Mengelola peran diplomasi RI di era Jokowi

Indonesia menjadi satu dari tiga negara yang dikunjungi Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, saat dia menjabat posisi penting itu di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama. Dua negara lain adalah Jepang dan Korea Selatan. Ketika berkunjung ke Jakarta, februari 2009, Hillary Clinton menjadi bintang tamu spesial di acara Dahsyat yang disiarkan stasiun RCTI. Ini acara musik untuk anak muda yang dibawakan oleh trio Luna Maya, Raffi Ahmad, dan komedian Olga Syahputra.  

Di acara itu Hillary ditanyai pertanyaan yang paling sering ditanyakan saat itu, terkait keberadaannya di kabinet Presiden Obama. Padahal keduanya saling serang secara sengit dan bersaing dalam kampanye memperebutkan tiket pencalonan Presiden dari Partai Demokrat.  Obama menang dan melaju melawan Senator McCain yang menjadi kandidat dari Partai Republik.  

Jawaban Hillary Clinton atas pertanyaan itu adalah, “Tidak mudah menerima kekalahan setelah proses kampanye yang luar biasa berat melawan Presiden Obama. Tapi, demokrasi hanya bekerja dengan baik jika pemimpin politik meletakkan tujuan bersama lebih tinggi ketimbang kepentingan pribadi.”

“Saya katakan ke mereka bahwa saya menerima tawaran menjadi Menteri Luar Negeri Presiden Obama, karena kami berdua mencintai negeri kami,” ujar Hillary. Dia ingin agar orang lain menjadikan kemitraannya dengan Obama untuk mendukung diplomasi luar negeri AS, sebagai salah satu contoh bagi pihak lain memahami esensi demokrasi.

Hillary menceritakan hal ini dalam buku memoarnya, Hillary Rodham Clinton: Hard Choices. Dia paham mengapa pertanyaan itu muncul, terutama dari orang Indonesia. Negeri ini tergolong masih muda usia demokrasinya, baru mulai tahun 1998, setelah rejim Presiden Soeharto yang memerintah lebih dari tiga dekade dipaksa berakhir lewat sebuah proses reformasi yang melibatkan gerakan mahasiswa turun ke gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diikuti aksi turun ke jalan di berbagai kota. Pemilihan umum demokratis yang pertama digelar 2004. “Jadi, sebelumnya orang terbiasa melihat lawan politik dipenjara, diasingkan ketimbang diangkat menjadi kepala diplomat, menteri luar negeri,” tulis Hillary.

Di buku memoarnya Hillary menceritakan idenya untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Asia, disambut baik Presiden Obama.  Dalam bab Asia: The Pivot ia menceritakan diskusinya dengan Obama. Memanfaatkan organisasi kerjasama yang sudah eksis di kawasan ini menjadi pilihan, termasuk mendukung peran lebih besar Organisasi Kerjasama Negara Asia Tenggara, ASEAN. Hillary menjadi menteri luar negeri AS pertama yang berkunjung ke sekretariat ASEAN di Jakarta. 

Dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dia mendapat banyak input mengenai bagaimana mendorong proses demokrasi di Myanmar.  SBY sudah dua kali bertemu dengan Jendral Than Shwee, pemimpin junta militer di negeri yang pernah menempatkan pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu-Kyi dalam tahanan rumah bertahun-tahun.

Presiden Yudhoyono mengatakan kepada Hillary, bahwa junta militer di Myanmar akan terpanggil untuk bekerjasama memasuki era demokrasi jika AS dan komunitas internasional membantu. “I was impressed by Yudhoyono, who had a deep grasp of regional diplomatic dynamics and vision for his country continued development,”  tulis Hillary.

Kunjungan pertama sebagai menteri luar negeri ke Indonesia, dikenang Hillary sebagai batu pijakan penting untuk menjalin hubungan dengan kawasan ini, dan menjadi bagian perkembangan yang paling penting  dalam kerja Hillary sebagai menteri  luar negeri.  Hillary pernah berkunjung ke Indonesia sebelumnya, sebagai Ibu Negara saat mendampingi suaminya, Presiden Bill Clinton.

