Sabdatama dan peluang pemimpin perempuan di Keraton Yogyakarta

YOGYAKARTA, Indonesia —Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan sabdatama pada Jumat, 6 Maret, di Bangsal Kencana. Sultan HB X sebelumnya pernah pula mengeluarkan perintah tertinggi seorang Raja pada 10 Mei 2012 mengenai keistimewaan Yogyakarta.

Ketika itu Sultan menyatakan bahwa Keraton Yogyakarta dengan Kadipaten Pakualaman merupakan dwi tunggal. Kerajaan Mataram Islam ini memiliki adat istiadat, budaya, serta tata hukum dan pemerintahan sendiri yang tetap mengayomi nusantara.

Sabdatama tersebut kemudian memperoleh dukungan besar hingga akhirnya Undang-Undang Keistimewaan (UUK) disahkan sebagai dasar hukum untuk memberi hak khusus bagi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Berbeda dengan tiga tahun lalu, sabdatama kali ini tidak (belum) memperoleh dukungan yang besar. Justru menimbulkan banyak pertanyaan tentangnya, terkait dengan munculnya peluang perempuan untuk memimpin DIY. 

Titah tertinggi ini diperuntukkan bagi internal keraton, yang intinya melarang siapapun untuk membicarakan soal sukses Keraton Yogyakarta. Sabdatama juga dimaksudkan sebagai landasan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) tentang pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY.

8 poin Sabdatama:

1. Tidak bisa siapa saja mendahului wewenang keraton (Raja).
2. Tidak bisa siapa saja memutuskan atau membicarakan mengenai Mataram, terlebih aturan mengenai raja keraton, termasuk di dalamnya aturan pemerintahan yang bisa memutuskan raja.
3. Barang siapa saja yang sudah diberikan jabatan, harus mengikuti perintah dari raja yang memberikan jabatan.
4. Bagi siapa saja yang merasa bagian dari alam dan mau menjadi satu dengan alam itu yang layak diberikan dan diperbolehkan melaksanakan perintah yang bisa ucapan yang dipercaya, yaitu tahu diri siapa dirinya, menghayati asal-usul. Ini semua sudah ada yang mengatur dan tidak boleh diganggu gugat.
5. Siapa saja yang menjadi keturunan keraton laki-laki atau perempuan belum tentu diberikan perintah mengenai suksesi keraton yang sudah diberi tanda. Jadi kalau yang mengatakan suksesi pemerintahan keraton terlebih pejabat keraton tidak diperbolehkan, nanti malah salah.
6. Munculnya sabdatama ini untuk sebagai patokan membahas apa saja termasuk pangeran keraton dan negara yang menggunakan undang-undang.
7. Sabdatama yang sebelumnya terkait Perda Keistimewaan dan dana Keistimewaan.
8. Jika membutuhkan untuk membetulkan undang-undang keistimewaan dasarnya sabdatama dan mengubah undang-undangnya itu semua yang perlu dimengerti dan dijalankan.

Seusai menyampaikan sabdatama, Sultan HB X langsung masuk ke dalam keraton sehingga tak sempat ada penjelasan lebih lanjut. Gusti Bendara Pangeran Harya (GBPH) H Prabukusumo, ajudan sekaligus adik Sultan, mengaku tak tahu lebih dalam lagi tentang maksud titah raja tersebut. Dia menyatakan tak dilibatkan dalam penyusunannya.

Setelah informasi mengenai sabdatama ini muncul di media, berbagai respon bermunculan. Tak ada kerabat dekat keraton yang bersedia dimintai keterangan mengingat perintah Sultan untuk tak membicarakannya lebih lanjut. Hanya GBPH H Prabukusumo yang bersedia berbicara dengan media.

Hak prerogatif Sultan dan ‘paugeran’

“Presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota, dan seterusnya memiliki hak prerogatifnya masing-masing. Namun, dalam mengeluarkan kebijakan tersebut juga harus mempertimbangkan konstitusi yang berlaku.

Sementara bagi seorang Sultan, hak prerogatifnya perlu mempertimbangkan paugeran,” tutur GPBH H Prabukusmo ketika ditemui di kantor KONI DIY, hari Selasa pagi, 10 Maret 2015. 

Paugeran adalah aturan adat istiadat Keraton Yogyakarta yang sudah berlangsung sejak lama. Bentuknya tertulis atau lisan. Paugeran juga biasa disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar Keraton. 

