Tiga syarat Jokowi tampung pengungsi

JAKARTA, Indonesia— Pemerintah pusat telah bersedia menampung para migran dari Bangladesh dan Myanmar untuk jangka waktu setahun. Tapi kesediaan ini bukan tanpa syarat.

Setidaknya ada 3 syarat yang tersirat dalam pernyataan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang disampaikan pada Sabtu, 23 Mei 2015.

1. Malaysia dan Thailand juga harus terima pengungsi

“Dan alhamdulilah, semuanya sudah sepakat dan kita juga sepakat, tapi dengan catatan-catatan. Kita menerima, Malaysia juga sama, Thailand juga sama,” kata Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

“Dan kemarin alhamdulilah, Myanmar juga ingin menghambat agar tidak lagi banyak yang mengungsi keluar. Ini saya kira sebuah jalan keluar yang baik, karena semua negara mau menerima. Karena itu sisi kemanusiaan yang kita ambil.”

2. Dukungan finansial dari PBB dan negara lainnya

Jokowi mengatakan bahwa catatan lainnya adalah Indonesia menginginkan bantuan dari PBB, terutama terkait finansial. 

“Ini tadi kan sudah saya sampaikan, biaya-biaya akan ditanggung oleh UN dan beberapa negara yang belum, masih dalam pembicaraan, belum bisa saya sebut. Kalau itu sudah kira-kira final, baru kita mempersiapkan,” kata Jokowi.

3. Resettlement dalam waktu setahun

Meski Jokowi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyiapkan penampungan, itu tidak bisa dilihat sebagai hal yang permanen.

“Resettlement juga dipastikan tidak lebih dari satu tahun,” kata Jokowi.

Sebelumnya pemerintah menyatakan akan mengevaluasi status dari pengungsi ini. Bila mereka memang pengungsi, maka akan ada proses resettlement, menempatkan mereka di negara yang mau menerima.

Namun bila ternyata mereka pergi karena pertimbangan keuangan, yang disebut sebagai economic migrant, maka pemerintah akan melakukan repatriasi, atau memulangkan mereka ke negara asal.

(BACA: Di sudut kamp pengungsian Rohingya)

Pemda minta kepastian dari pemerintah pusat

Ada dua provinsi yang banyak menerima pengungsi, Sumatera Utara dan Aceh. Mereka mulai resah menantikan kepastian dari pemerintah pusat terkait apa yang harus mereka lakukan dengan para pengungsi Rohingya. 

“Pemprov Sumut perlu tahu keputusan Pusat soal imigran gelap sehingga bisa melakukan secara benar juga penanganan di daerah,” kata Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho ketika bertemu Panglima TNI Moeldoko, Kamis, 21 Mei.

Meski berulangkali Pemerintah Aceh mengatakan menerima secara terbuka, mereka mengutarakan keinginan untuk bisa memulangkan pengungsi secepatnya. 

“Upaya menampung mereka hanyalah semata-mata didasarkan faktor kemanusiaan, dan Pemerintah Aceh juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta berharap para pengungsi ini bisa cepat dipulangkan,” kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam pidatonya yang dibacakan Sekda Dermawan. 

Hingga saat ini, ada 1.722 pengungsi Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh di Aceh. Ini adalah angka jumlah imigran yang datang dalam gelombang pengungsi yang terakhir. Mereka ditempatkan di 4 daerah penampungan di Aceh Utara, Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur. 

Di Sumatera Utara, keberadaan imigran sudah mencapai 1.918 orang. Angka ini muncul dalam rapat koordinasi Komite Intelijen Daerah Sumatera Utara, Divisi Imigrasi Sumut, dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) Sumatera Utara, Jumat, 22 Mei. 

Rapat tersebut menyepakati perlunya ada keputusan jelas dari pemerintah pusat mengenai penanganan imigran gelap di daerah karena keberadaan mereka dianggap bisa menimbulkan dampak sosial, keamanan, dan ekonomi.

“Rakor juga mendorong Pemerintah Pusat untuk segera memberi arahan kepada pemerintah daerah dalam penananganan imigran gelap,” kata Kepala Kesbangpol Sumut Eddy Syofian, Jumat, seperti dikutip oleh Antaranews.com. 

(BACA: Myanmar kirim utusan ke Aceh, maukah pengungsi pulang?)

Bantuan menggunung

PMI North Aceh providing health service to 561 rohingya #migrants (437 men, 81 woman, 23 children and 20 toodlers pic.twitter.com/yWQbwNVITE

— Indonesian Red Cross (@palangmerah) May 18, 2015

Bantuan untuk warga Aceh terus berdatangan. Stok diperkirakan bisa bertahan sampai sebulan. 

Badan nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah mendapat perintah resmi dari Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membantu para pengungsi. 

“BNPB membantu pemenuhan kebutuhan yang diperlukan, yang bersifat filling the gap dalam penanganan pengungsi,” kata juru bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Sabtu, 23 Mei.

Tak hanya mereka, warga setempat juga terus memberikan bantuan dalam berbagai bentuk. 

“Bantuan masyarakat untuk satu bulan juga tidak akan habis. Ada makanan, baju, apalagi sekarang sedang musim panen,” kata Abu Hussain, petugas imigrasi Aceh yang bertugas di penampungan Blangmangat, Lhokseumawe, sebagaimana dikutip media. 

Selain melalui organisasi, banyak juga warga yang datang sendiri untuk memberikan bantuan. —Rappler.com/ dengan laporan dari Ata