KPK Tangkap tangan anggota DPRD dan Kepala Dinas Musi Banyuasin

JAKARTA, Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dan dua pejabat setempat, Jumat malam, 19 Juni.

Penyuapan diduga terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Pertanggungjawaban pemerintah daerah setempat

“Ya, ada penangkapan, saat ini mereka sedang diperiksa,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnaen pada Rappler, Sabtu pagi, 20 Juni.

Namun, Zulkarnaen enggan menyebut nama yang dimaksud. Ia hanya mengatakan bahwa orang-orang yang ditangkap semalam sudah diawasi sejak berbulan-bulan yang lalu. 

Seorang sumber Rappler di KPK menambahkan bahwa pejabat setempat yang dimaksud adalah seorang kepala dinas. 

Belum diketahui pasti kasus suap terkait OTT hari ini. Namun menurut laporan media, suap diduga terkait dengan pengesahan APBD dan Laporan Pertanggungjawaban pemerintah daerah setempat.  

Berapa nilai suapnya? Zulkarnaenenggan menyebut. Menurut berita yang beredar, petugas anti-rasuah menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 2 miliar. 

OTT kedua tahun ini

Penangkapan tangan ini adalah yang kedua di semester pertama tahun ini. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Adriansyah, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

(BACA: KPK tangkap tangan kader PDI-P di Bali)

Adriansyah ditangkap tangan setelah mengikuti kongres PDI-P di Bali pada April silam. Dia diduga menyuap pihak pengusaha terkait dengan izin usaha PT Mitra Maju Sukses (MMS) di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Selain kasus OTT, KPK juga sedang menyidik kasus baru yang menyeret nama mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 2008-2011 Jero Wacik sebagai tersangka. 

Total ada 3 kasus yang ditangani KPK hingga Juni ini. 

Jika dibandingkan triwulan pertama tahun 2014, jumlah tangkap tangan dan kasus yang ditangani KPK menurun dari 12 kasus menjadi 10 kasus.—Rappler.com