Jokowi minta pembahasan APBN-P 2015 dimulai November

JAKARTA, Indonesia — Mengingat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 hampir selesai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), presiden terpilih Joko “Jokowi” Widodo akan meminta DPR supaya pembahasan perubahan APBN (APBN-P) dipercepat untuk mengakomodir program-program pemerintahan yang telah direncanakan oleh tim transisi.

Salah satu deputi tim transisi, Andi Widjajanto, mengungkapkan bahwa Jokowi rencananya akan mengajukan permohonan ke DPR untuk mempercepat pembahasan APBN-P pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tanggal 20 Oktober mendatang. Tahun-tahun sebelumnya, pembahasan APBN-B dimulai pada tahun berikutnya.

“Kami tetap ngotot karena targetnya 30 persen apa yang direncanakan Jokowi-JK [Jusuf Kalla] bisa dilaksanakan Januari,” ujarnya setelah pertemuan dengan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung di kantornya di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/9). 

Salah satu yang menjadi program unggulan Jokowi adalah Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Pada masa kampanye, Jokowi kerap menyampaikan ingin langsung tancap gas dengan program-program prioritasnya begitu dilantik menjadi presiden.

Menurut deputi tim transisi bidang APBN, Hasto Kristiyanto, Jokowi akan mengupayakan pembahasan APBN-P 2015 bisa dimulai pada bulan November atau Desember.

Sementara itu, Chairul Tanjung telah mengusulkan percepatan pembahasan ABPN-P 2015 dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR pada rapat di gedung DPR pada hari Selasa (9/9) malam.

“Kami dengan Banggar telah menjajak kemungkinan percepatan pembahasan APBN-P 2015 yang tadinya direncanakan Januari 2015, akan lebih baik kalau pembahasannya sebelum Januari tetapi setelah 20 Oktober,” ujarnya. 

Selain itu, ia juga akan memerintahkan fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk memperjuangkan supaya anggaran presiden terpilih bisa masuk ke dalam APBN-P 2015.

Menurutnya, program-program Jokowi memang belum diakomodir di RAPBN 2015 karena yang menyusun RAPBN 2015 adalah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedangkan yang melaksanakan adalah pemerintahan Jokowi yang akan datang. 

“Sehebat-hebatnya kami, kan kami tidak tahu [semua] apa yang ingin dilakukan pemerintahan datang. Makanya kami buka baseline [di RAPBN 2015] supaya bisa masuk program-program yang jadi visi-misi Jokowi-JK,” ujar Chairul. —Rappler.com