Jokowi janji bangun 50 daerah perbatasan

Siapa Presiden Indonesia yang pertama kali mengunjungi Pulau Sebatik, sebagai salah satu pulau yang letaknya di perbatasan Indonesia dengan Malaysia, tidak terlalu penting. Yang paling penting sesudah berkunjung ke perbatasan, apa yang dilakukan? Ada perubahankah dalam hal fasilitas infrastruktur?  Sebatik tidak bisa dijadikan patokan. Ada fasilitas TNI di sana. Posko pemantau perbatasan oleh Marinir.            

Ini perasaan warga kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang luput dikunjungi Presiden  Joko “Jokowi” Widodo dua hari lalu saat Jokowi mampir ke Nunukan. Menurut warga, situasi di sana lebih mengkuatirkan. Ada masalah Outstanding Boundary Problem (OBP) yang riskan kondisinya.  

Sudah tujuh kali perundingan OBP di sigmen Sungai Sumantipal dan Sungai Sinapad dilakukan antara pihak Indonesia dan Malaysia. Perundingan terakhir dilakukan 26 November lalu di Johor. Dari lima sigmen di Kalimantan, tiga berlokasi di Kecamatan Lumbis Ogong. Kalau tidak ada kata sepakat, wilayah ini bisa lepas. Infrastruktur juga memprihatinkan. Selengkapnya bisa diikuti di sini.            

Agustus lalu, tim liputan ANTV juga menyusuri jalan di wilayah Sanggau-Sosok-Tayan di Kalimatan Barat, yang bagian utaranya berbatasan dengan Serawak, Malaysia. Jalan nasional Tayan-Sanggau di Kalimantan Barat, khususnya ruas Sosok-Tayan dan Tanjung-Sanggau, kondisinya sangat rusak parah. Banyak lubang-lubang terjadi akibat truk-truk bermuatan besar yang kapasitasnya melebihi 8 ton melewati jalan yang berkapasitas hanya 8 ton.            

Kemacetan panjang yang dialami truk pengangkut barang yang melintas di jalur di kawasan perbatasan itu menjadi pemandangan sehari-hari. Jalan rusak, macet, ujungnya menambah waktu di jalan dan ongkos. Bisa dua kali lipat. Tak heran harga barang jadi lebih mahal. Tidak juga aneh kalau penduduk di kawasan perbatasan lebih suka berbelanja ke wilayah negeri jiran karena kemudahan akses dan harga.             

Keamanan juga jadi masalah. Supir-supir truk yang diwawancarai tim ANTV mengeluhkan aksi penodongan yang mereka alami saat lewati jalan rusak sepanjang 75 kilometer ke arah perbatasan. Edi Kurniawan, salah seorang supir, mengatakan bahwa kondisi ini sudah berlangsung lama.  

Kunjungan Kerja Presiden Jokowi dan Ibu Negara di Tarakan, Kalimantan Utara pic.twitter.com/RShYDGuwTC

— Iriana Joko Widodo (@IrianaJokowi) December 16, 2014

“Sejak 2007 jalanan rusak parah. Setahu saya belum pernah ditinjau pejabat,” katanya.  

Padahal tahun 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Sebatik, saat tensi politik Indonesia-Malaysia memanas akibat sengketa Pulau Ambalat.

Pusat tak tunjukkan komitmen

Lemahnya komitmen pemerintah pusat membangun perbatasan menjadi penyebab mengapa Malaysia saat itu berani mencoba menguasai Ambalat. Kisahnya bisa disimak di sini. Situasi ini mengancam pulau dan daerah lain di sepanjang perbatasan.            

Christ Lomon, Ketua Asosiasi Pengusaha Perbatasan (Aspindo) mengeluhkan kecenderungan pemerintah pusat berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa. Setiap tahun jalanan di Jalur Pantura diperbaiki. Jalan lintas Kalimantan luput.  

“Jalanan di kabupaten Sanggau buruk. Padahal ini wajah bangsa,” kata Christ Lomon kepada tim ANTV. Laman Wikipedia menyebutkan, Sanggau adalah tempat lahir Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis MH.

Liputan ANTV ditayangkan di program Telisik, dan mendapatkan anugerah Komisi Penyiaran Indonesia 2014 untuk program terbaik mengenai perbatasan Indonesia.            

Jika kunjungan SBY ke perbatasan di tahun 2005 dianggap tak mendatangkan perbaikan berarti bagi infrastruktur, tentu Jokowi tak ingin dikenang seperti itu di akhir masa jabatannya. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bulan lalu mengumumkan akan membangun infrastruktur di 50 daerah perbatasan. Menteri Basuki Hadimuljo memaparkan rencana ini setelah rapat dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Rencana ini bagian dari perintah Presiden Jokowi.

“Isu perbatasan-perbatasan semakin kuat. Ada 50 titik dari 180 titik yang kurang infrastruktur dan pengairannya. Itu kan pekerjaan PU dan Pera, untuk itu saya datang ke sini. Kami juga ada kesepakatan bahwa PU-Pera akan bangun infrastruktur di daerah-daerah itu,” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis, Selasa (18/11), seperti yang dikutip dari Detik.com.

50  yang akan dibangun dipilih yang paling tertinggal dalam hal pembangunan infrastrukturnya bahkan belum tersentuh pembangunan infrastruktur. Namun Tjahjo tak merinci daerah mana, namun ada 50 kawasan perbatasan tersebut sebagian besar berada di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan (perbatasan Malaysia).
“Pokoknya itu yang paling parah. Infrastrukturnya jelek,” kata Tjahjo. 

Sebagai bagian dari kalendar penugasan, semoga ada yang mengingatkan saya, untuk mencari tahu perkembangan rencana pemerintahan Jokowi bangun perbatasan. Bulan Desember tahun depan, maukah Anda mengingatkan saya? —Rappler.com

Uni Lubis, mantan pemimpin redaksi ANTV, nge-blog tentang 100 Hari Pemerintahan Jokowi. Follow Twitter-nya @unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.