Pengamat pertanyakan fungsi jabatan nonaktif Puan

JAKARTA, Indonesia — Ketua Umum Partai Indonesia Demokrasi Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri kembali memancing kontroversi ketika menetapkan putrinya, Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga nonaktif. 

“Kalau diangkat lalu dinonaktifkan lalu fungsi jabatan tersebut siapa yang mengerjakan,” tanya pengamat politik dan CEO lembaga riset politik Cyrus Network Hasan Nasbi, Selasa, 14 April 2015. 

Menurutnya dalam situasi seperti ini, lebih baik bila sejak awal Megawati memilih orang lain. 

Komentar yang sama juga disampaikan oleh Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin. 

“Keputusan Megawati memasukkan nama Puan sebagai pengurus tetapi nonaktif itu sebagai suatu hal yang aneh dan ganjil. Apakah PDI Perjuangan kekurangan kader?” tanya Said seperti dikutip media. 

“Filosofi sebuah jabatan adalah untuk bekerja. Bukan nonaktif dan tidak bekerja.”

Namun demikian, pengamat politik dan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan membela keputusan tersebut. 

“Ini artinya PDI-P menghargai profesionalitas kabinet Jokowi. Jadi kabinet Jokowi tetap zaken kabinet.” 

Masalah penunjukkan Puan

Sebelum membentuk kabinet, Jokowi menyatakan bahwa menteri-menteri yang akan dipilihnya harus rela untuk melepaskan jabatan struktural di partai politik. Ketika Kabinet Kerja terbentuk, sejumlah anggotanya yang merupakan pejabat struktural di partainya masing-masing akhirnya mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

Di antara mereka yang mundur dari jabatan politiknya adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaja yang mundur sebagai pengurus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pasca terpilih menjadi menteri dalam Kabinet Kerja.

Langkah serupa juga ditempuh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi yang mengundurkan diri dari posisi yang diembannya di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Dari partai pengusungnya sendiri yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), terdapat nama Tjahjo Kumolo yang mengundurkan diri sebagai sekretaris jenderal PDI-P setelah menjadi Menteri Dalam Negeri.

Entah apa alasannya, Megawati pada hari terakhir Kongres PDI-P di Sanur, Denpasar, Jumat, 10 April. 

“Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga tetap Puan Maharani, tapi saya non-aktifkan,” kata Megawati.

Pengamat menilai ini bertentangan dengan komitmen awal Jokowi dalam proses pembentukan Kabinet Kerja. 

Ini pembelaan Puan

Puan mengatakan bahwa faktanya adalah dia sudah dinonaktifkan dari jabatan, sehingga tidak rangkap jabatan. Dia tidak akan mengurusi partai. 

“Ya tidak, karena nonaktif, kemudian saya fokus kepada eksekutif,” kata Puan. 

Namun demikian, posisi nonaktif tersebut tidak akan diisi oleh kader lainnya. 

“Begitu saja, nonaktif,” katanya, menambahkan bahwa partai yang akan menjalankan fungsi tersebut. 

“Efisien atau tidaknya itu tergantung bagaimana jalannya,” kata Puan. “Pak Jokowi dan Pak JO sudah memahami dan sudah setuju.”

Bagaimana menurut Anda? — Rappler