Asia The Pivot, sebagian lain menyebutnya re-balance to Asia, jelas menjadi strategi kementerian luar negeri dan pemerintahan Obama untuk mengimbangi merasuknya peran Tiongkok di kawasan ini. Ada banyak strategi lain yang dibuat Hillary sebagai kepala para diplomat.  Semua strategi merujuk kepada kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri untuk kepentingan dalam negeri.

Itu juga menjadi rujukan strategi kementerian luar negeri Indonesia. Saya banyak berinteraksi dengan Kementerian Luar Negeri di era Menteri Luar Negeri Hasan N. Wirajuda. Ketika itu setiap bulan, Pak Hasan menggelar foreign policy breakfast. Makan pagi sambil berbincang informasi dengan mengundang sejumlah tokoh, politisi yang bertugas di Komisi I DPR RI yang menjadi mitra kerja Kemlu, tokoh lintas agama, dan sejumlah jurnalis yang dianggap senior dan peduli. Juga pemimpin redaksi. Kami biasa berdiskusi terbuka, dengan suguhan sarapan bubur ayam kuah soto. Saya belajar banyak dari forum seperti ini.

Hasan Wirajuda menceritakan bagaimana diplomasi luar negeri kian diarahkan untuk memfasilitas kerjasama ekonomi dan bisnis.  Itu kepentingan nasional yang penting, mendorong kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Ekspor didorong. Diplomat Kemlu diarahkan mencari potensi dan peluang kerjasama ekonomi. Memfasilitasi sampai terjadinya kesepakatan. Memorandum of Understanding. Sebagian mewujud ke operasionalisasi kerjasama, sebagian lain diabaikan kementerian teknis. Tidak ada tindak lanjut.

Bagaimana dengan strategi kebijakan luar negeri di era Presiden Joko “Jokowi” Widodo? 

Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, yang pekan ini baru melaksanakan perpisahan dengan komunitas diplomatik di Den Haag, Belanda, tempat dia menjabat duta besar sebelum masuk kabinet, mengatakan bahwa hal penting yang menjadi tugasnya adalah upaya perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri adalah  prioritas. Menurut Menteri Retno, untuk mencapai hal tersebut pihaknya melakukan tiga langkah: pencegahan, deteksi dini dan perlindungan secara cepat dan tepat.

Menlu menyebut pelayanan kekonsuleran yang dimiliki oleh Indonesia sudah cukup baik. Retno memberikan contoh, ketika terjadi insiden jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17. 

“Saat menangani hal itu, kami tidak tidur hingga 38 jam lamanya. Usai pesawat dilaporkan jatuh, satu jam kemudian, kami sudah tiba di Bandara Schipol, Amsterdam. Setelah itu kami melakukan konferensi video dengan tiga perwakilan sekaligus Jakarta, Kiev dan Den Haag,” papar Retno, kepada media.

Bukti pelayanan kekonsuleran berjalan baik, lanjut dia, terlihat dari tidak adanya keluhan dari pihak keluarga. Sementara, pihak KBRI pun secara berhati-hati menyampaikan informasi kepada pihak keluarga. Oleh sebab itu, dia memutuskan belum akan merombak struktur Direktorat Perlindungan WNI yang ada di Kemenlu. 

Retno juga menyebutkan prioritas melindungi WNI di luar negeri, kata dia, ketika terjadi konflik.  

“Apabila terjadi konflik di luar negeri, maka akan dilakukan upaya repatriasi WNI dan masih memberlakukan moratorium TKI secara domestik,” ungkap Retno. 

