Indonesia wRap: 15 Juli 2015

 JAKARTA, Indonesia — Lebaran jatuh pada 17 Juli bagi Muhammadiyah, pelunasan ganti rugi korban Lapindo batal sebelum lebaran, dan PSSI tak lagi dibekukan. 

Muhammadiyah tetapkan Idul Fitri 2015 jatuh pada 17 Juli 

Organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah, telah menetapkan 17 Juli 2015 sebagai hari raya Idul Fitri tahun ini. Muhammadiyah menggunakan metode perhitungan matematis/astronomis, yang disebut dengan hisab, tanpa harus benar-benar mengamati hilal, untuk menentukan hari raya Idul Fitri. Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan ada kemungkinan Idul Fitri tahun 2015 ini tak dilaksanakan secara bersama-sama oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Selengkapnya di Rappler.com.

OC Kaligis jadi tersangka suap hakim PTUN Medan

Setelah sebelumnya dicekal, pengacara Otto Cornelis Kaligis atau lebih dikenal sebagai OC Kaligis akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa. “Memang sudah ada sprindik dan ditetapkan OCK sebagai tersangka dan direncanakan dikenakan penahanan kepada yang bersangkutan,” kata pelaksana tugas Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji. Kaligis akhirnya terseret dalam kasus ini setelah namanya disebut-sebut oleh seorang pengacara dari kantor hukumnya yang tertangkap tangan sedang menyerahkan sejumlah uang kepada 3 orang hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Selengkapnya di Rappler.com.

Pencairan dana Lapindo batal sebelum lebaran

Janji pemerintah bahwa dana ganti rugi bagi korban lumpur Lapindo akan cair sebelum Lebaran meleset. Hingga Selasa, 14 Juli, belum ada pencairan dana. Warga korban lumpur masih harus mengurus validasi berkas mereka di pendopo Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebelum dana talangan dari pemerintah dikucurkan. Total masih ada 3.337 warga yang belum mendapat pelunasan. Validasi akan ditutup untuk libur hari raya Idul Fitri mulai 15 Juli dan baru buka kembali pada 22 Juli mendatang. Baca laporan lengkapnya di sini. 

Pengadilan batalkan pembekuan PSSI

SK pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang dikeluarkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), 14 Juli.

Ada tiga poin utama yang diputuskan majelis hakim pada sidang pembacaan putusan tersebut. Pertama, menolak eksepsi tergugat (Menpora) tentang tidak absahnya PSSI di bawah Ketua Umum La Nyalla Mahmud Mattalitti. Kedua, mengabulkan permohonan penggugat terhadap kasus ini. Sedangkan poin ketiga adalah Menpora wajib mencabut SK sanksi administratif terhadap PSSI yang diterbitkan per 17 April. Selengkapnya di Rappler.com.

Bareskrim Polri Tetapkan Gubernur Bengkulu sebagai Tersangka

Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah sebagai tersangka dugaan korupsi. “Penetapan tersangka itu berdasarkan gelar perkara hari ini, kata Kepala Subdirektorat I Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Adi Deriyan di kompleks Mabes Polri, Selasa.

Langkah Junaidi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pembina RSUD M. Yunus beserta honorariumnya diduga tak memiliki dasar hukum dan merugikan keuangan negara. Junaidi pun dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selengkapnya tentang kasus ini bisa kamu baca di sini.