GBPH H Prabukusumo sudah menegaskan bahwa paugeran telah mengatur mengenai posisi Sultan haruslah diisi oleh seorang laki-laki. Dia juga mengatakan akan terus berbicara untuk menyampaikan kebenaran meski Ngarso Dalem sudah bertitah untuk tidak membicarakan mengenai suksesi.

“Saya mengutarakan kebenaran. Kita perlu pahami, menghargai, dan menghormati paugeran. Kita tidak bisa semaunya mengubah adat istiadat begitu saja yang sudah berlangsung sejak lama,” ujar GBPH H Prabukusumo. 

Mengapa harus laki-laki?

Isu suksesi Keraton Yogyakarta memang hangat diperbincangkan mengingat Sultan HB X saat ini tidak memiliki anak laki-laki. Sementara sepanjang sejarah, seorang Sultan selalu seorang laki-laki.

Lima putri Sultan: 

1. Gusti Raden Ajeng Nurmalita Sari alias Gusti Kanjeng Ratu Pembayun 
2. Gusti Raden Ajeng Nurmagupita alias Gusti Kanjeng Ratu Condrokirono 
3. Gusti Raden Ajeng Nurkamnari Dewi alias Gusti Kanjeng Ratu Maduretno 
4. Gusti Raden Ajeng Nurabra Juwita alias Gusti Kanjeng Ratu Hayu 
5. Gusti Raden Ajeng Nurastuti Wijareni alias Gusti Kanjeng Ratu Bendoro  

Di tengah berbagai pertanyaan tentang sabdatama dan siapa yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan Keraton, GBPH H Prabukusumo menjelaskan kepada kami mengenai pertanyaan penting, “Mengapa Sultan harus seorang laki-laki?” 

“Gelar dan nama Sultan itu sudah merujuk untuk seorang laki-laki. Asma Dalem ‘Hamengku Buwono’ itu menunjukkan laki-laki. Sultan itu Sulthon yang berarti imam, dan imam adalah seorang laki-laki. Gelar Khalifatullah itu berarti umat laki-laki yang diberi perintah oleh Allah menjadi khalifah di dunia ini untuk mendakwahkan Islam,” terang GBPH H Prabukusumo.

Gusti Prabukusumo kemudian menambahkan, “Gelar Sayyidin Panatagama memiliki arti seorang pemimpin laki-laki yang menata agama apapun. Jadi, meski kerajaan Islam, umat agama lain tak perlu takut karena pemimpin Islam perlu berlaku adil, arif, dan bijaksana bagi semuanya. Selain dari gelar dan nama, dari ampilan dalem dan pusaka sudah jelas bahwa Sultan harus seorang laki-laki.” 

Tidak jadi polemik berkepanjangan

Terkait mengenai suksesi ini akan menjadi ujian penting bagi Sultan HB X. Setiap sikap dan kebijakannya terkait dengan sabdatama dan suksesi ini akan menentukan penghormatan rakyat pada raja. Jika melangkah dengan tepat, tentu rakyat akan semakin menyayangi rajanya, sementara apabila tidak tentu yang terjadi adalah sebaliknya.

Untuk itu GBPH Prabukusumo yang juga menjabat sebagai ketua KONI DIY ini akan aktif dalam meluruskan dan mengingatkan Sultan jika terjadi kekeliruan soal paugeran. Gusti Prabu yakin bahwa Sultan bisa bertindak bijaksana ke depannya.

“Apa yang saya lakukan dengan berbicara kepada media dan masyarakat luas ini bukan berarti saya berani pada Sultan. Justru sebaliknya saya membela Sultan karena saya merasa ketika mengeluarkan sabdatama itu Sultan sedang berada dalam tekanan. Ini saya nilai dari perbedaan sikap dan kebijakan Sultan selama ini,” tungkas GBPH H Prabukusumo.

Agar tak terjadi hal yang tak diinginkan ke depannya, Gusti Prabukusumo menginginkan peran serta masyarakat untuk mengawal pemerintahan dan juga pembahasan Raperdais.

“Masyarakat perlu berani bersikap untuk kebenaran. Salah satunya dengan mengirim surat kepada Keraton, Kepatihan, dan DPRD, tapi ingat semuanya disampaikan dengan sopan, tentu Sultan dan kami semua senang dengan adanya masukan,” pesan GBPH H Prabukusumo pada masyarakat Yogyakarta.

Jika setiap elemen masyarakat bisa menyuarakan sikap dan memberikan kritik yang membangun tentu ini akan lebih baik dibandingkan polemik terkait suksesi ini terus bergulir. Membangun daerah bersama-sama, lanjut Gusti Prabukusumo, inilah yang akan menjadikan Yogyakarta benar-benar istimewa. —Rappler.com