Polda Metro periksa 21 saksi kasus UPS kisruh APBD 2015

JAKARTA, Indonesia – Investigasi kasus dugaan manipulasi rancangan anggaran pembelajaran daerah (RAPBD) DKI Jakarta terus bergulir di Polda Metro Jaya.

Hari ini, Senin, 9 Maret, kepolisian memanggil 7 saksi untuk memberikan keterangan mengenai pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di sekolah-sekolah.

“Kami memanggil tujuh saksi: tiga kepala sekolah, dua tim pemeriksa, dan dua pejabat pembuat komitmen,” ujar juru bicara Polda Metro Jaya Kombes Martinus Sitompul, Senin, kepada Rappler Indonesia. “Dari tujuh, enam yang hadir hari ini.”

Hingga hari ini, Polda Metro Jaya sudah memanggil total 22 saksi untuk kasus ini dan hanya satu yang tidak memenuhi panggilan tersebut. Martinus menambahkan bahwa kepolisian tidak menargetkan jumlah saksi yang akan dipanggil sebelum menetapkan tersangka dalam kasus UPS ini.

“Kami akan memanggil semua yang terlibat dalam pengadaan UPS ini,” ungkapnya.

Martinus juga memastikan bahwa tidak akan ada intervensi dalam penyelidikan ini, meskipun kasus ini terkait dengan kisruh berkepanjangan antara anggota DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.

“Ini kan kasus korupsi. Ini murni masalah hukum,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ahok melaporkan dugaan korupsi dalam penyusunan RAPBD 2015 ke Polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(BACA: Ahok laporkan dugaan korupsi APBD 2015 ke KPK)

Dalam RAPBD tersebut, Ahok menemukan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun setelah konsep APBD yang disahkan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Anggaran sebesar Rp 12,1 triliun itu disebut-sebut untuk membeli uninterruptible power supply (UPS) di sejumlah sekolah di Jakarta Barat. Pengadaan itu memakai anggaran sebanyak Rp 4,2 miliar.

(BACA: Polemik APBD 2015: DPRD ancam pemakzulan Ahok)

Untuk sementara Polda Metro Jaya baru akan menyelidiki kasus pengadaan UPS dan tidak menyentuh dugaan manipulasi anggaran lainnya seperti pengadaan buku Trilogi Ahok, salah satu poin lainnya yang menjadi sumber kekisruhan.

“Kami akan fokus pada UPS, belum ada laporan lain,” ujar Martinus.

Sementara itu, DPRD DKI Jakarta dikabarkan batal melaporkan Ahok ke kepolisian, dengan alasan masih menunggu penyelesaian masalah di Kementerian Dalam Negeri. 

“Kami terpaksa mengundurkan laporan ke KPK dan Bareskrim sampai ada perkembangan hasil evaluasi APBD dari Kemendagri,” kata kuasa hukum DPRD DKI Jakarta Razman Arif Nasution, seperti yang dikutip Kompas.com, Senin. 

Sebelumnya, DPRD berencana akan melaporkan Ahok hari ini, terkait empat hal, utamanya soal anggaran siluman di RAPBD 2015, dugaan pemalsuan dokumen yang dikirimkan ke Kemendagri, rencana suap Pemprov DKI kepada anggota DPRD. Ahok juga akan dilaporkan atas pencemaran nama baik yang menyinggung DPRD. —Rappler.com