Ego sektoral, ancaman Kabinet Jokowi-JK

Mengapa Indonesia masih impor garam begitu banyak? Kementerian Kelautan dan Perikanan capek-capek membina petani garam, tapi kenapa Kementerian Perdagangan membuka keran impor? 

Ini kisah Menteri Susi Pudjiastuti ‘melabrak’ Menteri Rachmat Gobel di sebuah rapat koordinasi kabinet. Kisah industri garam bisa kita bahas panjang mulai dari kualitas garam hasil petani, ketergantungan petani garam pada cara tradisional pengeringan dengan sinar matahari vs mekanisasi industri garam Australia yang menjadi sumber utama impor garam kita, dan seterusnya. 

Sekedar catatan untuk Menteri Susi, investasi di industri garam bukan urusan Kementerian Perdagangan. Impor harus dilakukan jika industri dalam negeri belum sanggup memenuhi permintaan penggunaan garam. Komoditas ini memang belum masuk ‘komoditas politik’ seperti beras atau minyak. Tapi, bisa dibayangkan 247 juta penduduk Indonesia makan masakan yang kurang garam? Sampai-sampai ada istilah populer untuk menggambarkan segala sesuatu yang kurang pas: ibarat makan sayur tanpa garam. 

Jadi, segala impor yang dilakukan Kemendag adalah akibat dari ketidakseriusan pemerintah membangun industri, terutama industri pertanian. Di era Soeharto, sektor pertanian beras lumayan sukses. Soeharto peduli terhadap bidang ini.  

Ada kritik orde baru era Soeharto terlalu peduli terhadap beras dan mengesampingkan diversifikasi pangan. Rakyat dari Sabang sampai Merauke didorong mengkonsumsi nasi. 

Presiden sesudah era Soeharto kurang peduli pada pembangunan sektor pertanian. Semua presiden pernah diliput luas oleh media tengah melakukan panen perdana. Makan di saung dengan petani. Gambar-gambar yang berguna saat membuat video dan poster kampanye. Tapi berapa banyak infrastruktur pertanian dibangun dakam 16 tahun pasca reformasi?

Infrastruktur pertanian kita rata-rata berusia tua. Lebih dari 40 tahunan. Bagaimana meningkatkan produktifitas pertanian dengan prasarana dan infrastuktur kuno? Bicara infrastruktur penjurunya bukan di Kementerian Pertanian. Ini wilayah Kementerian Pekerjaan Umum. Itupun kalau kebijakan anggaran dari Kementerian Keuangan mendukung. Kalau Kemenkeu lebih berperan sebagai “kasir” dan lebih peduli menjaga defisit anggaran, memang runyam.

Jadi, bicara membangun sektor pertanian berarti bicara kepedulian seluruh kabinet. Bukan satu atau dua. Ini soal kemauan politik dan fokus pemerintahan yang membutuhkan komando tegas dari kepala eksekutifnya: Presiden.

Kabinet Presiden Jokowi-JK menawarkan penajaman prioritas dan fokus kerja. Ada yang digabung, ada yang dibuat lebih fokus pada satu bidang. Kita belum mendengar penjelasan dari Presiden soal pembagian kerja itu. Menurut saya itu penting dilakukan agar publik yang berkepentingan paham ke mana harus mengurus apa?

Saya teringat pertemuan dengan Tim Transisi Jokowi awal September lalu. Hadir Rini Soemarno, Hasto Kristiyanto, dan Andi Widjajanto. Soal ego sektoral sebagai ancaman menjadi diskusi kami. Misalnya soal pengembangan usaha kecil dan menengah.  

Bagian yang menangani ada di Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian. Mengurusi artinya ada alokasi anggaran. Bagaimana pola anggaran baru akan menajamkan fokus kementerian, itu tantangannya. Kita tahu Jokowi baru bisa melakukannya di anggaran tahun 2016.

Apakah itu berarti ego sektoral masih akan berlangsung? —Rappler.com

Uni Lubis, mantan pemimpin redaksi ANTV, nge-blog tentang 100 Hari Pemerintahan Jokowi. Follow Twitter-nya @unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.