Cerita di balik penunjukan Johan Budi sebagai pimpinan KPK

JAKARTA, Indonesia – Di ruangan berukuran 4×5 meter yang terletak di lantai 3 gedung lembaga antirasuah itu Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi biasa duduk sambil merebahkan badannya sejenak, untuk melepas lelah. 

Di tangan kirinya, ia biasa memegang sepuntung rokok. Asap mengepul. Sedangkan tangan kanannya sibuk memegang gadget, dengan mata fokus menatap pada layar ponsel. Membaca pesan mungkin. 

Seperti hari-hari biasanya, ia berkantor hingga larut malam. Pada Selasa, 17 Februari ia berkantor hingga lewat pukul 12 malam. Yakni pukul 5 pagi keesokan harinya. Jam kerjanya yang ekstra ini disebabkan kesibukannya, selain menjadi juru bicara, juga menjadi ketua tim krisis di KPK. 

Alhasil, sampai di rumah ia langsung memutuskan untuk beristirahat. “Dari pukul 6 pagi hingga pukul 1 siang saya tertidur,” katanya saat ditemui Kamis dini hari di kantornya, 19 Februari 2015. 

Tujuh jam berselang, ia kemudian terbangun oleh suara getaran di ponselnya. Ia kemudian mengambil ponsel, menatap layarnya, dan berhenti sejenak.

“Ternyata ada 53 miss call dari banyak orang. Termasuk Pak Pratikno (menteri sekretaris negara), dan sms dari ajudan presiden, dari kantor saya juga, dan Teten Masduki. Saya kaget, banyak yang nyari, ada apa?” katanya. 

Pesan elektronik dari Pratikno berbunyi, “Mas Johan, bapak presiden mau bicara,” katanya. Pesan itu dikirim pukul 01.14 siang. Sementara itu pesan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla berbunyi, “Johan, ini saya JK,” katanya. 

Belum sempat membalas pesan, sebuah panggilan kembali masuk, pukul 1 siang lebih. Kali ini ternyata dari seorang ajudan wakil Presiden Jusuf Kalla, seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari angkatan laut. 

Lalu dari ujung telepon, Johan mendengar suara JK, “Nih, Pak Johan dari pagi dikontak tidak bisa,” katanya. 

“Saya jam 5 dari kantor, jam 6 baru tidur. Ada apa, Pak?” 

“Kamu jadi pimpinan sementara KPK, siap tidak?” 

“Untuk lembaga saya siap, Pak,” katanya. 

Meski demikian, Johan sempat mempertanyakan beberapa hal. Namun ia enggan mengungkap tentang hal tersebut. 

Setelah ditelepon JK, sesaat kemudian Johan Budi segera bersiap ke kantor. “Saya tidak melihat konferensi pers bapak presiden, saat itu, saya sedang di atas sepeda motor, menuju kantor. Baru di kantor, saya dengar karena diputar ulang di radio,” katanya. 

Presiden Joko “Jokowi” Widodo akhirnya mengumumkan penunjukan atas dirinya pukul 01.19 siang. Padahal menurut info dari Istana Bogor, presiden seharusnya mengumumkan pukul 11 siang. (BACA: Jokowi: Budi Gunawan batal dilantik, Badrodin calon Kapolri baru) 

“Presiden menunggu anda?” tanya Rappler pada Johan. Ia tak menjawab, hanya tersenyum. 

“Saya tak masuk daftar 7 orang yang diusulkan KPK”

Johan kemudian menuturkan, bahwa ia sama sekali tak menyangka jika presiden akan menunjuknya. Sebelumnya juga tak ada tanda-tanda dari Istana. 

Sebagai tim krisis, ia mengaku memang pernah berhubungan dengan Istana. “Sehari sebelumnya dari Istana, nanya ke KPK. Di KPK, kalau ada usulan plt siapa?” katanya. 

KPK kemudian mengusulkan 7 nama. Salah satu nama yang diusulkan adalah anggota tim 9 yang menangani kisruh KPK-Polri. Tapi tak ada nama Johan. 

Johan ingin fokus untuk menyelematkan lembaga

Saat ditanya, apakah yang akan menjadi fokusnya di hari pertama menjadi plt pimpinan KPK. Ia mengaku tak ingin bicara lebih saat ini. “Saya tidak bisa bicarakan, sebelum berlima (5 pimpinan KPK lengkap) berkumpul, karena kerja KPK harus semua pimpinan,” katanya. (BACA: Profil 3 pimpinan baru KPK: polisi, mantan wartawan, dan ahli hukum)

“Tapi sejak awal, yang lebih penting buat saya, adalah menyelamatkan lembaga dan harus ada tindakan segera, konkrit dari presiden,” katanya. 

Johan menilai presiden sudah mengajukan langkah yang diperlukan untuk mengatasi carut-marut di lembaga KPK dan Polri. “Apa yang dilakukan Presiden Jokowi harus diapreasiasi,” katanya. Ia yakin langkah yang ditempuh presiden bertujuan untuk mengembalikan hubungan baik antara KPK dan Polri. 

Selain itu, kata Johan, ia mengaku ingin sekali bertemu dengan Kepala Polisi yang baru, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. “Langkah pertama, kalau saja jadi pimpinan, tentu harus bertemu dengan pimpinan Polri untuk koordinasi,” katanya. 

Kasus hukum pimpinan KPK, Johan ingin semua pihak hormati hukum

Soal kasus pidana yang menimpa 2 pimpinan KPK sebelumnya, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, Johan ingin semua penegak hukum menghormati hukum. (BACA: Samad: Komisioner KPK bukan malaikat, bukan pula penjahat)

Ia mengingatkan bahwa, dalam putusan presiden terselip sebuah kalimat yang penuh makna. “Presiden Jokowi berharap agar Kapolri yang diusulkan bisa menjaga hubungan dengan KPK. Sebaliknya juga. Ini dalam maknanya,” katanya. –Rappler.com