Faisal Basri, senjata Jokowi berantas mafia migas

Enam puluh persen penduduk miskin dunia hidup di negara yang kaya sumberdaya minyak dan gas. Korupsi merajalela di sektor energi. Negara yang kaya sumber energi kerap terjebak dalam “kutukan sumber daya alam”, atau resource curse. 

Indonesia dikhawatirkan masuk ke golongan negara seperti ini. Saat kampanye pemilihan presiden 2014, Presiden Joko “Jokowi’ Widodo berkali-kali menyatakan akan memberangus mafia minyak dan gas (migas). Secara penindakan hukum, tugas ini sudah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara pengelolaan, ini mandat penting bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Sudirman Said.

Minggu (16/11), Menteri Sudirman membentuk tim yang tugasnya mengatasi mafia migas yang beroperasi dari sektor hulu sampai hilir. Sudirman menamai tim ini Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Ketuanya adalah ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri. “Pemilihan ini didasarkan pada public trust, di mana masyarakat akan percaya pada proses ini jika pihak-pihak yang mengelolanya juga merupakan individu yang kredibel,” kata Sudirman, yang pernah menjadi Direktur Eksekutif Transparansi Indonesia. 

Sudirman mengatakan tim itu dibentuk karena akar masalah migas di Indonesia adalah adanya mafia. Mafia migas, kata Sudirman, adalah para pihak-pihak pencari rente yang memiliki pengaruh untuk membuat pengelolaan migas menjadi tak efisien.

Mafia migas merajalela karena lemahnya sistem hukum dan perizinan. Tim yang dipimpin Faisal Basri, kata Sudirman, akan menyederhanakan proses bisnis perizinan, standarisasi, penguatan transparansi, dan pengembalian meritokrasi. Tim akan menyaring pemain-pemain di sektor migas. “Tim akan mulai bekerja besok, dan akan berisi orang-orang berkualitas,” kata Sudirman, Minggu.  Artinya, Tim Anti Mafia Migas, begitu saya menyebutnya, bekerja mulai hari ini, Senin (17/11).

Menurut Sudirman, kondisi sektor migas sendiri makin memburuk dari tahun ke tahun. Cadangan migas menurun sejak 2001 dan tingkat pengembalian cadangan hanya sebesar 60 persen.

Selain itu kapasitas lifting kilang di Indonesia juga melemah dari 1,5 juta barel per hari pada tahun 1997, menjadi hanya sekitar 800 ribu barel per hari. “Kalau mafia migas ini tidak diantisipasi, kerugian negara bisa bertambah parah,” kata Sudirman.

Dalam sebuah diskusi terkait program ekonomi pemerintahan Jokowi-JK, saat kampanye pemilihan presiden, Faisal Basri pernah menyebut bahwa ada empat jenis mafia di Indonesia, yakni mafia minyak, mafia sapi, mafia gula, dan mafia benih. 

Tak kurang dari Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, yang harus meringkuk di bui terkait kasus korupsi di bidang ini.

Sudirman mengatakan lembaga yang akan dievaluasi tim pimpinan Faisal Basri antara lain Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serta Pertamina Energy Trading Limited (Petral).   

Transparansi sektor migas

Upaya memberantas korupsi di sektor migas juga menjadi fokus pemerintah Tiongkok. Sejak tahun lalu, Presiden Xi Jinping melancarkan tindakan anti-korupsi, targetnya adalah sejumlah “pemain” di sektor energi, terutama yang terkait dengan mantan Menteri Energi dan Keamanan Zhou Yonkang dan mantan Perdana Menteri Li Peng.  

Selain menuai pujian, tindakan Jinping juga dianggap sebagai upaya menyingkirkan pengaruh kubu Li Peng, salah satu tokoh berpengaruh di politik di negeri Tirai Bambu itu. Sektor energi di Tiongkok dikuasai oleh perusahaan milik negara. Mereka yang menguasai sektor ini mampu membeli kekuasaan.

Pemerintahan Jinping merasa perlu memberantas meluasnya korupsi di sektor minyak dan energi, untuk menghindari terulangnya penyakit satu dekade lalu, ketika Tiongkok mengalami krisis energi, yang memicu pelonggaran izin bagi mereka yang punya akses ke kekuasaan.  

Pengusaha biasa sulit untuk masuk ke sektor energi tanpa berkolusi dengan penguasa.  Korupsi lahir dari sini.

Di negara maju, tren transparansi di bidang bisnis energi menguat. Menurut catatan aktifis Oxfam, Ian Gary, di laman The Hill.Com, bulan ini Kanada dan Australia, dua negara yang dikenal dengan bisnis migas, meluncurkan aturan terkait transparansi di bisnis migas. Parlemen Australia menerbitkan aturan “Publish What You Pay”, yang mewajibkan perusahaan migas mereka mengumumkan semua transaksi pembayaran, baik bagi yang beroperasi di dalam negeri maupun di luar negeri.  

Australia dan Kanada mengikuti momentum yang dilahirkan oleh AS dengan Dodd-Frank Act tahun 2010 dan Transparency and Accounting Directives 2013, oleh Komisi Eropa. Keduanya mensyaratkan transparansi bagi perusahaan migas dalam semua hal, terutama transaksi pembayaran. Ini salah satu biang tindak korupsi, melalui suap bagi pejabat pemerintahan dan/atau politisi. Parlemen Inggris akan mengikuti jejak Kanada dan Australia bulan ini juga. 

Ian Gary mengatakan, upaya transparansi ini membantu publik setempat untuk mengetahui berapa banyak yang dihasilkan oleh perusahaan migas dari area eksplorasi dan berapa yang dikembalikan dan dinikmati rakyat yang tinggal di daerah itu, termasuk untuk layanan kesehatan, sanitasi, dan pendidikan. Pertengahan tahun 2015, diperkirakan 28 negara anggota EU akan adopsi aturan transparansi di sektor migas.

Tim Anti Mafia Migas bentukan Pemerintahan Jokowi akan bekerja selama enam bulan. Dari tim pimpinan Faisal Basri yang selama ini terus berteriak soal keberadaan mafia migas itu, diharapkan lahir aturan dan iklim usaha migas yang lebih transparan dan adil bagi publik Indonesia. Apa yang telah dimulai di negara maju tempat asal raksasa migas yang selama ini malang-melintang mengeruk kekayaan alam kita, mungkin bisa dimanfaatkan momentumnya. —Rappler.com

Uni Lubis, mantan pemimpin redaksi ANTV, nge-blog tentang 100 Hari Pemerintahan Jokowi. Follow Twitter-nya @unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.