Kasus Alfin Tuasalamony, Menpora dorong atlet terlindungi BPJS

JAKARTA, Indonesia — Alfin Tuasalamony, pemain yang dulu menjadi andalan Persija Jakarta dan Timnas U-23, kini mengalami nasib nahas.

Pemain multiposisi itu menderita patah kaki kiri setelah ditabrak pengendara mobil pada April 2014 lalu. Dia pun harus menepi dan menjalani beberapa kali operasi agar sembuh.

Ada tiga operasi yang seharusnya dijalani pemain 22 tahun tersebut. Operasi pertama menghabiskan dana Rp 30 juta. Ongkosnya ditanggung penuh oleh si penabrak.

Untuk operasi kedua, si penabrak angkat tangan. Alfin pun menggunakan pembiayaan Badan Jaminan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) si penabrak. Itupun dia masih harus merogoh kocek sendiri sebesar Rp 20 juta plus.

Masalah mulai muncul di operasi ketiga. Alfin sudah tidak memiliki dana. Padahal, biaya yang dibutuhkan tak sedikit. “Operasi ketiga masih setahun lagi mungkin. Biayanya banyak, bisa puluhan juta,” kata Alfin, Sabtu, 28 Juni.

Sejatinya Alfin sudah ada pos pembiayaan untuk operasi ketiga itu, yakni sisa gaji 3 bulan plus 85 persen gaji sebulan terakhir yang belum dibayarkan Persija Jakarta. “Kalau itu dibayar, biayanya akan cukup dan saya nggak bingung lagi,” kata Alfin.

Tapi, seperti yang sudah-sudah, Persija tidak membayar sisa gaji Alfin. Persatuan Sepak Seluruh Indonesia (PSSI) yang membawahkan Persija juga diam.

(BACA: Gaji pesepak bola kembali ditunggak, PSSI diam)

Melihat duka Alfin, sejumlah pesepak bola menggalang dana bantuan untuk pemain kelahiran Tulehu, Maluku, tersebut. Mereka menggelar laga amal di lapangan sepak bola Simprug, Jakarta Selatan, Minggu, 28 Juni, sore. Tema laga amal tersebut adalah “Alfin Bisa”.

“Kami ingin tunjukkan bahwa kami ada untuk membantu Alfin. Saat para pejabat sepak bola lebih mementingkan urusan mereka, kami hadir untuk membantu pemain yang membutuhkan,” kata legenda Timnas Indonesia Bambang Pamungkas alias Bepe, Minggu.

Nasib pengobatan Alfin yang terkatung-katung membuat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi memerintahkan agar semua atlet memiliki jaminan kesehatan. Minimal dalam bentuk BPJS.

“Setidaknya bisa ter-cover. Ada jaminan meskipun bukan yang terbaik. Urusan Alfin tak hanya terkait sepak bola tapi seluruh atlet cabang olahraga. Ke depan, harus ada kebijakan dalam menjamin dan mengasuransikan mereka di BPJS,” kata Menpora di kantor Kemenpora, Senin, 29 Juni, malam. 

(BACA: Dulu berburu PNS, pesepak bola kini ingin jadi tentara)

Agar menjadi aturan yang mengikat dan prosesnya tak ribet, menteri kelahiran Bangkalan, Jawa Timur, itu segera menyiapkan proses legal formal dengan BPJS. Kemenpora akan langsung bergerak menyiapkan aturan formal untuk usaha tersebut.

“Mungkin mereka belum ada aturan atau payung hukum untuk meng-input data mereka di BPJS. Itu akan jadi tugas Kemenpora,” kata Menpora.

Tak hanya wacana aturan tersebut, Menpora juga mempersilakan Alfin dirawat di rumah sakit olahraga nasional (RSON) di Cibubur, Jawa Barat. Itu agar Alfin bisa ditangani secara maksimal dengan dokter ahli di bidang bedah keolahragaan yang mumpuni.

Alfin bukan yang pertama 

Di sepak bola Indonesia sebenarnya sudah sering terjadi masalah klub dan PSSI yang abai terhadap  jaminan kesehatan dan asuransi pemain. Alfin bisa jadi adalah contoh terkini pengabaian standar kontrak pemain profesional.

Sebelum Alfin, ada Diego Mendieta, yang tak memiliki asuransi kesehatan sama sekali, sehingga kesulitan berobat. Parahnya, dia juga tak dibayarkan gajinya oleh klubnya Persis Solo.

Saat itu, PSSI hanya diam dan tak memberi sanksi apapun ke klub yang lalai membayar gaji. Mendieta pun meninggal karena pengobatan yang telat.

Salomon Begondo, adalah contoh kedua abainya klub di Indonesia terhadap kontrak khususnya asuransi pemain. Dia tak memiliki cukup uang untuk berobat saat menderita maag akut. Rekan-rekannya hanya membantu seadanya dan dia tak bisa dirawat dengan baik sebelum akhirnya meninggal. —Rappler.com