Berbincang bersama Rini: BUMN sebagai agen pembangunan, direksi asing, dan jilbab

  

Di ruangannya, Rini Mariani Soemarno memasang sebuah peta Indonesia berukuran lebar. Menggambarkan secara cukup detil seluruh wilayah republik. “Di sini, kita akan bangun infrastruktur. Jalan, jembatan, dan yang selama ini tak pernah dipikirkan, kawasan industri yang lengkap fasilitasnya. Jadi, BUMN karya-karya itu akan bareng-bareng membangun. Menjadi pelopor,” kata Rini, sambil menunjuk beberapa titik.  

Membangun jalan atau sekedar memelihara, itu pola yang selama ini dilakukan. Menciptakan pusat-pusat industri di sejumlah pulau besar yang tersebar dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Nusa Tenggara Timur, mungkin itu terobosan.                

Kawasan industri yang akan dibangun termasuk di Kuala Tanjung Sumatera Utara industri maritim di Tanggamus, Lampung. Juga di Bitung dan Sulawesi Utara dan sejumlah titik lain. Presiden Joko “Jokowi” Widodo, kata Rini, tak ingin membangun kawasan industri, lantas penyewa terima bersih. 

“Kita libatkan BUMN, sedari awal untuk investasi. Membebaskan lahan, membeli tahan, membangun infrastruktur, bahkan membangun industri. Membangkitkan rasa memiliki yang tinggi dari penghuni kawasan industri. Pemerintah akan melengkapi dengan infrastruktur jalan, rel kereta api, listrik, kebutuhan air, sampai pembangunan jaringan fiber optik untuk integrasi komunikasi. Lengkap,” ujar Rini. Saya teringat kunjungan ke hi-tech development industrial zone di Chengdu, Tiongkok. Investor dimanjakan. Baik investor lokal maupun asing.                

Di meja kerjanya, di ruangan Menteri Badan Usaha Milik Negara, di lantai 19 gedung yang sedang jadi sorotan, bertumpuk dokumen. Rini tengah membereskan pendataan BUMN, menyiapkan penggantian direksi yang diperlukan, menajamkan prioritas kerja, menyusun standar penilaian kinerja dan banyak lagi.  

“Jumlah BUMN yang langsung dikoordinasikan kementerian karena sudah ada pengelompokan juga, ada 114. Tetapi jumlah anak sampai cucu, bahkan cicit perusahaan BUMN, sekitar 700 perusahaan. Pekerjaan besar adalah mengurai satu persatu, termasuk misalnya BUMN X punya berapa persen kepemilikan sih di PT Y? Mengapa di perusahaan yang sama ada saham dua BUMN?” kata Rini. Banyak yang ruwet. Tidak salah kalau dalam posisinya, Menteri Rini adalah Chief Executive Officer (CEO) konglomerat terbesar di dunia.                

Kekuasaan yang besar itu mudah mengundang sorotan. Banyak yang tidak nyaman dengan bos baru. Apalagi praktis rejim politiknya berubah. Dari yang 10 tahun di oposisi, kini berkuasa. Banyak yang merasa khawator zona nyaman direnggut. Ritme kerja baru yang harus super cepat. Masih ingat kan, Presiden Jokowi saat mengumumkan susunan kabinetnya, memperkenalkan sosok Rini sebagai “orang yang bekerjanya profesional dan super cepat.”

“Kita ingin segera ada perubahan ke arah yang lebih baik, untuk menjawab ekspektasi publik yang tinggi,” kata Rini. Soal kekhawatiran sementara orang yang terusik kenyamanannya, Rini berujar, “Ya, tentu semua wajar berpikir demikian. Saya akan mengubah pola kerja di organisasi Kementerian BUMN. Drastis perubahannya,” kata Rini.                

Selama ini di kementerian yang dipimpin Rini, pola kerjanya mirip birokrasi di militer atau departemen lain. Dibuat jenjang eselon. Birokratis dan memerlukan waktu lama dalam proses pengumpulan dalam, apalagi pengambilan keputusan.  

“Kalau saya ingin tahu mengenai BUMN A, deputi akan minta data ke asisten deputi. Asisten deputi akan minta data ke bawahannya lagi.  Tidak ada yang benar-benar mengawasi kinerja per BUMN dan mengetahuinya A sampai Z,” kata Rini.   

Dia menyebut, misalnya, ada di antara BUMN yang anak perusahaannya saling somasi dalam perkara hukum. “Kok bisa sih? Sesama BUMN berperkara hukum dalam posisi berlawanan?” ujarnya.

