Pejabat negara dilarang gelar resepsi pernikahan mewah

JAKARTA, Indonesia — Dalam rangka mencegah pemborosan dan memberikan contoh baik kepada masyarakat, pemerintah berencana membatasi jumlah undangan dalam resepsi pernikahan yang dilakukan oleh pejabat negara.

Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi mengungkapkan rencana tersebut saat menghadiri forum kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan di Hotel Grand Hyatt di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).

“Banyak keluhan kalau pejabat kawinin anaknya, jalanan macet karena undang orang tidak kira-kira sampai ribuan. Ini kan menimbulkan kesenjangan psikologis,” katanya.

Menurut Yuddy, pembatasan ini penting agar masyarakat bisa lebih percaya terhadap pejabat publik.

“Ini sesuatu yang harus kita perbaiki sehingga masyarakat memiliki simpati ke pejabat kalau pejabatnya tahu diri,” katanya. 

Oleh karena itu, tiap pejabat negara yang akan melakukan resepsi pernikahan untuk dirinya maupun anggota keluarganya akan dibatasi jumlah undangannya. 

“Di zaman pak Suharto maksimal itu 250 undangan, dan yang datang biasanya 500. Sekarang kita ancer-ancer 400 undangan, jadi kira-kira 1.000 orang-lah di gedung. Jadi tidak terlalu memacetkan,” ujar Yuddy.

Larangan ini akan dituangkan di dalam surat edaran yang akan dikirim ke semua instansi pemerintahan per 1 Januari 2015.

Surat edaran yang dikeluarkan MenPAN RB ini melengkapi langkah-langkah penghematan yang telah diterapkan sebelumnya, seperti larangan mengadakan rapat di hotel.

“Batasan untuk rapat di hotel-hotel itu dimulai 1 Desember 2014. Kalau pemda kabupaten tidak ada gedung [untuk rapat], pemda provinsi kan ada. Itulah makna lintas sektoral,” ungkap Yuddy. —Rappler.com