Jokowi pertimbangkan kurangi jumlah wakil menteri

JAKARTA, Indonesia — Presiden terpilih Joko “Jokowi” Widodo sedang mempertimbangkan memangkas jumlah wakil menteri yang ada sehingga hanya menyisakan satu wakil menteri di kabinet nantinya.

Hal tersebut disampaikan oleh salah satu deputi tim transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, setelah melakukan pertemuan dengan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Selasa (9/9). 

“Yang pasti tetap ada cuma satu, [yaitu] wakil menteri luar negeri. Yang lain-lainnya bisa saja ditiadakan,” ujar Andi di gedung Lemhannas, Jakarta Pusat.

Pemerintahan saat ini memiliki 20 wakil menteri dari 34 kementerian.

Menurut Andi, yang ditugaskan untuk menyusun rancangan kabinet untuk pemerintahan Jokowi-JK, keberadaan wakil menteri tidak akan dibutuhkan apabila menteri-menteri yang bertugas nantinya bisa berkoordinasi dengan jajaran di bawahnya.

“Ya harus bisa bekerja dengan sekjen (sekretaris jenderal), dengan irjen (inspektur jenderal), untuk melaksanakan fungsi-fungsi di pemerintahan tersebut,” lanjutnya.

Andi percaya hal tersebut akan bisa memangkas anggaran negara untuk ke depannya.

Sedangkan tim transisi percaya bahwa jabatan wakil menteri luar negeri harus tetap dipertahankan mengingat kebutuhan bagi menteri luar negeri untuk mengikuti agenda-agenda diplomasi. 

“Kalau wakil menteri luar negeri karena memang ada keharusan dari menteri luar negeri untuk berada di tempat-tempat lain di luar negeri karena sekian banyak pertemuan bilateral dan forum-forum internasional yang harus diikuti,” terang Andi.

Pemangkasan jumlah wakil menteri adalah langkah pertama dari tiga langkah yang mungkin diambil Jokowi untuk merampingkan anggaran di kementerian-kementerian.

“Level kedua dari sisi menghilangkan tumpang tindih urusan kepemerintahan yang ada di kementerian-kementerian, seperti di UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), misalnya,” ungkap Andi.

Yang ketiga adalah perombakan cara kerja di kementerian-kementerian yang ada dari proses perencanaan hingga pertanggung jawaban.

“Perampingan level ketiga adalah dari bisnis proses mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi, penetapan, evaluasi sampai pertanggungjawaban dibuat lebih ringkas dan ramping sehingga bisa mengefisienkan pola siklus dari bisnis prosesnya jadi lebih singkat,” ujar Andi.

Menurutnya, hal tersebut dapat menghemat anggaran hingga 30% apabila Jokowi dapat mengidentifikasi bagaimana menerapkan lean business process ke kementerian-kementerian.

“Jadi ada tiga level itu yang dilakukan. Jadi bisa saja jumlah menterinya tetap 34 tapi secara proses dan pelaksanaan fungsi itu jadi lebih ramping,” kata Andi. 

Dalam upayanya menghemat anggaran, Jokowi juga menolak jika nantinya para menteri diberi mobil dinas Mercedes Benz, seperti yang diajukan oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. 

“Saya sudah menyampaikan itu ke Sekretariat Negara. Saya bilang tidak usah beli, pakai yang lama saja,” kata Jokowi di Balai Kota, seperti dikutip Tempo.co.

Menteri kabinet yang menjabat sekarang harus mengembalikan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon setelah pelantikan pemerintahan baru bulan Oktober. Mobil-mobil tersebut kemudian akan dikembalikan dan uangnya dikembalikan ke kas negara. —Rappler.com