Budi Waseso: DPR tak akan korupsi dana aspirasi

JAKARTA, Indonesia—Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso percaya anggota DPR RI tidak akan korupsi dana aspirasi. Ia meminta publik berpikir positif. 

“Kalau sama orangnya kita harus percaya dong. Itu kan wakil rakyat,” ujar Budi di kantornya, Kamis, 25 Juni. 

“Jangan terlebih dahulu menduga-duga bahwa anggota DPR akan korupsi sebelum hal tersebut terbukti di ranah hukum.”

Menurutnya, semua itu kembali pada niat. “Kalau niatnya baik, dilakukan dengan baik, Insya Allah enggak ada masalah.”

Meski demikian, Budi berjanji tak akan segan menindak anggota DPR yang menyelewengkan dana senilai Rp 20 miliar yang rencananya akan diberikan untuk tiap anggota per tahun. 

Dana aspirasi ditolak publik

Meski Budi tak khawatir, tapi publik tak nyaman dengan usulan tersebut. Salah satunya adalah Wakil Ketua KPK Zulkarnain. Dia mengingatkan agar anggota dewan berhati-hati dengan rencana tersebut. 

Ia khawatir ada kesalahan dalam perumusan program dengan total nilai Rp 11,2 triliun per tahun tersebut. Menurut Zulkarnain, ada potensi korupsi. 

“Perlu kehati-hatian pelaksanaan ini. Tentu harus ada kejelasan petunjuk teknis dari eksekutor yang akan melaksanakan ini. Dari tim lembaga harus ditinjau sejauh mana kesiapan, pertanggungjawaban dan hasil yang diharapkan,” ujarnya. 

Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) juga menyatakan penolakannya atas usulan ini.

“Alasan penolakan karena DPR tidak berhak mengelola dan mengimplementasikan anggaran negara untuk dapil,” kata Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA Apung Widadi. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa dana aspirasi ini harus disetujui pemerintah dan DPR. 

“Ya, kalau kriterianya tidak jelas, dan juga pengawasannya tidak jelas, ya bisa ditolak. Tapi tentunya kriteria, cara dan aturan yang jelas, sehingga itu harus masuk dalam APBN atau APBD,” kata Kalla.  

Apakah pemerintahan Joko Widodo akan menyetujui alokasi dana ini? — Rappler.com