Ketua DPRD DKI: PDI-P tak akan makzulkan Ahok

ATA

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Ketua DPRD DKI: PDI-P tak akan makzulkan Ahok
'PDI-P mau dukung gubernur bekerja,' kata Ahok. Setelah tak berpartai sekian lama, akankah Ahok bergabung kembali bersama parpol?

JAKARTA, Indonesia — Presiden Joko “Jokowi” Widodo turun tangan menengahi kisruh antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, Selasa, 14 April.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi menjanjikan penyelesaian masalah hak mengajukan pendapat akan dibahas secepatnya dan tidak akan ada intervensi dari partainya, yakni PDI-Perjuangan.

Jokowi, Ahok, dan Prasetyo bertemu pada Selasa pagi di Istana Merdeka untuk membahas kisruh berkepanjangan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari pertemuan selama 1,5 jam itu, Jokowi memberikan 3 kesimpulan.

Yang pertama, agar proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 DKI Jakarta diselesaikan secepatnya.

“Harus segera diselesaikan secepat-cepatnya, kemudian langsung bisa kerja, langsung bisa kirimkan kepada masyarakat, program-program yang telah ditentukan,” kata Jokowi.

Kedua, ia meminta Hak Mengajukan Pendapat (HMP) yang rencananya akan digunakan oleh DPRD sebagai tindak lanjut dari penemuan hak angket dapat diselesaikan dengan cara musyawarah yang baik.

Terakhir, Jokowi berpesan agar pengurusan APBD tahun depan tidak kisruh seperti ini lagi.

“APBD 2016 saya sampaikan agar menggunakan Perda,” katanya.

PDI-P dan Hak Mengajukan Pendapat DPRD 

Sebelumnya dikabarkan bahwa DPRD akan menggunakan hak mengajukan pendapat setelah mengadakan rapat hasil hak angket yang menyatakan Ahok bersalah. Sebagai tindak lanjut DPRD akan memproses melalui HMP.

(BACA: Tim angket DPRD DKI Jakarta nyatakan Ahok bersalah)

Memang hingga saat ini belum ada kepastian mengenai pembahasan HMP, namun Prasetyo memastikan bahwa fraksi PDI-P tidak akan memakzulkan Ahok. Prasetyo berkata bahwa penyelesaian HMP akan dilakukan secepatnya.

“Saya baru pulang kongres. Saya belum baca ini, maka saya kira ini dikaji dulu,” katanya.

“PDI-P tidak ada maksud pemakzulan. Saya ke depan ini mau bekerja,” lanjutnya. “Saya minta rekan media jangan provokasi yang ada. Saya ngomong A, ini ngomong B. Nggak selesai. Jakarta perlu kerja.”

Ahok mengiyakan hal tersebut.

Fraksi PDI-P tidak akan teruskan HMP. Kalau DPRD, (itu) hak teman-teman yang lain. Kalau paripurna urusan lain, tapi dari PDI-P tdk mau persoalkan lebih panjang. Mereka mau dukung gubernur untuk bekerja,” kata Ahok.

“Saya dicalonkan juga PDI-P, bagian dari Fraksi PDI-P. Saya kira hanya meneruskan pekerjaan presiden. Mau diselesaikan dengan baik,” sambungnya.

Ahok maju mendampingi Jokowi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada 2012. Keduanya didukung oleh PDI-P dan Gerindra, sebelum Ahok mundur dari partai berlambang garuda tersebut pada 2014.

Bagian dari PDI-P?

Ahok sudah tidak berpartai saat ini. Ia keluar dari Gerindra karena menolak pilihan partai tersebut untuk mendukung pemilihan kepala daerah tidak langsung. PDI-P pada saat itu langsung mendekati Ahok untuk menariknya masuk ke dalam partai berlambang banteng bermoncong putih itu. Namun Ahok menolaknya. 

“Saya tidak akan masuk ke PDI-P atau partai politik manapun,” kata Ahok pada 10 September 2014, seperti dikutip oleh Inilah.com. “Saya akan buktikan bahwa tanpa partai politik pun, sebagai kepala daerah, selama didukung oleh rakyat, bukan bertanggung jawab kepada DPRD, saya tetap bisa jalankan program untuk kesejahteraan rakyat.”  

Pengamat politik Hasan Nasbi berpendapat senada. Menurut CEO Cyrus Network ini, fokus Ahok saat ini adalah mengurus Jakarta. “Jokowi saja belum tentu bertahan di PDI-P. Ahok sudah keluar masuk banyak partai. Dia mungkin nggak mikir masuk PDI-P sama sekali,” kata Hasan kepada Rappler, Selasa.

Ahok pertama kali terjun ke dunia politik melalui Partai Perhimpunan Indonesia Baru, sebelum menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Partai Golkar. Ia pindah ke Gerindra saat Pilkada Jakarta 2012 silam. dengan laporan dari Haryo Wisanggeni/Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!