Voting number 1 in Indonesia

(A Bahasa Indonesia version of this piece is available below)

It’s the day before the presidential elections. Ibu Oda grins when she reaches deep in her handbag and takes out an envelope. “Yesterday they offered me money to vote for Prabowo,” she whispers, while showing me the contents. “Do not forget who cares for you”, they told me. “I just accepted the money and voted for Jokowi nevertheless. What can I say in my own defense? I am poor, and I need the money. While the last thing I need is Prabowo to become president. No matter what those people claim, he will only make my life more difficult, as he could not care less about people living in slums like this”.

“They” or “those people” to whom Oda refers are people working for the kelurahan, the political subdistrict. According to different residents of this poor, flood-prone riverbank community in Jakarta, they entered the neighborhood late in the evening, 2 days before the elections and offered people money in return for votes for Prabowo. Some people received IDR20,000 ($1.70), others up to IDR50,000 ($4.20), the equivalent of a week’s salary in this community.

The money is certainly welcome, especially as it’s Ramadan and with Idul Fitri is nearing. “With this money I’m gonna buy food to break the fasting,” says Oda, who earns on average IDR40,000 ($3.40) per week washing clothes. “I actually hope they’ll return with more money, so that I can buy my grandson new clothing for Idul Fitri.”

This was my first time back to the kampong 3 years after my fieldwork finished up. I wanted to meet my old friends. I happened to arrive right before the elections, so naturally, my conversations with residents rotated around Indonesia’s future president. On election day, I learned that most of them voted for Prabowo. In two RT’s (neighborhoods) in my old field site, Prabowo received the majority of votes; in one, Jokowi won, but only by 7 votes.

One reason people here voted for Prabowo is that they don’t want to lose Jokowi. As I described in an earlier piece, although the residents of the riverbank community have great faith in him as a politician, they voted against him because they believe he is more use to them as city governor than as president. “As a governor he is still close to the poor people of Jakarta. If he becomes President he will be busy with other political business and he will forget about us,” people typically reasoned. Voting for Prabowo was a strategy of the poor to keep Jokowi near.

 

Another reason people voted Prabowo was because their votes were bought by local political supporters, as Ida explained above. But if money politics was rife, so too was coercion. In some cases, people felt forced to vote for him. Asides from the kelurahan people, another group of strangers wandered the neighborhood in the evenings before the elections. Pak Sur, a 51-year old seller of fried snacks, tells me about them right after he put his vote in the box: “I just came back from the market and I was unloading my cart, when a man whom I had never seen before approached me. ‘You want this neighborhood to be safe?,’ he asked. ‘Vote for Prabowo, or else it will no longer be safe.'”

Five riverbank settlers told me a similar story, all in the same words: “Vote for Prabowo, or else it will no longer be safe.” People weren’t sure who these strangers were but they associate them with the army, describing them as “military friends of Prabowo”. Aside from Pak Sur, who claims to “be afraid of no-one, not even the army”, everyone who received the threat voted for Prabowo.

A final reason why people in this neighborhood voted for Prabowo was the dominance of the civil militia organization FBR in this neighbourhood. The kampong head here is an FBR leader so residents felt they had little choice other than following his advice, which was to vote for Prabowo.

“Jokowi seemed unwilling to cooperate with us,” explains the FBR leader to me, “while Prabowo already announced in the media that he will support FBR. Therefore I have pressed residents to vote for him.” This tactic worked well – in the area where the FBR leader governs, almost 80% of residents voted for Prabowo. May explained that even though they liked Jokowi better, they need FBR’s support for their daily survival. “FBR helps us when there are floods or when evictions loom. We must support FBR in return.”

The morning after the elections, I ask residents who they believed had won. Most quick counts at this point in time indicate that Jokowi did so. One TV station shows that Prabowo wins. To make things more confusing for the residents, both Prabowo and Jokowi  claim to have won. We talk about the possibility of fraud in the recount. “Oh well,” says Ibu Oda calmly, “corruption, there, corruption here. We have to wait and see who wins in the end. If that happens to be Jokowi, who knows, perhaps I will actually get a better life. With Prabowo, life will get harder for us. But hey, at least I got some money out of him.”

Bahasa Indonesia version:

Memilih Nomor 1 di Indonesia

Satu hari sebelum pemilihan presiden. Ibu Oda nyengir sembari merogoh tasnya dan mengambil sebuah amplop. “Kemarin mereka menawarkan uang kepada saya untuk memilih Prabowo,” bisiknya, sambil menunjukkan isi amplop itu. “Jangan lupa siapa yang peduli denganmu,” kata mereka. “Saya terima saja uangnya dan tetap memilih Jokowi. Saya bisa ngomong apa lagi? Saya miskin dan perlu uang. Yang paling saya tidak butuhkan adalah Prabowo jadi presiden. Apapun kata orang-orang itu, Prabowo hanya akan membuat hidup saya tambah susah, mengingat dia tidak perduli dengan orang-orang yang tinggal di pemukiman kumuh seperti ini”.

“Mereka” atau “orang-orang” yang Oda sebut adalah orang-orang yang bekerja di kelurahan. Menurut warga di pemukiman miskin yang rentan banjir di Jakarta ini, orang-orang tersebut mendatangi pemukiman ini larut malam, dua dari sebelum hari pilpres dan menawarkan uang agar warga memilih Prabowo. Beberapa menerima Rp. 20.000,00, ada juga yang menerima Rp. 50.000,00, atau setara dengan penghasilan seminggu di pemukiman ini.

Uang yang diberikan tentunya disambut baik, terutama mengingat Bulan Ramadan dan Idul Fitri sebentar lagi tiba. “Uang ini saya akan belikan makanan untuk buka puasa,” kata Oda yang berpenghasilan Rp. 40.000,00 per minggu mencuci baju. “Sebenarnya saya berharap mereka datang lagi bawa uang, jadi saya bisa belikan cucu saya baju baru untuk Idul Fitri.”

Ini pertama kalinya saya kembali ke kampung ini, 3 tahun setelah tugas lapangan saya tuntas. Saya ingin bertemu teman-teman lama saya. Kebetulan saya tiba semalam sebelum pilpres, jadi sudah seyogyanya topik pembicaraan kami berkutat seputar presiden Indonesia berikutnya. Pada hari Pilpres dilangsungkan, saya mengetahui sebagian besar dari mereka memilih Prabowo. Di dua RT di tempat saya dulu bertugas, Prabowo mendapat suara lebih banyak, dan di satu RT Jokowi menang, tetapi hanya dengan selisih tujuh suara.

Satu alan mengapa warga di sini memilih Prabowo adalah mereka tidak ingin kehilangan Jokowi. Seperti yang sudah saya ulas di tulisan lalu, walaupun penduduk komunitas tepi sungai ini menaruh kepercayaan tinggi terhadap Jokowi sebagai politisi, mereka tidak memilihnya karena mereka percaya dia lebih berguna bagi mereka sebagai gubernur daripada sebagai presiden. “Sebagai gubernur dia masih akan tetap dekat dengan rakyat miskin di Jakarta. Apabila dia menjadi presiden, dia akan sibuk dengan urusan politik lainnya dan melupakan kita,” jelas rata-rata warga.

Memilih Prabowo adalah salah satu cara rakyat miskin untuk membuat Jokowi tetap dekat dengan mereka. Alasan lain mereka memilih Prabowo adalah karena suara mereka dibeli oleh pendukung politik setempat, seperti yang Ida jelaskan di atas.

Jika politik uang marak, begitu juga dengan paksaan. Di beberapa tempat, warga merasa dipaksa memilih Prabowo. Selain daripada orang-orang kelurahan, sekumpulan orang tidak dikenal mendatangi pemukiman tersebut semalam sebelum pemilihan. Pak Sur, seorang pedagang gorengan berusia 51 tahun, bercerita pada saya setelah memilih: “Saya baru balik dari pasar dan mengosongkan gerobak saya pada saat seorang pria yang saya belum pernah lihat sebelumnya mendatangi saya. ‘Bapak ingin pemukiman ini tetap aman?,’ tanyanya. ‘Pilih Prabowo, kalau tidak tempat ini tidak akan aman lagi.” Warga tidak tahu siapa orang-orang tidak dikenal ini, tetapi mengaitkan mereka dengan militer, dan menggambarkan mereka sebagai “teman Prabowo dari angkatan bersenjata.” Selain Pak Sur, yang menyatakan dirinya “tidak takut kepada siapapun, bahkan musuh sekalipun”, semua yang menerima ancaman ini memilih Prabowo.

Penyebab terakhir warga pemukiman ini memilih Prabowo adalah dominasi organisasi milisi sipil bernama FBR di lingkungan setempat. Kepala kampung setempat adalah pemimpin FBR, sehingga penduduk merasa tidak punya pilihan berarti selain mengikuti nasehatnya, yaitu memilih Prabowo. “Jokowi tampaknya tidak mau bekerja dengan kita,” jelas pemimpin FBR tersebut, “sementara Prabowo sudah menyatakan dukungannya terhadap FBR. Maka dari itu saya dorong warga untuk memilih Prabowo.” Taktik ini berhasil – di tempat di mana pemimpin FBR tersebut berkuasa, hampir 80% penduduk memilih Prabowo. Banyak yang mengatakan walaupun mereka lebih suka Jokowi, mereka memerlukan bantuan dari FBR untuk hidup sehari-hari. “FBR membantu kami di saat banjir terjadi atau penggusuran akan terjadi. Sebagai balasannya, kami harus mendukung FBR.”

Besok paginya, saya tanya warga setempat capres mana yang menurut mereka menang. Kebanyakan quick count pada saat itu menunjukkan Jokowi menang. Satu stasiun TV menunjukkan Prabowo menang. Yang lebih membingungkan lagi bagi warga adalah baik Jokowi dan Prabowo sama-sama menyatakan kemenangan. Kita berbicara tentang kemungkinan adanya kecurangan pada saat penghitungan ulang suara. “Ya sudah lah,” kata Ibu Oda dengan tenang, “korupsi di sana, korupsi di sini. Kita harus tunggu dan lihat nanti siapa yang akhirnya menang. Apabila Jokowi menang, siapa tahu hidup saya akan menjadi lebih baik. Apabila Prabowo menang, hidup kita akan jadi lebih susah. Tapi paling tidak saya dapat uang dari dia.”

Roanne Van Voorst is a lecturer in Social and Cultural Anthropology at the University of Amsterdam.

This piece was first published 15 July 2014 in the New Mandala website of the College of Asia and the Pacific, Australian National University (ANU).