Ketika PSSI, DPR dan Polisi mendefinisikan ‘izin’ dengan makna baru

Terkadang bagi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Polisi, hukum itu bukan sesuatu hal yang absolut dan mutlak, tapi cair atau lunak. Mudah berubah-ubah sesuai dengan konteks yang mereka mau. Tak percaya? Coba saja lihat pembangkangan yang dilakukan oleh kedua instansi ini pada laga Arema Cronus dan Persebaya Surabaya.

Sejatinya Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah sepakat untuk menghukum Arema Cronus dan Persebaya untuk dicoret dari Liga Indonesia karena tak lolos verifikasi legalitas. Rekomendasi ke PSSI dan PT Liga Indonesia pun mutlak, yakni Arema dan Persebaya harus dicoret dari keikutsertaan liga.

Bebal itu tabiat, begitulah PSSI. Nyatanya mereka malah memberikan support habis-habisan kepada Arema dan Persebaya untuk tetap ikut berkompetisi.

Dalam Permenpora 2015, pada bab III pasal 5 ayat D, BOPI diberi wewenang untuk menerbitkan rekomendasi penyelangaraan pertandingan dan perlombaan olahraga “profesional”.

Berhubung Liga Indonesia adalah kompetisi profesional, rekomendasi BOPI mutlak diperlukan. Tak ada rekomendasi BOPI, otomatis pertandingan/perlombaan olahraga itu ilegal. 

Jika tak berizin alias ilegal, maka polisi wajib membubarkannya. Namun di lapangan kondisinya malah berbeda. Laga perdana Arema vs Persija dan Persebaya vs Mitra Kukar berjalan seperti biasanya. 

Ada apa dengan Polisi?

Saat saya memantau dua pertandingan ini, meski pihak Mabes Polri dan Polda Jawa Timur sudah memastikan tak memberikan izin, nyatanya pihak Polres Malang dan Polrestabes Surabaya malah sebaliknya.

Kesiapan Polres terlihat sejak siang hari. Ratusan personel polisi bersenjata lengkap sudah mondar-mandir di sekitar stadion. Pengamanan beberapa ring juga dilakukan.

Saat pertandingan berlangsung penjagaan berlangsung normal. Kesatuan dipecah menjadi beberapa kelompok, ada yang ditempatkan di dalam tribun, di luar stadion, ataupun di pinggir lapangan.

Kesimpulannya, tak banyak perbedaan pengamanan dari polisi saat pertandingan Arema digelar dengan atau tanpa izin sekalipun.

Pengamanan ini dipimpin oleh Kapolres masing-masing. Meski tak memberi izin, pejabat teras Polda Jatim turut hadir mendatangi dua pertandingan ini. Tak tanggung-tanggung, Kabid Hukum Polda Jatim, Hendi Handoko hadir di stadion Kanjuruhan, Malang, dengan seragam polisi kebangaannya.

Secara blak-blakan, Kapolres Malang AKBP Aris Haryanto mengakui pertandingan Arema melawan Persija tidak berizin. “Ya intinya tidak ada izin. Pokoknya mereka pemberitahuan kita hanya pengamanan. Tidak ada izin ya, Laksanakan kegiatan ini, ambil langkah itu dengan keyakinan. Kita utamakan kondusivitas Kabupaten Malang,” katanya.

Lantas bagaimana dengan intruksi Mabes Polri yang tak memberikan izin pada laga Arema ini? Aris tak takut. Baginya hal ini bukanlah sebagai bentuk pembangkangan. 

“Komunikasi ada dengan Mabes. Lantas, kalau tak ada izin dari Mabes, kamipun tak akan keluarkan izin. Tapi kan bukan berarti kami tak bertanggungjawab melakukan pengamanan. Karena kami melihat kondusivitas,” kilahnya.

Perizininan adalah hal yang penting dan pastinya selalu jadi alat polisi saat menagih penyelenggara acara-acara besar yang melibatkan banya orang. Namun dalam kasus ini, Polisi seolah lunak. Aturan perizinan berubah mengikuti konteks yang mereka mau. Perhatikan saja pemaknaan secara harfiah kata “izin” versi apa yang diucapkan Aris ini.

“Masalah izin kami tak terlalu lihat. Itu urusan dari Polda dan Mabes. Urusan dari Polres adalah dari segi kondusivitas itu yang diutamakan. Walaupun ada izin, tapi terjadi sesuatu ya harus dihentikan. Sebaliknya jika tidak ada izin kalau aman dan itu bisa jaga kondusivitas, ya nggak apa-apa. Secara umum harus kita laksanakan pengamanan,” tegasnya.

Dalam beberapa kasus, misalkan seperti di Celebes Cup tahun 2011, saat turnamen itu tak digelar tanpa izin, Polisi langsung galak mengancam. 

Pasal-pasal hukuman pidana pun dengan fasih mereka keluarkan. 

Beberapa hari setelah laga digelar, ketua panitia pelaksana turnamen itu pun diciduk aparat.

Keapesan yang menimpa Ketua Panpel Celebes Cup tak akan akan menimpa ketua Panpel Arema Cronus. Secara blak-blakan Kapolres Malang menjamin itu. “Ya tergantung Kasat masing, sikap beda-beda. Potensi kerawanan beda-beda. Penangkapan itu mungkin karena ada indikasi lain. Kami nggak akan berencana melakukan itu,” ungkapnya.

Ketika makna perizininan mulai didefinisikan berbeda

Sebelas-dua belas dengan bawahannya, Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) Badrodin Haiti pun mendefinisikan izin dengan hal yang sama. Menurut dia kepada CNN Indonesia, apa yang dilakukan Polri adalah pengamanan itu sangat penting karena menyangkut banyak orang. “Sedangkan izin keramaian itu kan sifatnya administratif. Hanya untuk legalitas terhadap sebuah acara,” katanya.

Dari ucapan yang dilontarkan Badrodin, kesimpulannya adalah jika laga tak berizin namun tetap aman, maka polisi tak perlu membubarkannya. Begitupun sebaliknya. 

Hal sama juga diutarakan oleh 2 anggota DPR Komisi X, Moreno Soeprapto dan Kresna Dewa Prosakh. Mereka terlihat duduk di bangku VVIP memakai atribut lengkap Arema di Stadion Kanjuruhan.

Kehadiran mereka di stadion jelas-jelas untuk mendukung laga tak berizin itu. Moreno misalnya, dia tak mempersoalkannya. Malahan dia mendukung penuh apa yang dilakukan Polres Malang. Menurut pemaparannya, izin itu tak begitu penting. Yang penting itu fungsi dari izin, yakni terciptanya kondusivitas.

“Kalau dari kepolisian bisa jaga sportivitas dan tak ada keributan, meskipun tak ada izin, ya itu kan fungsi dari izin. Polisi melihat banyak faktor, untuk melarang satu pertandingan itu bukan dari satu sisi ini sah atau tidak sah. Tapi dari kondusivitas yang bisa dijaga,” kata kepada saya.

Hal serupa diungkapkan Dewa. Anak dari Bupati Malang ini menilai asal rakyat senang tak apa tak ada izin. Ia juga mengecam apa yang dilakukan BOPI dan Menpora. Dewa adalah anggota DPR dari Partai Nasdem, partai berkoalisi di dalam pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang mengangkat Imam Nahrawi sebagai Menpora. 

Lantas kenapa Dewa berbeda pandangan dengan sikap koalisi partainya yang jelas-jelas mendukung penuh Menpora? Mungkin hanya Dewa yang tahu. —Rappler.com

Ahmad Santoso adalah seorang wartawan yang berdomisili di Surabaya. Ia peduli pada isu sepakbola, olahraga, politik, sejarah, dan budaya.