, seorang sumber di pemerintahan mengatakan kepada Rappler pada Jumat, 29 April.

“Rencana ini sedang didiskusikan di tingkat direktur, belum di tingkat menteri, tetapi melihat kondisi perdagangan manusia di Indonesia saat ini, lembaga semacam itu sangat dibutuhkan,” kata sumber yang tidak mau menyebutkan namanya itu.

KPK adalah lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk menginvestigasi dan mengadili kasus korupsi dengan tujuan utama membebaskan Indonesia dari korupsi. Sementara itu, BNN bertugas membebaskan Indonesia dari narkoba. 

Dengan menjadi lembaga seperti KPK dan BNN, lembaga anti perdagangan orang itu akan mempunyai anggaran dan sumber daya tersendiri.

“Sekarang kita melihat masalah perdagangan manusia ini memiliki derajat bahaya yang sama dengan kejahatan lintas negera lainnya seperti korupsi, terorisme, dan narkoba. Ini (perdagangan manusia) sudah menjadi bahaya bagi dunia dan Indonesia,” kata sumber tersebut setelah acara peluncuran buku Direktori Layanan untuk Warga Negara Indonesia Korban TPPO dan Pekerja Migran yang Dieksploitasi.

Data resmi korban perdagangan manusia Indonesia belum tersedia, tetapi Nurul Qairiah, Koordinator Proyek Nasional, Unit Perdagangan Manusia, Tenaga Kerja, dan Migrasi IOM Indonesia mengatakan pada Senin, 25 April, kantornya menangani 6.748 korban tindakan pidana perdagangan manusia dari 2005 sampai 2010.

Dalam acara peluncuran buku tersebut, Sujatmiko, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengatakan saat ini Indonesia sudah menjadi negara tujuan dan negara asal perdagangan orang.

Kalau dulu, Indonesia menjadi negara transit untuk para migran dari Lebanon, Iran, Irak, dan Afghanistan yang hendak ke Australia, sekarang Indonesia sudah menjadi negara tujuan, dan lebih berat lagi Indonesia juga sudah menjadi negara asal korban perdagangan manusia.

“Kita memiliki lebih dari 1,5 juta tenaga kerja Indonesia di Timur Tengah. Mereka paling rentan terhadap eksploitasi karena level pendidikan mereka yang rendah dan kemiskinan yang memaksa mereka berangkat ke Timur Tengah,” katanya.

Indonesia telah memiliki seperangkat undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan pelaksanaan untuk mencegah perdagangan manusia tetapi, menurut Sujatmiko, implementasi di lapangan belum maksimal.

“Kejahatan perdagangan orang justru naik. Kenapa? Karena mafia-mafianya yang bermain semakin banyak, dan modusnya semakin bervariasi. Korbannya pun semakin banyak,” kata Sujatmiko.

Sementara itu, Budhy Prabowo, Asisten Deputi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengatakan hanya 191 dari lebih 500 kabupaten dan kotamadya di Indonesia yang telah membentuk Gugus Tugas untuk pencegahan perdagangan orang.

Dia juga menganjurkan usaha pemberantasan perdagangan orang harus difokuskan pada pencegahan di daerah-daerah asal korban seperti Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur.

“Daerah-daerah asal korban seperti Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur harus menjadi perhatian utama,” kata Prabowo.

Menurut IOM, korban perdagangan orang di Indonesia kebanyakan berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. – Rappler.com

BACA JUGA: