Evaluasi KPU untuk pemilu luar negeri dinilai boros

Handoko Nikodemus

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Evaluasi KPU untuk pemilu luar negeri dinilai boros

EPA

Di tengah prahara RUU Pilkada, KPU dituduh 'plesiran' ke luar negeri untuk evaluasi penyelenggaran pemilu presiden.

JAKARTA, Indonesia — Pengamat mengecam keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemilu di luar negeri di tengah-tengah polemik Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

Sejak Jumat lalu (19/9), KPU mulai melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilihan presiden 2014 ke 30 negara selama dua bulan mendatang. 

Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki mekanisme penyelenggaraan pemilihan di luar negeri ke depannya.

“Bagaimana kita bisa mengevaluasi hasil secara menyeluruh kepemiluan di luar negeri. Bagaimana keterlibatan masyarakat Indonesia, kebijakan pemerintah setempat, penganggaran yang dilakukan dan catatan evaluasi dari stakeholders di luar negeri,” ujar Husni seperti yang dilansir rumahpemilu.org.

Sejauh ini, dari tujuh komisioner KPU, baru tiga yang berangkat ke luar negeri untuk melaksanakan evaluasi, ungkap komisioner KPU Arief Budiman. 

Menurut Arief, komisioner-komisioner KPU yang telah berangkat adalah Husni ke Cina; Sigit Pamungkas ke Brazil; dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah ke Frankfurt, Jerman. 

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yusfitriadi, berpendapat bahwa tidak bijaksana bagi KPU untuk menghambur-hamburkan anggaran di saat pelaksanaan pilkada dinilai memboroskan uang oleh sejumlah fraksi di DPR.

“[Evaluasi KPU ke luar negeri] terkesan pelesiran. Ini yang tidak bisa ditolerir,” kata Yusfitriadi, Selasa (23/9).

Menurutnya, hal yang menyebabkan evaluasi ini terkesan boros adalah tidak adanya upaya dari KPU untuk menghemat anggaran dengan memanfaatkan teknologi. 

“Di zaman teknologi canggih, saya pikir tidak perlu sampai ada kehadiran fisik [untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu],” ungkapnya.

Selain itu, Yusfitriadi juga percaya bahwa KPU bisa menghemat anggaran dengan cara memilah-milah daerah mana saja yang memang membutuhkan kehadiran fisik dari komisioner-komisioner KPU untuk dievaluasi.

Menurutnya, KPU bisa meminta data-data dari pengamat pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menentukan di mana saja daerah yang penyelenggaraannya dinilai tidak memuaskan. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim berdalih bahwa pelaksanaan evaluasi memang telah dimandatkan dalam UU pemilu.

“Kalau masalah monitoring kan memang diamanatkan,” kata Arif.

Arif juga memastikan bahwa penganggaran evaluasi pemilu luar negeri tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Setelah evaluasi dibuat rekomendasi laporan kaitannya untuk penyempurnaan anggaran, teknis-teknis penyelenggaraan pemilu berikutnya,” ucapnya.

Namun, Arif enggan mengungkapkan besar anggaran yang digunakan oleh KPU untuk evaluasi pemilu luar negeri tersebut. —Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!