Partisipasi swasta Indonesia dalam konservasi alam

               

Maria Edna menjelaskan satu per satu slide presentasi mengenai upaya penyelamatan harimau Sumatera.  Puluhan hadirin di Paviliun Indonesia, di arena COP 20, di Pentagonito, Lima, Peru, menyimak dengan seksama.  Saya melihat kebanyakan mereka berasal dari negara di kawasan Afrika yang memiliki alam dan fauna mirip dengan Indonesia. Conference of Parties kedua puluh (COP 20) adalah pertemuan tahunan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas perubahan iklim.  

Senin (8/12) sore, Maria Edna mewakili Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) menceritakan apa yang menjadi bagian dari hidupnya sehari-hari, sejak lulus dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB). Ketika menunjukkan gambar harimau yang tinggal bagian kepala, tulang rangka atau kulitnya, Maria Edna sempat berhenti sejenak. “Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan saya dan teman-teman yang hadir di sini, saat kami melihat gambar yang diambil pada 2002 ini. Itulah keadaan saat itu. Kami di TWNC tak ingin perburuan harimau Sumatera terjadi lagi,” ujar Maria. 

Ketika lulus kuliah, cita-cita Maria adalah bekerja di konservasi. TWNC kini seolah menjadi rumahnya. Setiap pagi sampai petang dia berkeliling menengok sejumlah fauna dan pepohonan di area seluas 50.000 hektar itu.  Ada 100an staf yang bekerja di sana. Sejak 1996, TWNC menjadi bagian dari kegiatan Artha Graha Peduli. Ini kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan grup usaha yang didirikan pengusaha Tomy Winata.  

Sosok Tomy sering dipandang penuh kontroversi. Di TWNC, Tomy menemukan kecintaannya pada alam dan fauna. Hampir setiap bulan dia berkunjung ke TWNC yang terletak di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan, di pesisir Lampung Barat.   

“Saya punya banyak bisnis yang jarang saya tengok. Bahkan ada yang belum pernah saya kunjungi. Tapi di TWNC ini saya merasa terpanggil. Saya berharap semua yang ada di sini juga mengurus penyelamatan harimau Sumatera dan konservasi fauna dan alam di sini dengan hati. Jangan sampai anak cucu kita nanti tidak bisa lagi melihat harimau Sumatera,” kata Tomy, saat saya mengunjungi TWNC dua pekan lalu. 

Kunjungan ke TWNC terjadi atas inisiatif saya, setelah mendapat informasi bahwa pusat penyelamatan harimau Sumatera (Panthera Tigris), ini diundang oleh pihak Dewan Perubahan Iklim dan Kementerian Kehutanan untuk presentasi di COP 20. Saya mempelajari sejumlah dokumentasi pemberitaan media asing atas TWNC.  Diantaranya pemberitaan koran The New York Times, juga dokumenter Tiger Island yang dibuat oleh Yayasan Panthera, yang berpusat di Inggris.  

Doktor Alan Rabinowitz, ahli harimau yang memimpin Panthera, menghabiskan waktu dua pekan di TWNC untuk mengamati kegiatan penyelamatan harimau di sana. Hasil liputan dan penelitiannya ditayangkan dalam film documenter berdurasi satu jam di BBC. Liputan The New York Times tahun 2010 dapat dibaca di tautan ini. Kesan Alan Rabinowitz dan Panthera dapat dibaca di sini. 

Konflik harimau dan masyarakat

Yang pernah menjadi kontroversi adalah potensi konflik antara harimau dengan masyarakat sekitar. Media menulis bahwa masyarakat yang tinggal di area taman nasional khawatir atas kegiatan melepas harimau ke habitat asli, hutan di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan maupun TWNC, sesudah direhabilitasi. Penduduk khawatir harimau akan memangsa ternak peliharaan mereka, juga memangsa manusia, sebagaimana yang terjadi sebelumnya di provinsi lain. 

Dalam temuan Alan Rabiniowitz, harimau di TWNC hidup dengan nyaman, bahkan setelah dilepas ke habitat asli.  Alan (dan saya juga) menyaksikan bahwa di sana, ratusan kerbau liar dan rusa bebas berkeliaran. Begitu pula fauna lain, termasuk babi hutan. Babi hutan adalah makanan harimau, dan tersedia dalam jumlah cukup. Sejauh ini belum ada informasi bahwa harimau yang dilepas menganggu manusia. 

Presentasi konservasi alam yang dilakukan TWNC adalah bagian dari upaya Paviliun Indonesia yang dikelola Dewan Perubahan Iklim yang dipimpin Rachmat Witoelar, mantan Menteri Lingkungan Hidup, menunjukkan partisipasi swasta di Indonesia dalam konservasi alam dan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Rachmat pernah berkunjung ke TWNC bersama Ibu Erna Witoelar. Kami bertemu juga di COP 20.   

“Saya senang karena TWNC kian fokus pada kegiatan pengembangan komunitas. Memperhatikan fauna penting, manusia juga penting,” kata Erna saat menyaksikan presentasi TWNC.  

Di area TWNC ada fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk penduduk lokal. Mereka bisa mendapatkan fasilitas secara gratis. 

Saat ini, TWNC tengah merehabilitasi sembilan ekor harimau. Mereka berasal dari sejumlah lokasi di kepulauan Sumatera, termasuk Jambi, Bengkulu, dan Aceh  Diperkirakan ada 300-400 ekor harimau di pulau Sumatera. Di area TWNC, tahun 2012-2013 diidentifikasi ada 24 ekor harimau Sumatera. “Pusat rehabilitasi harimau Sumatera di TWNC bertujuan untuk menyiapkan harimau untuk dilepas kembali ke habitatnya,” kata Maria Edna. 