Ke depan, atas persetujuan Presiden, akan diterapkan pola account officer (AO). Staf di kementerian BUMN akan mendapatkan penugasan sebagai AO yang mengawasi secara seksama hal yang terkait dengan BUMN mana yang menjadi tugasnya. “Dia harus faham semua aspek, detil, bahkan mengikuti aspirasi publik mengenai BUMN tersebut.  Kalau saya tanya, setiap saat dia harus bisa menjawab tanpa harus meminta waktu bertanya kepada staf atau asisten, seperti yang selama ini terjadi,” kata Rini. Jadi, karyawan BUMN juga akan punya key performance index yang jelas, terkait dengan perkembangan BUMN yang ditangani.

Intermezzo. Mendengar cerita Rini saya teringat membaca wawancara media dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron. Wawancara dibuat menjelang pemutaran film Iron Lady, yang mengisahkan sosok pendahulu Cameron, PM Margareth Thatcher.  

Suatu hari saat Cameron masih staf di kementerian perdagangan Inggris, PM Thatcher inspeksi mendadak. Semua pejabat Kemendag berjejer menyambut dan memperkenalkan diri kepada PM. Sampai di depan Cameron, Thatcher bertanya mengenai angka ekspor dan impor sebuah komoditas ke Cameron. Gelagapan, Cameron tidak bisa menjawab pertanyaan itu.  

“Sejak itu setiap hari saya memulai pagi dengan membaca data terbaru terkait perdagangan Inggris,” tutur Cameron.  Kalau kita membaca buku soal Thatcher, dia adalah seorang yang sangat kuasai detil data. Ini bekalnya memenangi perdebatan di parlemen Inggris.

Saya membayangkan pola AO yang akan diterapkan Rini mirip dengan pola brand manager di perusahaan konsumer.  Sebuah tim kecil bertanggungjawab atas sebuah merek produk. Mulai dari perencanaan produksi, pemasaran, evaluasi, promosi semua dikerjakan oleh tim ini. Up and down adalah tanggung jawab. Kalau ada reward and punishment, subyek dan obyeknya jelas. Kualitatif dan kuantitatif. Sebuah perubahan yang cukup drastis, dari pola kerja birokratis yang selama ini berlaku.

BUMN sebagai agen pembangunan

Kemarin, kami berbincang di ruangan Menteri Rini sambil makan siang. Menunya nasi timbel dan sayur lodeh. Rini memilih makan pecel sayur dan rempeyek teri. “Ini enak,” katanya. Makanan penutup adalah bubur sumsum yang dikemas di dalam batok kelapa. Unik juga, saya pikir tadinya itu air kelapa muda.  

Rini bangkit dari meja rapat tempat kami makan siang, ke meja kerjanya. Kembali membawa sebuah buku besar, semacam diktat setebal lima sentimeter. “Ini semua hasil kompilasi data soal BUMN dan anak-anak perusahaan,” kata Rini, kemudian melanjutkan, “Kita harus kembalikan fungsi BUMN menjadi agent of development, bukan sapi perah untuk menyetor deviden ke negara,” kata Rini.

Konsep BUMN sebagai agent of development, implementasinya antara lain bahwa BUMN harus bisa menjadi jangkar kegiatan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang belum berkembang sebagaimana provinsi dengan infrastruktur lebih baik di pulau Jawa. Kami lantas berbincang soal impor garam.  

“Pak Presiden ke NTT kan, di sana kita akan jadikan salah satu sentra industri garam lokal. Ini tugas bagi PT Garam.  Saya cek di NTT ada perusahaan yang tengah bersiap mendirikan industri garam, dengan teknologi dari Australia. Saya heran mengapa PT Garam kok tidak bisa melakukan itu? Di wilayah yang sama? Mau pakai teknologi mana yang bagus saya dukung. Intinya kita harus kurangi impor garam,” ujar Rini. 

Saya sampaikan ke Menteri Rini, jangan-jangan PT Garam tidak melakukan itu karena selama ini digolongkan sebagai BUMN kurang “wah”, kurang penting? Bukankah pemerintah seringkali hanya peduli pada BUMN “besar”, seperti telekomunikasi, energi, pupuk? Rini manggut-manggut. “Sekarang tidak. Malu kita terus-terusan impor garam,” kata Rini.