Selain itu, lanjut Retno, Pemerintah RI akan terus melanjutkan negosiasi kerjasama bilateral dan regional mengenai penempatan TKI di luar negeri. Dia menyadari untuk bisa memberikan perlindungan maksimal terhadap WNI, Kementerian Luar Negeri tidak bisa bekerja seorang diri. 

“Oleh sebab itu, Kemenlu akan menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai pemangku kebijakan terkait masalah itu,” imbuh dia. 

Presiden Joko Widodo, kata Retno juga mendukung penuh upaya itu, karena dalam rapat kabinet sudah meminta agar semua institusi menanggalkan ego sektoralnya, sehingga sinergi dan kerjasama bisa ditingkatkan. 

Saat bertemu sekaligus berpamitan dengan kalangan diplomatik di Belanda, Retno menyampaikan 4 (empat) prioritas kebijakan Luar Negeri Indonesia yang down to earth (menjangkau seluruh lapisan masyarakat) yaitu:  diplomasi yang memperkuat dan memastikan kedaulatan Indonesia, perlindungan terhadap warga negara, diplomasi ekonomi, dan peningkatan peran aktif Indonesia di dunia internasional.  Yang terakhir sekaligus membantah anggapan banyak pihak bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi tidak terlalu peduli atas pembangunan politik luar negeri dan akan lebih fokus ke dalam negeri.  

Sempat berkembang dugaan bahwa Jokowi, karena pengalamannnya yang minim dalam diplomasi luar negeri, akan mengurangi banyak keikutsertaan Indonesia dalam forum global. Fokus ke urusan domestik. Hal ini juga disampaikan oleh sumber yang terlibat dalam penyusunan strategi kebijakan luar negeri tim Jokowi saat pemilihan presiden. Terlibat dalam ragam diplomasi terkait dengan masalah global termasuk ikut mewarnai pengambilan keputusannya, dianggap terlalu kompleks untuk Jokowi. Terkait dengan tugas diplomat, berkali-kali Jokowi mengatakan dia meminta mereka fokus menjual Indonesia. Promosi. Mencarikan peluang kerjasama ekonomi dan perdagangan.

Untuk diplomat yang bekerja di Tiongkok dan Jepang serta tujuan ekspor Indonesia lain, tugas Jokowi relatif mudah. Kerjasama sudah dibangun lama. Untuk negara lain diplomat kita harus berpikir lebih keras. Kerjasama ekonomi seperti apa? Yang sudah kelihatan adalah rencana impor minyak dari Angola untuk Pertamina. Ini difasilitasi swasta yang dikaitkan dengan perusahaan milik pengusaha Surya Paloh yang kebetulan pendiri Partai Nasional Demokrat. Surya Paloh adalah figur politisi yang paling didengar oleh Jokowi saat itu, selain Megawati Soekarnoputri.

Pidato Menlu Retno di Belanda membantah anggapan Indonesia akan menarik diri dari pergaulan dunia. Lagipula Jokowi didukung oleh tim diplomat yang sudah lumayan berpengalaman dan berperan di forum.  Prioritasnya yang lebih fokus ke visi Jokowi dan JK. Tugas Retno adalah eksekusi dan fasilitasi.

Pekan lalu Menteri Retno juga bertemu dan pamitan dengan Raja Willem-Alexander di Istana Noordeinde, Den Haag. Dalam pertemuan dengan Raja Belanda, Ratu Belanda, Maxima, juga turut mendampingi Bukan merupakan kelaziman bagi Ratu Belanda mendampingi Raja Belanda saat pertemuan pamitan dengan seorang Duta Besar. Pada akhir pertemuan, Raja Belanda menganugerahkan Knight Grand Cross of the Order of Orange-Nassau. Tanda jasa ini merupakan penghargaan tertinggi dalam kategori Order of Orange Nassau yang biasanya diberikan kepada Kepala Pemerintahan dan pejabat tinggi lainnya.

