Dirut Bulog diganti, DPR tak tahu alasannya

JAKARTA, Indonesia — Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Lenny Sugihat telah secara resmi diganti, Senin, 8 Juni 2015. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) komisi IV yang membidangi urusan pangan mengaku mereka tidak mengetahui alasan di balik keputusan ini.

“Saya tidak tahu ya alasannya,” kata Ketua komisi IV DPR Edhie Prabowo kepada Rappler, Selasa, 9 Juni.

“Bagi saya, tidak ada hal yang luar biasa atau kesalahan yang fatal sehingga harus diganti,” kata politisi dari fraksi Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memberhentikan Dirut Bulog Lenny Sugihat, Minggu, 7 Juni. Lenny dikabarkan tidak mampu memenuhi target pengadaan beras sebanyak 4 juta ton. Hingga saat ini baru terkumpul sebesar1,2 juta ton beras. 

Meskipun demikian Edhie mengaku pihaknya tidak akan lebih jauh mempertanyakan digantinya Lenny dari kursi yang belum genap enam bulan diduduki oleh mantan Direktur Pengendalian Risiko Bank Rakyat Indonesia (BRI) ini.

“Kita tidak akan kirim surat ke pemerintah ya. Ini kan hak prerogatif, lagipula toh sudah diganti,” ujar Edhie.

Direktur UMKM BRI Djarot Kusumayakti telah dilantik pada hari yang sama untuk menggantikan Lenny.

Saat dimintai keterangan perihal pergantian Lenny, juru bicara Kementerian BUMN Teddy Poernama menolak untuk berkomentar karena belum mengetahui secara detil persoalannya.

Teddy juga mengaku bahwa Deputi BUMN Bidang Usaha Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN yang membawahi Bulog Muhammad Zamkhani belum memberikan keterangan apapun kepada tim Humas Kementerian BUMN.

Demi perluasan fungsi

Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah memberikan penjelasan kepada media bahwa pergantian dilakukan seiring dengan akan diperluasnya fungsi Bulog.

“Kita siapkan agar Bulog ke depan tidak hanya mengurus urusan beras, tapi juga sembilan bahan pokok lainnya. Dan dalam rangka persiapan itu, dirutnya diganti,” kata Jokowi, Senin.

Di bawah direktur utama yang baru nanti, Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengarahkan Bulog untuk tumbuh sebagai pemain utama untuk menyangga ketersediaan sembilan bahan pokok di pasar.

Dengan fungsi barunya ini, Bulog tidak akan lagi dibebani tugas untuk mencari keuntungan.

Akibat kinerja?

Dari perspektif kinerja, Bulog belakangan ini dinilai memang belum optimal.

“Fungsi stabilisasi beras Bulog baik supply dan harga belum optimal, terlihat dari naiknya harga beras belakangan ini,” kata ekonom Universitas Indonesia Berly Martawardaya mengomentari pergantian Lenny.

Lebih jauh Berly juga menyoroti proses distribusi beras yang dilakukan oleh Bulog. Distribusi beras miskin (raskin) yang hanya sampai di level kelurahan, ia angkat sebagai studi kasus. “Raskin hanya diantar sampai kelurahan lalu masyarakat kelola sendiri.

“Ini ke depan Bulog perlu hire bekas petinggi supermarket besar yang berpengalaman agar bisa menjalankan proses distribusi dengan baik,” Berly memberikan saran.

Namun demikian, menurut pengamat pertanian Khudori, siapa pun bos baru Bulog yang ditunjuk, tak akan mampu mencapai target yang diberikan pemerintah untuk menyerap 4 juta ton beras petani.

Menurut Khudori, pemerintah tidak mendukung Bulog dengan memberikan berbagai instrumen kebijakan kepada Bulog untuk mampu mencapai target itu.

“Selanjutnya siapa pun yang ditunjuk jadi Dirut Bulog saya tidak yakin akan mampu mencapai target itu jika instrumen kebijakan pemerintah yang ada tidak memungkinkan Bulog untuk melakukan pembelian beras sebesar itu,” ujar Khudori seperti dikutip Kompas.com.

Fungsi Bulog sebagai BUMN, menurut Khudori, yang tak boleh rugi dan fungsi Bulog menyerap beras petani sangat kontradiktif. —Rappler.com