Ketidakpastian kenaikan BBM bersubsidi sebabkan harga bahan pokok naik

L Cui San

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Pengusaha mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi, jamin tak ada PHK. Sementara oposisi di DPR menolaknya, katakan program Jokowi tak pro- rakyat

Menteri Perekonomian Sofyan Djalil memastikan akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum tahun 2014 berakhir, secepatnya bulan November ini. Foto oleh AFP 

JAKARTA, Indonesia — Rencana Presiden Joko “Jokowi” Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok naik. 

Reaksi ini semakin membesar ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil memastikan, pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi pada bulan ini.

Di Bogor, harga bawang merah naik dari Rp 20.000 per kilogram menjadi Rp 25.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai merah melonjak dari Rp 20.000 per kilogram menjadi Rp 56.000 per kilogram. 

Kepala Seksi Perdagangan Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bogor, Yatirun, mengatakan, harga gula putih, minyak sayur, beras, dan telur pun sudah naik. Rata-rata kenaikan Rp 1.000 – Rp 1.500 per kilogram. 

Sementara itu, di Bukit Tinggi dan Medan, harga cabai merah dilaporkan melonjak dari Rp 40.000 menjadi Rp 80.000. 

Di Manado, harga beras pun mulai merangkak naik. Beras jenis Super Win, Serayu, dan Membramo dilaporkan naik dari Rp 8.500 per kilogram menjadi Rp 9.000 per kilogram. 

Harga bahan bangunan pun ikut terkena imbas. Harga seng aluminium naik dari Rp 45.000 per lembar menjadi Rp 49.000 per lembar.

Tak hanya itu, rencana kenaikan harga juga menciptakan kepanikan di kalangan warga. Di Nusa Tenggara Timur, SPBU pun diserbu warga. Di SPBU Oelpuah, misalnya, lebih dari 100 kendaraan antre untuk membeli BBM bersubsidi.  Hal ini menciptakan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi.

Pengusaha dukung kenaikan BBM bersubsidi 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, pihaknya mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mengurangi alokasi subsidi BBM yang mencapai Rp 700 triliun. Dengan demikian, pemerintah bisa membangun infrastruktur yang menunjang iklim usaha. 

“Agar rakyat kecil kerja, jalan, pelabuhan, dan lain-lain. Itu juga membuat kita betul-betul kena semua karena high cost kita karena logistics cost-nya karena ketidakpastian itu,” kata Sofjan. 

Sofjan berpendapat, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak akan berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. 

“Pasti enggak ada PHK. Kita pasti akan naikkan biaya transportasi kita. Efeknya tidak banyak, paling satu atau dua persen,” kata Sofjan.

Hanya saja, Sofjan mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian soal kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, jelang kenaikan harga BBM bersubsidi, sejumlah harga telah naik.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Real Estate Indonesia (REI), Theresia Rustandi.  

“Walaupun baru isu, tapi sudah ada beberapa yang menaikkan harga. Ini membuat pasar tidak stabil,” ujar Theresia.

Seorang demonstran memprotes kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada tahun 2012. Foto oleh AFP

Ia mengatakan, saat ini harga bahan bangunan telah naik. Ia khawatir, saat pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi, harga bahan bangunan kembali naik. 

“Pemerintah, semua pihak, jangan menyebarkan isu. Kalau belum pasti tanggalnya, jangan diberi tahu dulu,” kata Theresia.

Kepala daerah minta sosialisasi 

Beberapa kepala daerah di Indonesia meminta Presiden Jokowi melakukan sosialisasi sebelum memutuskan kenaikan harga BBM bersubsidi. Sosialisasi dipandang penting agar masyarakat tidak kaget atas dampak kebijakan tersebut. 

“[Sosialisasi] perlu agar masyarakat dapat mengantisipasinya,” ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad “Aher” Heryawan.

Hal senada disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia meminta pemerintah menjelaskan manfaat yang didapatkan masyarakat dari kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Oke, sekarang kita naikkan, tapi sekian akan digunakan untuk membangun irigasi, segini untuk itu, nah kan enak kita sosialisasikannya,” ujarnya.  

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengaku siap menjelaskan dampak positif kenaikan harga BBM bersubsidi kepada masyarakat di daerahnya. 

“Sudah pasti selaku Gubernur harus menjelaskan kepada masyarakat, supaya masyarakat kita bisa memahami,” kata Frans.

Penolakan Koalisi Merah Putih

Koalisi Merah Putih di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyuarakan penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Rencana tersebut dinilai tidak tepat dan menyakiti perasaan rakyat Indonesia. 

Juru bicara sekaligus anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menyayangkan rencana ini diperhitungkan ketika harga minyak dunia sedang turun. Di APBN-P 2014, asumsi harga minyak dunia dipatok sebesar 105 dollar AS per barel. Sementara itu, harga minyak dunia saat ini adalah 82 dollar AS per barel. 

Yandri juga mengatakan, berbagai aksi demonstrasi yang daerah menunjukkan bahwa rakyat menolak rencana tersebut. 

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon. Ia mengatakan bahwa harga BBM bersubsidi harus mengikuti nilai minyak dunia. 

Penolakan juga disuarakan oleh Sekretaris Partai Golongan Karya, Bambang Soesatyo. Ia mengatakan, program kartu sakti Jokowi, yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, belum tentu mampu meredam dampak kenaikan BBM bersubsidi.

“Ungkapan Jokowi pro-rakyat kini terbukti sebagai slogan tanpa makna,” kata Bambang. —Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!