Jokowi menyiapkan diri menjadi tuan rumah Konperensi Asia Afrika (KAA) April mendatang. Presiden Soekarno menjadi salah satu inisiator KAA yang dimulai tahun 1961. Ini akan menjadi ajang besar internasional pertama bagi Presiden untuk menunjukkan kepemimpinan di kawasan. Sebuah peran yang tidak elok kalau ditinggalkan karena sudah dibangun sekian dekade.

Harapan besar pemerintah AS sebagaimana cerita Hillary Clinton di atas, terhadap Indonesia sebagai anggota dengan ekonomi terbesar di ASEAN, nampaknya terjawab. Menurut Menteri Retno, Indonesia akan terus memainkan peran sebagai kekuatan tengah (middle power), dengan menempatkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai prioritas politik luar negeri.

“Indonesia tetap akan memberikan kontribusi dan mengambil peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia,” kata Menlu Retno Marsudi dalam pernyataan awal tahun 2015 (8/1)

Menurut Menlu, Indonesia akan terus aktif menjaga perdamaian dan ketertiban dunia, dengan menempatkan ASEAN sebagai prioritas politik luar negerinya.

Ia menyebutkan, Indonesia akan terus aktif mendorong implementasi Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC) secara penuh.

Indonesia juga akan terus mendukung perjuangan Palestina membentuk negara merdeka dan berdaulat. Selain perwakilan di Amman, Yordania, menurut Menlu, Pemerintah Indonesia juga akan menunjuk konsul kehormatan di Ramallah, Palestina.

Terkait dengan upaya mendukung perjuangan Palestina itu, Menlu Retno Marsudi menyampaikan penyesalan Pemerintah Republik Indonesia dengan kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengadopsi rancangan resolusi mengenai Palestina di New York, Amerika Serikat, 30 Desember 2014 lalu.

Menlu juga menyampaikan, bahwa pada akhir 2015 nanti, Indonesia akan memulai keketuan Indian Ocean Rim Association (IORA) yang merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara berbatasan pantai di kawasan Samudera India.

Negara-negara anggota IORA di antaranya Yaman, UEA,Thailand, Srilangka, Afrika Selatan, Singapura, Oman, Mozambik, Mauritius, Malaysia, Madagaskar, Kenya, Iran, Indonesia, India, Komoro, Bangladesh, dan Australia.

“Indonesia akan memberikan bantuan sebesar 20 juta dolar AS untuk pembangunan di negara Pasifik periode 2015-2019,” ungkap Menlu, sebagaimana dikutip laman info sekretariat kabinet.

Selama keketuaan IORA, kata Menlu Retno Marsudi, Indonesia akan memfokuskan dan mendorong kerjasama yang sejalan dengan kepentingan Indonesia sebagai negara maritim.

Menlu juga menyampaikan, bahwa Indonesia adalah negara donor ke-16 terbesar untuk pasukan perdamaian PBB. Ia menjanjikan, kontribusi itu akan terus ditingkatkan untuk membantu menjaga perdamaian dunia.

Saat terjadi serangan teroris ke kantor redaksi Charlie Hebdo yang menewaskan 12 orang termasuk pemimpin redaksi dan 4 kartunisnya, Menlu Retno berjaga di kantornya sampai larut malam memonitor situasi.  “Baru selesai rapat ini, bersyukur bahwa tidak ada warga negara Indonesia yang jadi korban,” demikian balasan pesan singkat telpon seluler yang saya terima.  Saat itu jarum jam  menunjukkan sekitar jam 23.00 WIB.  

Pekan depan Menlu Retno akan memfasilitasi diskusi media dan tokoh agama terkait sensitivitas yang berkembang pasca tragedi di kantor Charlie Hebdo.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia memang tidak mungkin melepaskan diri begitu saja dari keterlibatan dalam berbagai peristiwa dunia. —Rappler.com

Uni Lubis, mantan pemimpin redaksi ANTV, nge-blog tentang 100 Hari Pemerintahan Jokowi. Follow Twitter-nya @unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com