Saya cek data di laman PT Garam. Setiap tahun kita baru bisa memproduksi 35 persen atau sekitar 700 ribu ton garam dari kebutuhan 2,9 juta ton. Sisanya diimpor, kebanyakan dari Australia. Pemerintah juga  memberikan mandat kepada PT Garam untuk mengimpor garam industri guna memasok kebutuhan pabrik-pabrik farmasi. Langkah ini ditempuh untuk mengantisipasi rembesan garam impor ke sejumlah sentra pasar.

Kami bicara cukup rinci soal problem garam ini. Rini bercerita soal keluhan BUMN, bahwa pembebasan lahan terhambat karena lahan dimiliki pengusaha yang juga politisi penting. “Terus, masa tidak bisa diupayakan? Harus cari solusi.  Kecuali kalau memang sudah merasa nyaman menjadi importir. Bukan produsen,” kata Rini.

Mendorong BUMN untuk berkontribusi lebih besar dalam swasembada pangan kemudian menjadi diskusi kami. Rini bercerita soal rencananya atas BUMN perkebunan, BUMN pupuk, dan beberapa BUMN infrastruktur termasuk pelabuhan. Well, tidak semua bisa saya ceritakan di sini. Lain waktu.

Mengubah paradigma direksi BUMN yang tadinya ingin mengejar keuntungan karena setoran dividen adalah pekerjaan rumah juga. Saat mengganti direksi PT Telkom, kata Rini, dia mengatakan, bahwa Telkom harus mampu membangun infrastruktur komunikasi di kawasan terpencil termasuk di perbatasan.  

“Tidak boleh ada penduduk Indonesia yang tidak bisa berkomunikasi karena jaringan telekomunikasi tidak ada,” kata Rini.  BUMN yang sudah go public sempat berargumentasi, bahwa investasi yang pasti tidak akan mendatangkan laba dalam jangka pendek itu akan membebani keuangan. Padahal sejumlah BUMN sudah berstatus perusahaan terbuka.

“Investor yang membeli saham BUMN sudah tahu, paham akan tanggung jawab BUMN. Termasuk risiko tidak bisa untung besar. Kelebihan investasi di saham BUMN adalah kelangsungan hidup yang ada jaminan dari pemerintah. BUMN seperti Telkom juga pasti akan dapat kesempatan lebih besar jika pemerintah mengembangkan teknologi baru, misalnya broadband. Jadi, Telkom tidak bisa mengelak dari tanggung jawab melengkapi infrastruktur telekomunikasi sampai ke pelosok Indonesia,” kata Rini. 

Kemarin, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Telkom mengangkat Alex J. Sinaga menjadi direktur utama, menggantikan Arief Yahya yang diangkat menjadi Menteri Pariwisata di kabinet Jokowi. Alex Sinaga sebelumnya direktur utama PT Telkomsel, anak perusahaan PT Telkom.

Pemerintahan Jokowi memang sudah mencanangkan tidak menggantungkan bujet dari setoran dividen BUMN.  Dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2015, di Hotel Bidakara, Kamis (18/12) lalu Jokowi mengatakan, “APBN sekarang ini jangan hanya tergantung pada pembayaran dividen BUMN, tapi dari penerimaan pajak dan bukan pajak. Konsentrasi kita kan ke situ, bukan dari pembayaran dividen BUMN.” 

Rini menggarisbawahi ucapan Jokowi. Kewajiban setor dividen sebanyak-banyaknya, dengan mengeruk laba setinggi-tingginya membatasi pengembangan usaha BUMN. “APBN kita Rp 2.000 triliun, dividen BUMN targetnya Rp 40 triliun. Itu kan sekitar 2 persen. Apa artinya?  Kalau yang Rp 40 triliun itu digunakan oleh BUMN untuk pengembangan usaha, ujungnya kan setoran pajak yang lebih besar. Kalau pengelolaan pengembangan usahanya benar, setoran pajak dari BUMN bisa lebih besar dari dividen Rp 40 triliun. Belum lagi kesempatan kerja yang terbuka dari pengembangan usaha BUMN itu. Jadi, rentetannya banyak, manfaat ekonominya juga. Kita tidak mencari untung untuk sesaat,” kata Rini.

Jadi, PT Garam bisa menjadi salah satu penggerak kegiatan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Lalu BUMN X menjadi penggerak ekonomi di Papua. Begitu seterusnya, pola pengembangan BUMN sebagai agen pembangunan sebagaimana rencana Presiden Jokowi dan Menteri Rini. “Kalau yang dipacu adalah setoran dividen, BUMN cuma mau berbisnis yang enak, di tempat yang semua tersedia, seperti di pulau Jawa,” kata Rini.

