Isu ‘reshuffle’: Apakah kita perlu 4 menteri koordinator?


JAKARTA, Indonesia — Isu rencana kocok ulang (reshuffle) kabinet menguat. Menghangat. Beragam informasi siapa menteri yang bakal terpental dari Kabinet Kerja Presiden Joko “Jokowi” Widodo beredar dari grup WhatsApp satu ke yang lain. Lewat akun Twitter-nya, Jokowi berkicau, “Saya harap kita semua bekerja dengan baik. Untuk angkat dan ganti menteri biar jadi urusan saya.”

Saat bertemu dengan sejumlah organisasi relawan pada Kamis, 7 Januari, Jokowi mengatakan belum memikirkan soal reshuffle kabinet. Ia mengaku lebih tertarik dan fokus pada pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan. Tapi, dalam beberapa kesempatan terakhir, Jokowi melemparkan sinyalemen tak segan memberikan konsekuensi bagi menteri yang dianggap lambat mengeksekusi program.   

Momen reshuffle juga mengingatkan akan janji Jokowi menyusun kabinet yang ramping. Masalahnya, dengan alasan harus mengakomodir wakil dari partai pendukung dan kendala nomenklatur anggaran kementerian pada APBN 2015, Jokowi menyusun kabinet dengan jumlah yang hampir sama dengan kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).  

Bahkan, Jokowi membentuk empat pos menteri koordinator. Ada tambahan Menteri Koordinator Kemaritiman, untuk menunjukkan salah satu program unggulan Jokowi di bidang maritim.

Keberadaan menko juga dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi koordinasi untuk memastikan implementasi program kerja kabinet berjalan lancar. Masalahnya, tidak sedikit berita yang muncul terkait dengan kinerja menko justru menuai kritikan publik. Koordinasi dan komunikasi juga mendapat catatan buruk selama 2015. 

Dalam setahun pertama pemerintahan, Jokowi harus mengganti Menko Kemaritiman, dari Indroyono Soesilo ke Rizal Ramli. Hanya sehari setelah diangkat pada 12 Agustus, Rizal sudah melemparkan serangan kritik ke kolega dalam kabinet, bahkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jadilah tahun 2015 penuh dengan kegaduhan yang bersumber dari kabinet Jokowi 

Dalam situasi jelang reshuffle, muncul pertanyaan, apakah Jokowi perlu memanfaatkan momentum ini untuk mengkaji efektivitas koordinasi dan jumlah menteri koordinatornya? Potensi tumpang-tindih antara Menko Perekonomian dan Menko Maritim, misalnya, salah satu yang jadi pertanyaan.  

Jika maksud Jokowi menonjolkan aspek kemaritiman, bukankah seharusnya semangat itu melekat ke semua program di semua kementerian?

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Phillip J. Vermonte mengatakan bahwa posisi menko seharusnya tidak diperlukan jika kita memiliki tipe presiden yang “hands-on”, menangani secara langsung semua pekerjaan terkait pemerintahan di tingkat kebijakan.

“Dulunya saya berpendapat demikian. Buat apa menko? Tapi setelah mengamati pola kepemimpinan Presiden Jokowi, menurut saya pos menko diperlukan, karena rentang-kendali bagi Jokowi terlalu luas,” kata Phillip ketika dikontak Rappler hari ini, Jumat, 8 Januari.

Phillip menyoroti keberadaan Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman. 

“Potensi tumpang-tindih kewenangan cukup besar, karena bidang yang ditangani bisa masuk ke kedua menko. Sebagai pemimpin, Jokowi harus menetapkan panduan yang jelas dan tegas, mana yang di bawah koordinasi Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman. Batasnya di mana?” ujarnya.   

Belum lagi soal kebingungan yang dihadapi menteri yang harus melapor kepada dua menteri. Contohnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga Menteri Kelautan dan Perikanan.

Soal lain, terkait dengan fokus baru ke bidang kemaritiman, yang menjadi salah satu alasan kuat bagi Jokowi membentuk Menko Kemaritiman.  

“Jangankan fokus baru. Yang non-maritim saja masih banyak masalah,” kata Phillip.  

Ia juga menyoroti kecenderungan Jokowi hanya fokus dan menangani langsung bidang-bidang tertentu. 

“Jokowi kan memang nampak terlibat betul kalau isunya pembangunan infrastruktur dan soal ketahanan pangan. Lainnya saya lihat kurang. Misalnya, soal politik dan keamanan, Jokowi mempercayakan ke Menko Luhut Panjaitan. Soal kebijakan luar negeri juga kurang diperhatikan,” kata Phillip.

Dalam pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi akhir 2015, Kalla meyakinkan bahwa kabinet dalam situasi yang kompak.  

“Kecuali menteri tertentu,” ujarnya sambil senyum. Jokowi, kata Kalla, juga berupaya membahas semua masalah melalui sidang kabinet. Akibatnya, sepanjang 2015, tak kurang dari sidang atau rapat kabinet dihadiri Jokowi. Tak jarang menteri sedang berada di luar negeri atau di luar kota, harus segera pulang karena ada rapat kabinet.

“Ya, bisa saja banyak rapat kabinet, tapi yang dibahas, ya, isu-isu tertentu. Ini dugaan saya, ya,” kata Phillip.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Yani Motik, menganggap pos menko cukup tiga, yaitu menko yang mengurusi bidang ekonomi, politik, dan hukum serta terkait program kesejahteraan.  

“Empat menko saat ini menciptakan kebingungan dan tumpang-tindih,” kata Yani kepada Rappler.  

Ia menyarankan untuk memperkuat, sebaiknya jumlah deputi di setiap menko yang ditambah.

“Coba kita lihat tugas Menko Maritim yang merasa berhak mengurusi sumber daya juga. Semuanya kan punya aspek ekonomi? Punya pengaruh ekonomi. Ada kaitannya dengan aspek perdagangan. Jadi terkait. Siapa yang paling berhak mengkoordinasikan? Menko Maritim atau Menko Ekonomi?” kata Yani.

Kembali ke alasan awal ketika Jokowi memberikan alasan mengapa kabinetnya gendut, terkait dengan APBN yang sudah berjalan untuk 2015, memang perlu bertanya, untuk APBN 2016 yang sepenuhnya dibahas oleh era Jokowi, mengapa perampingan tidak dilakukan?

Isu yang mengemuka justru rencana Jokowi mengakomodir menteri dari parpol di Koalisi Merah Putih yang saat pilpres berseberangan dengan kubu Jokowi-JK. Perampingan nampaknya bakal jadi isu saat kampanye belaka? —Rappler.com

BACA JUGA: