Indonesia wRap: 15 Mei 2015

JAKARTA, Indonesia —  Tes keperawanan TNI dikecam berbagai organisasi, jenazah istri dubes RI untuk Pakistan dimakamkan di Yogyakarta, dan Susi Pudjiastuti ditawari Rp5 triliun untuk mundur dari jabatannya sebagai menteri.

Tes keperawanan TNI ditentang sejumlah lembaga internasional

Hingga saat ini, perempuan yang ingin menjadi anggota TNI dan Polri harus menjalani tes keperawanan. Padahal, menurut penyelenggara kongres Dewan Internasional untuk Rehabilitasi Korban Penyiksaan (ICRT), para pakar telah menganalisis bahwa praktik ini tidak memiliki manfaat baik secara sains maupun medis.

Lembaga pemantau hak asasi manusia (HAM) Human Rights Watch juga mengutuk praktik tersebut.

“TNI harus menyadari bahwa tes keperawanan terhadap calon anggota perempuannya yang sangat meyakitkan dan memalukan, sama sekali tidak terkait dengan upaya penguatan keamanan nasional,” kata Nisha Varia, Direktur Advokasi Hak Perempuan Human Right Watch (HRW). Selengkapnya di Rappler.com.

Istri Dubes RI untuk Pakistan dimakamkan di Yogyakarta

Jenazah istri Duta Besar RI untuk Pakistan yang tewas akibat helikopter jatuh pekan lalu, tiba di Yogyakarta untuk dimakamkan, Kamis, 14 Mei. Jenazah Hery Listyawati telah diserahterimakan oleh pemerintah Pakistan kepada Indonesia di Lanud Adisutjipto, Yogyakarta. Mewakili Indonesia adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, sementara pihak Pakistan diwakili Menteri Pertahanan dan Produksi Pakistan Rana Tanveer Hussain. Selengkapnya di CNN Indonesia.

Menteri Puan dan Tjahjo masih terdaftar anggota DPR

Hampir 7 bulan menjabat, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Puan Maharani dan Menteri Dalam Negeri ternyata masih terdaftar sebagai anggota DPR RI dari PDI-P. Hal tersebut pun menuai kritik. “Kalau terlalu lama, saya kira sangat merugikan bagi pemilih di dapil Puan dan Tjahjo karena mereka tidak dapat menyampaikan aspirasinya. Kalau PDI-P berkomitmen untuk menyalurkan aspirasi masyarakat di Senayan, saya kira harus segera menetapkan pengganti Puan dan Tjahjo,” kata peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, seperti dikutip Kompas.com.

Menteri Susi ditawari Rp 5 triliun untuk mundur

Beberapa hari ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti jadi sorotan. Ia curhat soal tawaran uang sebesar Rp 5 triliun agar ia bersedia mundur dari jabatannya. Padahal menurut survei, Susi mendapat tingkat kepuasan publik tertinggi di antara menteri-menteri lain dengan 24,1%. Selengkapnya di Rappler.com.

Bupati Sarmi diduga korupsi Rp 4,5 miliar untuk pagar rumah 

Mesak Manibor, Bupati Kota Sarmi, provinsi Papua, dijemput petugas Kejaksaan Agung, Kamis dini hari, 14 Mei. Ia diduga telah melakukan tindak pidana korupsi penggelapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2012-2013 sebesar Rp 4,5 milliar. Sejatinya dana tersebut dipakai untuk pembangunan pagar rumah dinas bupati. Namun pada kenyataannya, dana tersebut malah digunakan untuk renovasi rumah pribadinya. Selengkapnya di Rappler.com.