Dilarang, tapi pengiriman TKI ke Timur Tengah terus jalan

JAKARTA, Indonesia - Fenomena pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Timur Tengah masih saja terjadi. Padahal, sejak tahun 2011, pemerintah telah mengeluarkan moratorium pengiriman TKI ke dua negara di kawasan tersebut.

Pemerintah kembali menegaskan larangan itu usai dua TKI bernama Siti Zainab dan Karni Tarsim dieksekusi mati pada April 2015 lalu. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri melarang adanya pengiriman TKI ke-21 negara di kawasan Timur Tengah, di antaranya Arab Saudi, Aljazair, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Mesir, Oman, Bahrain, Palestina, Uni Emirat Arab, Yaman, Yordania, dan Suriah.

Salah satu negara lain yang juga menjadi tujuan pengiriman TKI ilegal adalah Suriah. Hal tersebut diungkap oleh Diplomat Penerangan Sosial Budaya dan Protokol Konsuler KBRI Damaskus, AM Sidqi.

"Hingga saat ini memang masih sering didapati pengiriman TKI ilegal dan korban perdagangan manusia ke Suriah. Padahal, di Suriah masih dilanda krisis," ujar Sidqi melalui pesan pendek kepada Rappler, Selasa, 19 Januari.

Sidqi mengatakan akhirnya KBRI Damaskus kerap melakukan pemulangan TKI ilegal ke Tanah Air. Dia mengatakan sudah ada sekitar 13 ribu TKI dari Suriah yang dipulangkan ke Indonesia sejak September 2011. Namun, tetap saja selalu ada TKI yang kembali datang ke Suriah.

"Berdasarkan data resmi, masih ada sekitar 1.000an WNI yang berada di Suriah. Namun, karena tidak ada data pasti, kami perkirakan jumlahnya akan lebih banyak dari itu," ujar Sidqi.

Pihak KBRI, kata Sidqi juga mengirimkan SMS, informasi kontak orang yang bisa dihubungi di setiap kota dan pengacara.

Diatur sindikat perdagangan manusia

Lalu, dari mana mereka bisa masuk ke Suriah? Menurut Sidqi para TKI ilegal itu masuk ke Suriah melalui rute Jakarta-Batam-Malaysia-Uni Emirat Arab atau Oman-Suriah. Semua itu diatur oleh sindikat perdagangan manusia.

"Mereka masuk dengan visa turis atau visa pekerja. Bahkan, tak jarang dokumen TKI sengaja dipalsukan agar dapat izin kerja dan visa," papar Sidqi.

Mereka dikirim bukan oleh agen melainkan individu yang bekerja sama dengan sindikat perdagangan manusia. Para TKI ini diinformasikan akan diberi pekerjaan di UEA. Tetapi, malah dikirim ke Suriah yang justru tengah berkonflik.

Yang lebih memilukan, TKI yang dikirim ke Suriah tak jarang sudah mengidap penyakit berat seperti TBC, hepatitis dan HIV. Pemerintah Suriah yang diminta berhenti memberikan visa kerja justru tak menggubris. Hal ini jelas menandakan adanya kebutuhan yang tinggi terhadap para TKI tersebut.

Bahkan, majikan rata-rata harus membayar US$7.000 - US$9.000 atau setara Rp97 juta-Rp124 juta dengan kontrak tiga tahun. Sering kali, TKI kabur dari majikan sebelum kontrak berakhir. Kemudian, majikan menuntut ganti rugi ke KBRI karena telah membayar mahal TKI itu.

Sidqi mengatakan sebenarnya pembicaraan tingkat tinggi di antara kedua pemerintah sedang dalam proses. Namun, selalu terkendala isu keamanan di Suriah.

"Yang memiliki kewenangan penghentian pemberian visa bagi TKI adalah kewenangan Perdana Menteri Suriah dan bukan Menteri Tenaga Kerja," kata Sidqi.

Duta Besar Indonesia di Damaskus, Djoko Harjanto, pada Rabu kemarin sudah menemui Direktur Jenderal Imigrasi Suriah yang baru. Dalam pertemuannya, Djoko meminta agar mereka menghentikan pemberian visa bagi TKI.

"Tetapi dirjen imigrasi menjawab, jika ingin dihentikan (pemberian visa) ya silahkan menghentikan pengiriman TKI dari Indonesia," ujar Sidqi menirukan jawaban pejabat tinggi itu.

Pemain lama

KBRI Damaskus mengaku sudah mengantongi nama-nama oknum yang mengirimkan TKI ke Suriah.

"Berdasarkan keterangan dari TKI di Shelter KBRI Damaskus, calo pengiriman orangnya masih pemain lama seperti Bungawati untuk area Jawa bagian barat, Evi di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Cucu di Bandung. Ketiga calo itu menyetorkan TKI yang telah direkrut ke Mario alias Iyad Mansur di Kuala Lumpur agar bisa dikirim ke negara-negara di Timur Tengah," papar Sidqi. Salah satu mafia pengirim Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke kawasan Timur Tengah, Bungawati. Dia pemain lama dan sulit ditangkap. Foto: Istimewa

Bungawati, ujar Sidqi sudah pernah ditangkap di Jakarta pada Maret 2015 lalu. Tetapi, tak berapa lama di tahun yang sama dia kembali menghirup udara bebas. Sebelum menjadi pengerah TKI, Bungawati diketahui juga pernah menjadi TKI di Yordania pada tahun 1998.

Modus yang digunakan oleh wanita asal Ponorogo yakni dengan menjaring TKI di daerah lalu dikirim ke Malaysia. Di sana sudah ada mantan suaminya, Iyad Mansour yang akan menampung lalu dikirimkan ke beberapa negara di Timur Tengah.

Menurut sumber Rappler, Bungawati merupakan pemain besar yang telah mengeruk keuntungan sangat banyak dari bisnis ini.

"Dia itu sangat licin. Saat ditangkap, sulit mencari bukti nyata untuk mengaitkan dia secara langsung dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)," ujar sumber itu.

Belum lagi, tim TPPO yang dimiliki kepolisian jumlahnya sangat kurang. Menurut sumber tersebut, jumlah personil di Mabes Polri yang menangani isu tersebut hanya terdiri sembilan orang.

"Hal itu diperparah dengan pengetahuan hakim yang kadang kala kurang mumpuni mengenai TPPO, sehingga bisa meringankan hukuman si pelaku," kata sumber tersebut.

Lalu, bagaimana upaya pemerintah untuk mencegah pengiriman TKI ke Timur Tengah kembali terulang?

Menurut Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Penanggulangan TKI (BNP2TKI), Hermono, mengatakan institusinya tidak memiliki kewenangan dalam hal penegakan hukum.

"Untuk penindakan seharusnya diambil oleh pihak kepolisian dan imigrasi. Khusus untuk imigrasi, mereka bisa lebih teliti dalam hal pemeriksaan dokumen, apakah mereka betul ingin berwisata. Di situ poin mereka melakukan pencegahan," ujar Hermono melalui telepon pada Kamis malam, 21 Januari.

Sementara, BNP2TKI bisa melakukan pencegahan dengan cara sosialisasi ke masyarakat agar tidak terjerat janji manis individu yang menawarkan pekerjaan bergaji besar.

"Atau bisa juga kami berkoordinasi dengan kepolisian setelah memperoleh informasi dari KBRI mengenai adanya agen pengiriman TKI yang bermasalah," kata Hermono menambahkan. - Rappler.com

BACA JUGA: