Profil singkat 5 pimpinan KPK periode 2015-2019

JAKARTA, Indonesia — Komisi III DPR RI telah memilih 5 nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, Kamis, 17 Desember.

Nama 5 pimpinan baru tersebut adalah:

Sementara itu, Agus Rahardjo terpilih sebagai Ketua KPK yang baru. Dengan komposisi ini pula, Basaria Panjaitan menjadi komisioner KPK wanita pertama.

Sebelumnya, setelah melalui proses panjang dan berliku, Komisi III DPR RI telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 8 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 14 Desember hingga Rabu, 16 Desember. 

Berikut catatan khusus Rappler pada pimpinan terpilih selama seleksi:

Agus Rahardjo adalah mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Saat seleksi, anggota panitia seleksi Harkristuti Harkrisnowo mempertanyakan mengapa ia belum melaporkan seluruh harta kekayaannya ke KPK. 

Padahal menurut pansel, sebagai seorang pegawai negeri sipil, Agus tergolong kaya. Ia memiliki tanah yang luas di Cariu, Jonggol, di Bumi Serpong Damai dan Citra Raya, Tangerang. Ia juga memiliki beberapa mobil.

Menurut Agus, ia membeli tanah tersebut jauh sebelum krisis 1998. Kemudian ia mencicil mobilnya dengan uang yang ia dapatkan dari Organisation of Economic Cooperation and Development (OECD). Ia mengklaim mendapat bayaran US$ 6.000 dengan menghadiri 8 sesi OECD.

Tapi salah satu pansel menyela Agus. “Sepengetahuan saya OECD tidak pernah memberikan upah,” katanya.

Basaria Panjaitan merupakan satu-satunya polwan yang menjadi capim KPK. Ia mendapat dukungan penuh dari Wakil Kepala Polisi RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Polwan bergelar sarjana hukum ini, saat ini mengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Lembang.

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Reskrim Polda Provinsi Kepulauan Riau dan berpangkat AKBP.

Dalam sesi wawancara, anggota pansel Harkristuti menanyakan kasus pencurian 25 unit mobil mewah yang pernah ia tangani saat bertugas di Riau pada 2007.

Sementara itu, dalam makalahnya, Basaria menuliskan ingin memperkuat supervisi KPK. Ia menyatakan dalam 10 tahun ke depan, ia optimis Polri dan Kejaksaan Agung akan semakin kuat, sehingga KPK bisa fokus ke pencegahan.

Alexander Marwata adalah Hakim ad hoc Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sesi wawancara, Alex disentil soal dissenting opinion saat putusan vonis pegawai Ditjen Pajak Dhana Widyatmika yang dinyatakan bersalah karena menggelapkan pajak.

Alexander berpendapat Dhana tidak pernah menerima dan menikmati uang Rp 2 miliar dari Liana Apriany dan Femi Solikhin. Uang itu tidak ada hubungannya dengan tugas dan kewajiban Dhana dalam kapasitas sebagai pegawai pajak. Alex juga mengatakan Dhana tidak terbukti melakukan pemerasan terhadap PT Kornet Trans Utama.

Dalam sesi wawancara, ia juga memberikan kritik pada KPK. Menurutnya, penyidikan kasus korupsi di KPK lamban, dan dakwaan dari jaksa KPK disusun asal-asalan.

Saut Situmorang adalah satu-satunya capim KPK dari kalangan Badan Intelejen Nasional. Pansel Betti Alisjahbana dan Yenti mempertanyakan tentang dugaan pencucian uang di perusahaan pribadi miliknya, PT Indonesia Cipta Investama.

Di sesi wawancara juga terungkap bahwa ia dekat dengan Menteri Politik, Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan dan mantan Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Saut juga ditanya soal harta dan mobil Jeep Rubicon senilai Rp 1 miliar lebih, serta nomor polisi cantik B S4 UTS. “Itu gratis. Saya tidak bayar,” katanya.

Laode Muhammad Syarif adalah akademisi Universitas Hasanuddin.

BACA JUGA: