Lihat sendiri perbedaan APBD versi Pemprov dan DPRD di KawalAPBD.org

JAKARTA, Indonesia – Masyarakat kini bisa mengambil peran dalam kisruh penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) antara Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta melalui situs KawalAPBD.org.

Perang antara DPRD dan Gubernur Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama mengenai APBD DKI Jakarta tahun 2015 sudah menghabiskan waktu berbulan-bulan sejak pertama kali dibahas akhir tahun lalu.

(BACA: Polemik APBD 2015: DPRD ancam pemakzulan Ahok)

Pertentangan kedua belah pihak bahkan sudah melebar ke pihak kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masyarakat Jakarta, bahkan Indonesia, pun turut ikut campur dalam kisruh ini, mulai dari mengadakan demonstrasi pro atau anti Ahok, hingga menggalang dukungan untuk mendukung sang gubernur di media sosial.

(BACA: #SaveAhok jadi trending topic)

Kini, masyarakat bisa berpartisipasi dengan cara lain: Meneliti secara langsung sumber permasalahan, yaitu RAPBD dengan dua versi berbeda. Melalui KawalAPBD.org, semua orang bisa melihat dua versi anggaran, yaitu versi yang dibahas saat rapat pleno dan yang diajukan oleh Pemprov DKI ke Kementerian Dalam Negeri.

Untuk Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan, misalnya, ada perbedaan sejumlah Rp 431.208.598.000 pada RAPBD versi DPRD. Jumlah ini tidak ditemukan dalam anggaran yang diajukan oleh Pemprov DKI. Isinya terdapat berbagai barang, termasuk pengadaan alat peraga pendidikan senilai Rp 4,4 hingga 5 miliar per sekolah.

Tak hanya itu, situs ini juga menunjukkan dimana poin anggaran yang berbeda, baik dari segi jumlah maupun program.

Bagi yang tidak suka melihat tabel-tabel angka, KawalAPBD.org juga menyediakan visualisasi tabel yang lebih mudah dibaca.

Situs ini dibuat oleh Pahlevi Fikri Aulia, seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Singapura, dan rekannya, Ainun Najib. Nama Ainun mungkin tidak asing lagi bagi netizen Indonesia. Ia adalah pendiri KawalPemilu.org, situs pemantau hasil penghitungan suara dari tingkat tempat pemungutan suara hingga nasional.

(BACA: Guardians of Indonesia’s votes)

Ahok sendiri sudah mengunggah kedua versi RAPBD ke situs Pemprov DKI jakarta.go.id pada 2 Maret lalu. 

Menurut Ainun, tidak ada tujuan khusus ketika keduanya memulai menyusun situs KawalAPBD.org, semuanya dimulai dari keisengan saat melihat data yang diterbitkan oleh Pemprov DKI.

“Waktu itu kami lihat datanya dirilis dan sebagai orang IT (information technology) kami pikir, ‘wah data ini pasti bisa divisualisasi dan dianalisa’. Awalnya iseng karena lihat data, karena kan harus positive thinking, yuk kita lihat dulu datanya,” jelas Ainun pada sebuah wawancara di televisi.

Keisengan itu akhirnya berlanjut. Keduanya hanya butuh waktu dua hari untuk memasukkan data dan tiga hari lagi untuk membuat situs yang ramah pengguna — semuanya dengan biaya nihil.

Setelah semua didata dan disandingkan, menurut Ainun, ternyata yang selama ini dikatakan oleh Ahok memang benar adanya.

“Memang ada perbedaan yang sangat besar antara versi DPRD dengan DKI, sekitar 5.800 baris atau mata anggaran. Totalnya di atas 10 triliun,” ujar Ainun.

Perbedaan tersebut dibuka untuk publik dan semua orang bisa memeriksa perbedaan serta mengomentari apa yang tertera di sana. Anda hanya perlu login dengan akun Facebook sebagai verifikasi.

“Sementara ini komentar paling banyak ada di bagian UPS (uniterruptible power source). Rencananya nanti kami akan menambahkan voting wajar-tidak wajar,” jelas Ainun.

“Kami tidak perlu beropini. Kita lihat saja datanya langsung, benar atau tidak. Kami tidak netral, kami berpihak pada kebenaran data,” tandasnya. –Rappler.com