Direksi asing dan kontroversi jilbab

Profesionalisme adalah kunci. Ide membuka peluang bagi orang asing untuk menjadi direksi BUMN dilontarkan. Ide yang dianggap kontroversial. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan kepada merdeka.com, “Menurut saya agak meremehkan. Seolah orang Indonesia enggak ada yang sanggup dan pintar.” Fadli Zon adalah pimpinan dan orang dekat Prabowo Subianto, calon presiden dari Partai Gerindra.                

Kontroversi soal rencana direksi BUMN dijabat orang asing ramai di media dan media sosial.  Yang kontra beranggapan ide Rini (yang didukung Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla) tidak nasionalis. Bertentangan dengan konsep Trisakti, warisan Bung Karno. Sambil menghela nafas Rini menjawab, “Kalau ada orang Indonesia yang lebih mampu, tentu kita tidak akan mengangkat orang asing.” Reaksi reaktif anehnya tidak terjadi saat PT Garuda Indonesia misalnya, pernah mengangkat Erick Meijer, yang disebut-sebut masih warga negara Belanda, menjadi direktur komersialnya.                

Menurut Rini, sama seperti perusahaan swasta, BUMN kita harus siap menghadapi kompetisi global. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 salah satunya. “Jika ada BUMN ingin ekspansi bisnis, memasarkan barang dan jasa di kawasan regional atau internasional, apa salah jika kita mempertimbangkan mengangkat eksekutif yang paham situasi dan pasar di negara tujuan?” kata Rini. Tentu saja calon diutamakan orang Indonesia. Tapi, jika tidak ada yang pas untuk kebutuhan, peluang mengangkat direksi asing terbuka. Dan sebenarnya selama ini tidak ada larangan dan sudah pernah dipraktikkan.                 

Jadi, mengapa kini ide mengangkat orang asing jadi direksi BUMN menjadi kontroversi?                

Rini cuma senyum kecil. Siang itu dia memakai blus batik warna coklat tua. Sogan. Model sederhana. Rambut diikat ekor kuda, dijepit kiri dan kanan. Sederhana. Nyaris tanpa polesan wajah. Apalagi rambut disasak. Nyaris tidak pernah saya melihatnya berdandan menyolok.  

Ini Rini yang saya kenal sejak hari-hari pertama saya meliput ekonomi dan moneter awal 1990-an. Saat dia menjadi Direktur Keuangan PT Astra Internasional. Eksekutif profesional perempuan paling sukses di Indonesia. Jabatan tertinggi yang dipegang profesional di sebuah konglomerasi papan atas dan sukses. Saham-saham perusahaan yang didirikan oleh almarhum William Soeryadjaya itu sampai kini dikenal sebagai saham blue chip di lantai bursa saham. Rini berperan penting menyiapkan Astra Internasional dan anak perusahaan lain terjun ke lantai bursa menjadi perusahaan terbuka.                

Ketika dia diangkat menjadi Presiden Direktur Astra, pamornya kian mencorong. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (BPPN), pada 1998-2000 dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada 2001-2004, di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.  

Kontroversi yang mengarah ke sosok Rini termasuk ketika dia diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kebijakan pemberikan surat keterangan lunas terhadap beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Kisahnya ada di tautan ini.                

Jokowi mengangkatnya menjadi ketua Tim Transisi. Sebuah posisi penting yang mempersiapkan struktur dan mekanisme kerja kabinet Jokowi. Sejak itu Rini kembali disorot. Dia sendiri bukan sosok yang menikmati liputan media. Perempuan yang sudah mencicipi puncak karir di bisnis ini gemar memasak dan memiliki toko roti.   

Rini lebih suka bicara terbuka dalam pertemuan tertutup. Akhir November lalu misalnya, dia ngobrol blak-blakan dengan sejumlah pemimpin redaksi terkait penggantian direksi Garuda, direksi Pertamina dan isu lain. Tapi, tak seperti banyak pejabat lain, dia cenderung menghindari wawancara. “Buat apa Mbak Uni? Ini pekerjaan menumpuk. Saya ingin segera ada perubahan.” Saya meminta izin khusus untuk menerbitkan obrolan kami kemarin siang.                

