Komisi X DPR RI ancam Menpora karena temui Djohar Arifin

JAKARTA, Indonesia – Rabu, 24 Juni 2015, petang, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi terlihat tergesa-gesa di kantornya, gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta. Saat ditanya, dia ternyata tidak hendak berangkat ke Komisi X DPR RI untuk rapat.

Kata Nahrawi, ada pembatalan dari DPR sampai waktu yang tak ditentukan. Tapi, saat ditanya apa sebabnya, Menpora belum tahu pasti. “Katanya tidak jadi, ditunda sampai waktu tak ditentukan. Saya kurang tahu alasannya apa,” kata Nahrawi.

Menpora heran. Dalam rapat kerja pada 10 Juni 2015, komisi olahraga tersebut ngotot memerintahkan dirinya untuk menemui Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Perintahnya pun jelas. Sebelum rapat dengan komisi pada 24 Juni 2015, Menpora harus sudah menemui PSSI. Ternyata di hari H, justru Komisi X yang membatalkan.

Ternyata penyebabnya adalah pertemuan Menpora dengan Djohar Arifin, ketua umum PSSI sebelum kongres luar biasa (KLB) PSSI 18 Mei 2015. 

Komisi X menuding Menpora tak memiliki niat baik. “Kami menganggap Menpora mengabaikan raker. Kami kecewa hingga batas waktu yang ditentukan pada 23 Juni 2015, Menpora tidak melakukan pertemuan dengan PSSI hasil KLB,” kata Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisjam seperti dikutip media.

Ridwan mengatakan bahwa komisi memerintahkan Nahrawi menemui Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti, bukan Djohar Arifin. La Nyalla merupakan ketua umum hasil kongres luar biasa PSSI yang digelar 18 Mei 2015 di Surabaya. 

(BACA: Menpora tidak mengakui Ketua Umum PSSI La Nyalla)

Padahal, dalam kesimpulan rapat tersebut, komisi tidak secara definitif menyebut Menpora harus menemui bos ormas Pemuda Pancasila Jawa Timur tersebut. 

Saat itu, Komisi X hanya meminta Menpora bertemu PSSI sebelum 24 Juni. Tidak disebutkan secara gamblang siapa pejabat PSSI yang harus ditemui dan siapa yang harus diundang. Selain itu, Komisi X hanya memerintahkan untuk menyelesaikan kisruh sepak bola nasional.

Tujuan Menpora mengundang Djohar Arifin adalah untuk mengurai benang kusut tata kelola buruk PSSI dari awal. Djohar juga relatif bisa diterima oleh seluruh anggota PSSI dan mau memilih jalan diskusi, bukan represif. Selain itu, Djohar adalah ketua umum PSSI sebelum federasi sepak bola Indonesia itu dibekukan Menpora. 

Djohar sendiri mengakui, jika dirinya datang untuk menengahi masalah yang ada. Meski bukan lagi ketua umum, saat ini dia duduk di Dewan kehormatan PSSI. Sebagai ketua umum sebelum KLB dan anggota Dewan Kehormatan, Djohar melihat ini peluang untuk menyelesaikan kisruh. “Saya ingin membantu kok dimusuhi? Kok saya mau disanksi sama komite etik? Harusnya kan mereka terima kasih kepada saya,” kata Djohar. 

Komisi X mengancam Menpora

Komisi X DPR sudah menyiapkan sejumlah cara untuk menekan Menpora. Mereka berencana menggunakan hak bertanya (interpelasi) ke presiden. “Sudah separuh anggota di Komisi X sepakat mengajukan hak bertanya,” kata Ridwan seperti dikutip media.

Komisi X bahkan akan menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan DPR. Mereka akan menanyakan kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo perkembangan surat pimpinan DPR terkait penyelesaian kisruh sepak bola nasional. Selain itu, komisi juga akan mengevaluasi pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 untuk Kemenpora. –Rappler.com