Peran swasta 

Sehari sebelumnya, peran swasta dalam konservasi alam juga dipaparkan oleh PT Kanematsu Trading.  Perusahaan perdagangan asal Jepang ini bekerjasama dengan perusahaan milik keluarga Gobel, mengelola program Gorontalo REDD+ Project di Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Shinzuke Yazaki, dari Kanematsu, menceritakan bagaimana awalnya perusahaannya mengelola program konservasi di provinsi yang sebelumnya dikenal dengan sebutan “provinsi Jagung”. 

Deforestasi di Gorontalo, kata Yazaki, didorong oleh upaya besar-besaran untuk membuka lahan pertanian jagung. “Slash and burn of corn”, papar Yazaki.    

Saat itu memang pemerintah daerah memberi insentif untuk menanam jagung. Saat hampir semua petani menanam, panen raya, harga anjlok. Petani rugi. “Kami memperkenalkan program penanaman kakao,” kata Yazaki. 

Potensinya besar. Pulau Sulawesi cocok untuk penanaman Kakao. Indonesia memasok 30 persen produk kakao ke dunia, Sulawesi berkontribusi atas 80 persen pasar Indonesia.  

“Kami melatih petani untuk menanam Kakao, membeli hasilnya, memfasilitasi kredit mikro. Dalam lima tahun, penghasilan petani dari kakao bisa melampaui hasil dari menanam jagung,” kata Yazaki. Penanaman kakao juga menyumbang penurunan emisi karbon.   

Perubahan fokus tanaman ini memerlukan kerjasama dengan petani dan tentu saja pemerintah daerah yang masih dominan dalam menentukan apa yang sebaiknya ditanam. Yang dilakukan Kanematsu dan grup Gobel adalah bentuk kerjasama kemitraan publik dan swasta. “Kami memonitor dengan seksama penurunan emisi atas upaya yang kami lakukan di Boalemo,” kata Yazaki. 

Kontroversi sawit Indonesia

Paviliun Indonesia di COP 20 juga mengundang PT Pasifik Agro Sentosa, perusahaan perkebunan sawit yang berlokasi di Kalimantan Barat. Sawit Indonesia dalam posisi yang kontroversial di mata publik, pemerintah, pebisnis, dan penggiat lingkungan AS dan Eropa.   

Pekan ini misalnya, di Prancis sedang berlangsung debat rencana menggolkan resolusi “Nuttela Jar Tax”, sebuah rencana menerapkan bea masuk 300 persen bagi impor sawit. Yang artinya, super mahal dan cuma cara untuk menghambat impor. Soal ini akan saya bahas terpisah. 

Menurut saya, soal posisi industri sawit ini perlu dapat perhatian penting dari pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia. Banyak kehidupan yang bergantung pada industri. Saya sepakat dengan sikap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.   

“Perusahaan sawit yang melanggar hukum dengan membakar hutan, harus kita tindak tegas secara hukum. Tapi, kita perlu memikirkan kelangsungan perusahaan yang menjalankan usahanya secara berkelanjutan,” kata Siti.   

Sebelum berangkat ke COP 20 saya sempat berbincang dengan Siti dan Rachmat Witoelar soal isu sawit yang akan menjadi diskusi hangat di COP Lima. (BACA: Jokowi perintahkan bangun kebun raya di tiap provinsi) 

“Banyak yang mengatakan, apa yang kami lakukan adalah sebuah pengorbanan. Bagi kami, ini menunjukkan komitmen untuk mengimplementasikan kegiatan yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan.”  Demikian ucapan Kent Dixon, wakil dari PT Pasifik Agro Sentosa, saat memulai presentasinya di depan sejumlah delegasi COP 20. Kent mempresentasikan laporan perkembangan PAS. 

Ini kali kedua PT PAS mendapatkan kesempatan melaporkan model bisnis yang diterapkan dalam mengelola industri sawit. Tahun lalu PT PAS juga mendapat kesempatan dari Dewan Perubahan Iklim Indonesia untuk presentasi terobosan dalam mengkombinasikan kegiatan bisnis dengan konservasi alam di COP 19 di Warsawa, Polandia.   

Disebut terobosan karena, sebagaimana disampaikan Kent, pihak PAS masih terus mencoba melakukan upaya memastikan pengelolaan sawitnya sesuai dengan prinsip go sustainable forever. “Sejauh ini kepentingan bisnis dan konsservasi dapat berjalan seiring. Tapi, kami sadar apa yang kami lakukan belum sempurna. Kami berharap masukan dari forum COP yang penuh dengan para ahli pembangunan berkelanjutan,” ujar Kent.                

PT Pasifik Agro Sentosa mendapat izin pengelolaaan perkebunan sawit seluas 40 ribu hektar. Perusahaan memutuskan mengalokasikan 10 ribu hektar untuk kegiatan konservasi hutan. PT PAS telah mengantongi sejumlah sertifikasi internasional termasuk RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil), ISCC (International Sustainable Carbon Certification), dan ISO.                  

Pada akhirnya siapapun yang melakukan konservasi alam, termasuk konservasi hutan, publik maupun swasta, berharap bahwa apa yang mereka lakukan mendapatkan insentif. Ini yang beberapa tahun terakhir disebut sebagai insentif kredit karbon.  

Yang belum jelas mekanismenya adalah siapa yang menikmati insentif karbon itu? Perusahaan? Masyarakat sekitar? Inilah pekerjaan rumah bagi pemerintah. —Rappler.com

Uni Lubis, mantan pemimpin redaksi ANTV, nge-blog tentang 100 Hari Pemerintahan Jokowi. Follow Twitter-nya @unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.