Tokoh gereja protes renovasi Masjid Baiturahman di Wamena

JAKARTA, Indonesia—Persekutuan Gereja-Gereja Jayawijaya (PPGJ) mengeluarkan surat protes terhadap renovasi Masjid Agung Baiturahman Wamena pada 25 Februari kemarin. Mereka berkeberatan karena pembangunan mesjid tersebut tidak sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri. 

Isi lengkap tuntutan PPGJ bisa dibaca di dokumen surat yang diperoleh Rappler di bawah ini: 

LARANGAN. Persatuan Gereja-Gereja Jayawijaya (PPGJ) meminta pemerintah daerah setempat mencabut izin pembangunan Masjid Agung Baiturahman di Wamena. Dokumen istimewa

LARANGAN. Persatuan Gereja-Gereja Jayawijaya (PPGJ) meminta pemerintah daerah setempat mencabut izin pembangunan Masjid Agung Baiturahman di Wamena.

Dokumen istimewa

Benarkah surat ini berasal dari PPGJ?

Peneliti Human Righst Watch Indonesia Andreas Harsono membenarkan surat tersebut asli. Ia menyayangkan PPGJ mengeluarkan surat ini. “Intoleransi tentu terhadap minoritas Sunni di Wamena,” katanya pada Rappler, Senin, 29 Februari. 

Rappler mencoba menghubungi Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Papua Pendeta Lipius dan Ketua Sinode Gereja Kristen Papua Pendeta Albert Yoku untuk menanyakan isi surat tersebut, tapi nomor keduanya tak aktif. 

Sementara itu, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Papua Uskup Leo Labalajar mengatakan kepada Rappler bahwa dia masih mengumpulkan informasi mengenai surat tersebut. 

Sementara sumber Rappler di kalangan gereja mengatakan PPGJ protes karena merasa prihatin dengan nasib gereja-gereja di Pulau Jawa. Pembatasan pembangunan gereja lewat SKB dua menteri di Pulau Jawa membuat umat Kristen tak leluasa mendirikan bangunan ibadah.  

Keberatan lainnya karena bangunan masjid akan ditinggikan menjadi tiga tingkat. Umat Kristen mengaku keberatan karena jumlah umat Islam di Wamena yang mencapai kurang lebih 1.000 jiwa. “Padahal tidak ada satupun gedung pemerintah yang bertingkat,” ujar sumber tersebut.  

Sumber juga mengungkap umat Kristen prihatin dengan maraknya radikalisme di nusantara. “Di Papua itu, Hizbut Tahrir Indonesia merencanakan Tabligh Akbar,” katanya. 

Versi umat Islam 

Sementara itu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Provinsi Papua Tony Wanggai membenarkan keberadaan surat edaran tersebut. Umat Islam memang ingin merenovasi Masjid Baiturahman yang berdiri sejak 1994 di Wamena. 

“Bukan membangun tetapi me-rehab,” kata Tony kepada Rappler. Masjid juga tak dibangun sampai tiga lantai, melainkan dua lantai. Lantai ketiga adalah kubah masjid. 

Tony juga mengklarifikasi tudingan ihwal penggunaan lahan masjid. Menurut Tony, masjid tersebut berdiri di Kompleks Yayasan Pendidikan Islam yang sudah ada di Wamena sejak 1969.  Di Kompleks tersebut juga terdapat Yayasan Muslim Pancasila yang dimiliki oleh presiden kedua Indonesia Soeharto. 

“Kemudian muslim di Papua semakin banyak hingga mencapai 5.000 jiwa,” kata Tony. 

Namun, kata Tony, isu pemugaran masjid ini belakangan menjadi semakin liar. “Ada isu di masyarakat bahwa menaranya akan dibuat di ketinggian 50-70 meter untuk menyaingi patung Yesus yang dibuat oleh Pemda,” ujarnya. 

Komitmen pemuka agama dipertanyakan

Namun yang menjadi fokus Tony sekarang bukan lagi surat tersebut. Menurutnya ada yang lebih memprihatinkan daripada sekedar masalah hubungan gereja dan masjid di Papua maupun nusantara, melainkan komitmen pemuka agama. 

“Yang kami sangat sesalkan adalah Ketua PPGJ Abraham Ungirwalu adalah pihak yang menandatangani surat tersebut, padahal dia mengikuti pelatihan perdamaian dari Kementerian Agama dua bulan lalu. Kenapa sikapnya seperti itu,” tanya Tony. 

Seharusnya, kata Tony, Abraham menunjukkan sikap toleransi. “Belajarlah dari kasus Tolikara, terbit surat edaran yang berbau SARA (Suku, Ras, dan Agama) dan membuat umat terprovokasi, ” katanya. Di Tolikara, sebuah mushola dibakar oleh kelompok intoleran. 

Penerbitan surat rekomendasi pencabutan izin dinilai tak menghargai nilai-nilai Pancaisla. 

Andreas Harsono dari HRW Indonesia sepakat dengan Tony. "Para pendeta di Wamena, yang mayoritas di Forum Kerukunan Umat Beragama di Jayawijaya, perlu belajar dari kegagalan di Pulau Jawa maupun Sumatera bahwa kebebasan beragama harus dijaga,” katanya. 

Diselesaikan dengan cara adat

Sementara itu, Tony menjelaskan bahwa pemerintah daerah dan pihak-pihak yang berkepentingan telah melakukan pertemuan terkait hal ini. Rapat memutuskan untuk membentuk tim pencari fakta. Anggotanya dari pemerintah, pihak gereja Papua, Nadhlatul Ulama, hingga komunitas Islam di Papua. 

Koordinator tim pencari fakta langsung berada di bawah Kementerian Agama. Siapa lagi pihak yang terlibat dan diundang dalam rapat-rapat tim pencari fakta? “Majelis Muslim Papua dari Forum Kerukunan Muslim Pegunungan juga akan hadir,” ujarnya. 

Tony menambahkan tim pencari fakta nanti akan membahas penyelesaian masalah pemugaran masjid, bukan melalui jalur hukum, melainkan dengan cara adat. “Karena kami di sini di Papua lebih mengedepankan persoalan adat,” ujarnya. 

Tony menambahkan pesan untuk umat Islam di seluruh tanah air, terutama Pulau Jawa. “Tidak perlu terprovokasi dengan surat pernyataan itu. Ingat ini menjelang Pilkada Kabupaten dan Gubernur, kemungkinan ada kelompok yang memiliki kepentingan tertentu yang menggunakan lembaga keagamaan untuk mencari massa,” ujarnya. 

.Tony melanjutkan umat Islam di Wamena saat ini memilih untuk menenangkan diri dan tidak terprovokasi. “Kami harap teman-teman di Jawa juga. Kita sama-sama mencari solusi dan berikan kepercayaan tanggung jawab masalah ini pada umat muslim di Papua,” ujarnya. 

Menurut Tony, pihak gereja juga tak tinggal diam. Persekutuan gereja akan berdialog dengan umat Kristen di luar Papua, khususnya Jawa, tentang berbagai masalah umat Islam dan Kristen di Papua dan Jawa. “Mereka akan selesaikan juga masalah ini di internal,” katanya.  —Rappler.com

BACA JUGA