BPK nilai keuangan Jakarta Wajar Dengan Pengecualian

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

BPK nilai keuangan Jakarta Wajar Dengan Pengecualian

AFP

Ahok mempertanyakan mengapa saat Fauzi Bowo BPK memberikan penilaian yang lebih baik padahal kondisinya serupa.

JAKARTA, Indonesia — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penilaiannya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tahun ini, Pemprov mendapat status sama seperti tahun lalu, yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Dari hasil pemeriksaan 2014, BPK masih menemukan masalah yang belum ditindaklanjuti secara tuntas,” kata Moermahadi Soerja Djanegara, anggota BPK RI, Senin, 6 Juli, seperti dikutip oleh media

“Permasalahan lain, pengecualian pengendalian dan pengamanan aset dan kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp 3,58 triliun belum memadai, tidak didukung dengan dokumen sumber berisiko pada keamanan aset,” kata Moermahadi.

BPK menemukan 70 temuan dalam laporan keuangan daerah tersebut. Temuan itu terdiri dari program yang terindikasi merugikan daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah sebesar Rp 1,71 triliun.

BPK juga mencatat adanya kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 miliar, belanja administrasi Rp 469 juta, dan pemborosan sejumlah Rp 3,04 miliar.

Ahok geram

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja bingung atas status yang diberikan oleh BPK tersebut.

Pasalnya, saat Fauzi Bowo menjadi gubernur, masalah serupa juga terjadi, namun BPK memberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

“Makanya saya minta standar BPK harus jelas juga dalam memeriksa laporan keuangan. Kenapa zaman Pak Foke (Fauzi) itu dapat opini WTP dengan kasus kehilangan aset yang sama. Sekarang kami sedang perbaiki kehilangan aset itu, dapat (opini) WDP,” katanya, Selasa, 7 Juli, seperti dikutip oleh media

Namun, Ahok mengaku penilaian ini tidak akan menjadi masalah, sebab baginya, penentu keberhasilannya sebagai gubernur adalah warga, bukan BPK. 

“Jadi, tidak ada urusan buat saya, yang penting duit pelayanan DKI tidak dicolong. Nah, sekarang standar harus dibuat jelas juga bagi BPK. Orang yang melakukan mark-up padahal proses tendernya benar, itu juga harus berani diusut dan ditangkap,” katanya. 

Ahok juga meminta BPK memberikan rekomendasi untuk membenahi masalah aset dan perjanjian kerja sama.

“Itu yang saya harapkan. Jadi ada temuan BPK yang enggak benar, jelas disebutkan. Kita bisa pakai ini untuk mengajukan ke pengadilan negeri minta pembatalan pemutusan atau renegosiasi atas perjanjian yang tidak betul dan atas aset-aset,” kata Ahok pada media

Ahok juga akan memperbaiki laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. “Ada 60 hari kan masa perbaikannya,” katanya. —Rappler.com 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!