Kriteria rekruitmen sebuah BUMN per 2014. cc @SangPemburu99 @hafidz_ary @malakmalakmal @fahiraidris pic.twitter.com/ZmBrYLRlov

— Dwi Estiningsih (@estiningsihdwi) December 13, 2014

Termasuk soal kontroversi beredarnya edaran terkait larangan berjilbab di lingkungan kementerian BUMN. Isu itu awalnya muncul dari sebuah akun Twitter @estiningsihdwi. Ia mengunggah lembar fotokopian, yang menurutnya adalah sebuah aturan rekrutmen di sebuah BUMN. Ia merahasiakan BUMN itu. Ada coretan tangan di sana. Intinya, karyawati BUMN dilarang menggunakan jilbab syar’i. Oleh pendukungnya, yang dimaksud jilbab syar’i atau sesuai dengan syariah Islam adalah yang penuh menutupi dana, bukan hanya kepala, seperti yang selama ini kita lihat digunakan banyak karyawati Garuda Indonesia di bandara atau di konter bank BUMN.                

“Hm, bagaimana ya menanggapi isu itu? Saya ini bukan orang yang peduli tentang bagaimana orang lain berpakaian.  Mau pakai jilbab syar’i atau tidak. Yang penting berpakaian. Namanya juga di ruang publik, termasuk di kantor,” kata Rini, sambil tersenyum. Dia nampak tak terganggu dengan isu itu. 

Buat saya, beredarnya isu yang dimuat juga oleh sejumlah media arus utama baik dalam versi cetak maupun siber membuktikan masih rendahnya penerapan etika jurnalistik di media kita. Ironi juga terjadi karena koran dan media siber yang begitu semangat menempatkan isu ini di halaman depan malas melakukan konfirmasi sebelum menurunkan liputannya. Padahal ini isu cukup sensitif, mengingat bersentuhan dengan soal keagamaan. Sejumlah anggota DPR diminta tanggapan. Yang ditanyai menjawab. Tapi yang dituding tidak ditanyai.                

Saya mencoba menanyakan sumber informasi ke akun @estiningdwi. Tapi dia tidak menanggapi. Dia lantas membuat serial tweet.Yang isinya bisa dibaca antara lain di sini. Kalau dibaca baik-baik di fotokopi tertulis kata “cowok”.  Saya ragu aturan resmi sebuah kantor BUMN menggunakan istilah “cowok”,  ketimbang istilah yang lebih baku seperti “pria” atau “laki-laki”.                

Rini mengatakan, ke depan kementerian BUMN itu bakal bertransformasi menjadi holding. Sifatnya operasional juga, jauh dari birokrasi.  Saat ini ada 240an orang bekerja di kementerian BUMN. Kantor yang letaknya berjejer dengan Balai Kota DKI Jakarta itu tergolong bangunan lama. Sistem pendingin ruangan misalnya, sentral. “Kalau Ibu bekerja lembur sampai malam, AC harus menyala semua karena belum dibuat sistem AC parsial,” kata staf Menteri Rini. Boros. Gedung itu sebelumnya adalah milik PT Garuda Indonesia.                

Jadi, ide menyewakan sebagian gedung, ketimbang menjual gedung sebagaimana wacana yang dilontarkan Rini, memang ada kendalanya. Bangunan tua, yang kalau mau dijadikan sebagai perkantoran komersial perlu perombakan besar-besaran dalam fasilitasnya. Artinya perlu investasi. “Kalaupun rencana saya disetujui Presiden, untuk menjual gedung ini juga tidak mudah. Ini ring 1, di area dekat Istana Presiden. Tidak sembarang orang atau lembaga boleh membeli. Makanya yang dalam pemikiran saya memang Pemda DKI. Kalau mereka mau dan mampu,” ujar Rini. Dia juga paham rencana harus disetujui oleh DPR. “Intinya, semua kita timbang dalam-dalam opsinya,” kata Rini. Alasan penjualan adalah untuk efisiensi operasional kementerian.                                 

Sesudah ngobrol selama hampir dua jam, saya duluan menyampaikan pamit. Padahal Menteri Rini masih dengan ramah menceritakan sejumlah rencana pengembangan BUMN. Melihat tumpukan dokumen di meja kerjanya. Melihat bagaimana kementerian yang dipimpinnya menjadi salah satu simpul utama penggerak visi pembangunan Jokowi. Saya paham untuk tidak mengambil waktunya terlalu lama. —Rappler.com

Uni Lubis, mantan pemimpin redaksi ANTV, nge-blog tentang 100 Hari Pemerintahan Jokowi. Follow Twitter-nya @unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.