Rp 1 triliun, dana reses DPR untuk apa?

JAKARTA, Indonesia – Jumlah anggaran reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun ini hampir mencapai Rp 1 triliun. Jumlah yang sangat besar meski belum pasti hasil akhirnya akan baik untuk masyarakat, setidaknya menurut Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi.

Menurut Uchok, pada 2014, anggaran yang ditetapkan bagi anggota DPR untuk turun ke daerah pemilihan (dapil) mereka adalah sebesar Rp 994,9 miliar. 

Dibandingkan dengan anggaran reses pada 2013 sebesar Rp 678,431 miliar, terhitung kenaikannya cukup signifikan, yaitu sebesar Rp 316,471 miliar atau 44 persen. Sedangkan tahun 2012, anggaran reses DPR dalam rangka penyerapan aspirasi sebesar Rp 539,481 miliar.

Artinya, jika anggaran Rp 994,9 miliar itu dibagi kepada 560 anggota DPR, maka tiap orang akan menerima dana sebanyak Rp 1,7 miliar per tahun. “Setiap tahun ada 11 reses, maka setiap reses atau berkunjung ke dapil masing-masing, maka anggota dewan akan membawa uang kegiatan reses sebesar Rp 161,5 juta,” kata Uchok.

Dia menilai, mahalnya biaya reses anggota dewan tidak sebanding dengan kinerja mereka dan mubazir. Sebab, tujuan dan fungsi reses menjadi “mandul” karena kegiatannya membosankan konstituen, dan dewan tidak bisa membawa aspirasi rakyat ke tingkat nasional. 

“Bagaimana mau memperjuangkan aspirasi rakyat? Antara dewan sendiri, antar-fraksi atau partai, dan kelompok kerjanya hanya berantem melulu,” ujarnya mengkritisi kinerja DPR dua bulan terakhir. 

Dana reses untuk apa?

Benarkah dana reses sebesar itu? Lalu untuk apa saja? 

Ditanya soal ini, tidak semua anggota DPR mau terbuka dan mengakui secara transparan mengenai besaran uang yang mereka terima setiap periode reses. Jawaban mereka pun beragam. 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq, mengatakan, tidak tahu pasti jumlah dana reses karena diurus oleh stafnya. Yang jelas, menurut dia, jumlah yang ia terima tidak pernah mencukupi. 

“Selalu nombokin, dalam prakteknya ya begitu,” kata dia, Rabu (10/12) lalu.

Ketua Komisi I DPR ini menjelaskan, rincian dana reses dialokasikan untuk transportasi, akomodasi, dan kegiatan aspirasi. Biasanya, lama reses untuk anggota DPR sebanyak 9 hari.  

Setiap anggota diwajibkan membuat 10 hingga dua belas kegiatan. Tapi, seringkali uang yang keluar tidak hanya untuk kegiatan saja, melainkan memenuhi permintaan sejumlah konstituen yang mengajukan proposal.

“Di dapil saya sedang banyak pemilihan kepala desa, mereka pendukung saat Pemilu Legislatif, jadi tidak mungkin tak dibantu. Kasih sumbangan tidak sekedar Rp 1-2 juta saja,“ kata wakil dari dapil Jawa Barat VIII itu.

Lain lagi pengakuan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno yang menyebut reses pertama DPR di periode kerja 2014-2019 ini cukup lama yaitu 8 Desember – 9 Januari 2015 nanti. Mereka baru kembali bekerja di Senayan pada 12 Januari tahun depan.

Soal jumlah dana reses, dengan santai Teguh mengaku jika mengantongi sekitar Rp 100an juta untuk 10 kegiatan yang harus dipertanggungjawabkannya dengan membuat laporan tertulis. Terpilih lagi sebagai anggota DPR untuk yang kedua kalinya, Wakil Sekretaris Jenderal PAN ini sudah mempersiapkan satu konsep baru untuk program kerjanya.

Mengadopsi kinerja politikus di Amerika, Teguh menggagas semacam town hall meeting versi Indonesia. 

“Saya bikin PANDORA, singkatan dari Panggung Pendopo Rakyat. Di sini, seluruh masyarakat dari semua kalangan bisa datang di acara saya,” kata dia dengan bangga.

Teguh mengatakan sudah menggelar satu kegiatan advokasi mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan di salah satu dapilnya. Selain mensosialisasikan program pemerintah untuk masyarakat menengah ke bawah itu, pada saat yang sama dia juga memfasilitasi warga setempat yang ingin segera menjadi anggota BPJS kesehatan.

“Kita hadirkan orang dari BPJS langsung, dan ada juga counter pendaftaran bagi mereka. Jadi bukan ngomong saja, konkret hasilnya,” kata wakil rakyat dari dapil Jawa Tengah IX yang melingkupi wilayah Kabupaten Tegal dan Brebes ini.  

Selain Teguh, politikus dari Partai Golkar Meutya Hafid jauh lebih terbuka lagi soal duit ini. Meutia mengaku jika dana reses yang ia terima periode kali ini sekitar Rp 150 juta. Menurut dia, dengan 10 program kegiatan yang sudah ia siapkan, artinya setiap kegiatan dianggarkan sekitar Rp 15 juta.

Wakil dari dapil Sumatera Utara I ini mencontohkan kegiatannya. Sebagai anggota Komisi I DPR yang membidangi masalah telekomunikasi dan hubungan luar negeri, rencananya Meutia bakal menggelar acara pertemuan dengan konstituennya membahas masalah kontroversi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

“Lagi banyak kasus pencemaran nama baik melalui media Internet dan sebagainya. Saya mau menjaring aspirasi apakah revisi menjadi isu di sana,” kata dia.

Untuk menyelenggarakan acara yang mengundang sekitar 50-100 orang itu, kata dia, tentu harus menyewa gedung atau memasang tenda, menyediakan kursi, dan makan siang bagi mereka yang datang. Lokasi acara pun tersebar di banyak tempat daerah pemilihannya seperti Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai. 

“Memang kadang kurang. Dapil saya jauh dan acara banyak,” ujarnya.

Senada dengan koleganya satu partai, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo tak sungkan mengaku jika mengantongi Rp 150 juta untuk dibawa ke daerah. Dengan jumlah tersebut, anggotalah yang mengatur alokasi untuk transportasi, akomodasi, dan kegiatan menjaring aspirasi rakyat. Dari tiga dapilnya di Jawa Tengah VII, biasanya Bambang menggelar 4-5 kegiatan di tiap daerah.

“Konstituen saya itu petani dan buruh, datang jauh-jauh, ya kita kasih uang transportasi. Karena mereka sudah meluangkan waktunya seharian dengan tidak bekerja,” ujar Bendahara Umum partai beringin ini.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengingatkan jika dana reses dipergunakan untuk menjangkau aspirasi konstituen dan bukan untuk sumber dana tambahan bagi anggota dewan. 

“Di era transparansi, riskan dan sangat nekat kalau ada anggota dewan yang tidak menggunakan dana reses sesuai dengan peruntukkannya,” kata dia. Ayo, kita pantau! —Rappler.com