Menteri Susi ajak Jokowi keluar dari G20

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terus meluncurkan pendapat kontroversial. Pekan ini dia mengusulkan agar Indonesia keluar dari keanggotaan G20. Dampak dari gengsi ikut jadi bagian G20, kata Susi, Indonesia kehilangan pendapatan sebesar 14 persen dari total impor tuna yang nilainya US$700 juta setahun. “Belum lagi dari komoditas lain, yakni udang. Nilainya jutaan dolar AS,” kata Susi, Selasa (11/11).

Pertanyaan soal manfaat ikut G20 pernah saya lontarkan secara langsung ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers yang digelar di pesawat kepresidenan yang membawa kami pulang dari KTT G20 di Toronto, Juni 2009.   

“Bagi saya, G20 adalah salah satu manifestasi perubahan yang terjadi di dunia politik global,” jawab SBY. G20, kata SBY, adalah representasi komunitas global dari beragam peradaban utama yang ada di dunia. Di kelompok ini tidak hanya AS dan negara barat ekonomi besar yang terlibat. Ada Tiongkok, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan India. G20 juga mengakomodir tiga negara berpopulasi Muslim terbesar di dunia, yakni Indonesia, Saudi Arabia, dan Turki. Tidak ada grup kerjasama ekonomi lain kecuali Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)yang memiliki representasi seperti ini. 

Penjelasan SBY itu belum memuaskan saya. Apa manfaat ekonomi dari perjalanan mahal, keikutsertaan yang konsekuensinya adalah rapat-rapat ke luar negeri? Mahendra Siregar, saat itu Deputi Menteri Koordinator Perekonomian yang menjadi ‘sherpa‘ Presiden SBY di pertemuan G20 memberi penjelasan lebih ‘clear‘. 

G20 yang diaktifkan saat krisis finansial 2008 itu tergolong sukses meredam semangat proteksionisme yang menguat. Semua negara ingin melindungi pasar dan produsen domestik saat krisis yang menjalar ke seluruh dunia itu. Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan positif 4 persen saat negara lain tumbuh melambat bahkan negatif. 

“Di G20 kita lakukan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Tidak mengikat sifatnya. Tapi kita jadi tahu apa yang dilakukan negara lain, ” kata Mahendra.

Jadi, forum G20 adalah forum komunikasi dan koordinasi kebijakan. Cerita detil mengenai hal ini pernah saya tulis, dengan judul “G20: Identitas Internasional buat Indonesia, Panggung Bagi SBY”. Baca di sini.

Kembali ke ide Menteri Susi, saya setuju dengan ide itu jika memang keikutsertaan Indonesia di forum G20 tidak membawa manfaat bagi ekonomi kita, apalagi merugikan sektor perikanan (dan sektor lain). Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo perlu melakukan kajian serius soal cost-benefit ikut forum G20 dan forum multilateral lain. 

Sudah saatnya cara berpikir swasta yang biasa menghitung ala return on investment diterapkan. Jangan lupa bahwa ‘return‘ dalam diplomasi luar negeri tidak bisa hanya diukur dengan berapa dolar yang dihasilkan dari ekspor dan impor. Investasi diplomasi dalam jalankan politik luar negeri yang bebas aktif tidak hanya ekonomi. Tetapi juga politik, yang ujungnya kembali ke ekonomi juga.

Ide Menteri Susi perlu dikaji. Bisa jadi momentum efektifitas pengelolaan anggaran pemerintahan. Pertanyaan yang belum terjawab adalah dari mana data yang dilontarkan Menteri Susi? Wartawan peliput yang hadir perlu menggali data ini. 

Perubahan ke arah lebih baik perlu didukung. Catatannya adalah keputusan diambil dengan data lengkap dan kredibel. Saya yakin tim ekonomi kabinet Presiden Jokowi memiliki kapasitas lakukan kajian mendalam.

Saya setuju niat Susi. Tidak boleh ada ego sektoral. Hal yang sama berlaku untuk kementerian yang dipimpinnya. —Rappler.com

Uni Lubis, mantan pemimpin redaksi ANTV, nge-blog tentang 100 Hari Pemerintahan Jokowi. Follow Twitter-nya @unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.