Anggota DPR: Ucapan Sultan Yogyakarta berbahaya bagi mahasiswa Papua

YOGYAKARTA, Indonesia - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua menilai pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X soal tak ada tempat bagi para separatis dinilai berbahaya bagi mahasiswa Papua yang tengah bermukim di Yogyakarta. Ucapan Sultan bagi warga Yogyakarta bermakna sabda.

"Coba kalau ucapan itu dipatuhi, wah bisa babak belur kami," ujar salah satu anggota Komisi I DPR Papua, Wilhelmus Pigai.

Para legislator itu mengaku prihatin dengan sikap Sultan yang justru ikut mengompori isu tersebut. Menurut Pigai, penyelesaian atas persoalan Papua tidak bisa menggunakan pendekatan kekerasan dan militeristik. Aksi represif hanya akan menciptakan nasionalisme ganda dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pernyataan itu disampaikan oleh anggota DPR Papua yang berkunjung ke Asrama Papua Kamasan I di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta. Ini merupakan tindak lanjut untuk melakukan pengumpulan fakta mengenai peristiwa pengepungan asrama yang berlangsung tanggal 14-16 Juli. Selain Pigai, terdapat 4 anggota DPR Papua lain yaitu Tan Wie Long, Mathea Mamoya, Laurensius Kadepa dan Ketua Komisi I, Elvis Tabuni.

Sementara, Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang semula dijadwalkan ikut hadir, ternyata batal terbang ke Yogyakarta, karena urusan pemerintahan. Namun, mereka berjanji akan menyampaikan temuan mereka kepada Gubernur.

Kelima anggota DPR Papua berdialog dengan mahasiswa Papua hampir lima jam lamanya. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa Papua menunjukkan video berdurasi 11 menit dan 57 detik. Isinya menggambarkan peristiwa pengepungan.

Saat menyaksikan video tersebut, rombongan anggota DPR Papua terlihat begitu emosional. Ada yang terlihat geram saat menyaksikan aksi represif aparat dan ada juga yang meneteskan air mata.

Diskriminasi meluas

UNJUK RASA. Sejumlah mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Peduli Kemanusiaan berunjuk rasa di bawah Jembatan Layang, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 27 Juli. Foto oleh Abriawan Abhe/ANTARA

UNJUK RASA. Sejumlah mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Peduli Kemanusiaan berunjuk rasa di bawah Jembatan Layang, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 27 Juli.

Foto oleh Abriawan Abhe/ANTARA

Sejak aksi pengepungan asrama Papua, tindak diskriminasi terhadap mahasiswa Papua sudah semakin meluas ke area lain. Ketua Ikatan Mahasiswa Papua Semarang, Pontius Kogoya rekannya sudah mulai tidak nyaman untuk beraktivitas sehari-hari. Situasi semakin memburuk usai pernyataan Sultan tempo hari.

"Mengapa kami dibilang separatis? Apakah karena wajah kami?" tanyanya.

Kondisi serupa juga dialami oleh mahasiswa Papua yang bermukim di Jawa Barat dan Jawa Timur. Ketua Ikatan Mahasiswa Papua Bogor, Yunus Gobay mengatakan aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat membatasi aktivitas dan kegiatan mereka.

Bahkan, hal itu sudah berlangsung sejak tahun 2009 lalu. Saat itu, ketika mahasiswa tengah menggelar demonstrasi di depan Istana Bogor, aparat keamanan justru memukuli mereka.

"Termasuk saya (kena pukul aparat) juga," tutur dia.

Selain itu, pada tanggal 1 Desember 2012, aparat menutup akses keluar dan masuk asrama Papua, karena mahasiswa tengah menggelar ibadah. Aksi diskriminasi masih terus berlanjut hingga ke lingkungan kampus.

Mahasiswa harus menghadapi bermacam-macam pertanyaan lantaran mengenakan artribut dan kaos bergambar tertentu. Polisi dan intel terus memata-matai aktivitas mereka.

Perwakilan mahasiswa Papua di Surabaya, Misatius Morip mengatakan stigma separatis turut melekat terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur. Mereka kerap dituding sebagai pelaku makar terhadap Indonesia.

"Peristiwa di Yogyakarta itu juga berdampak kepada kami," kata Morip.

Oleh sebab itu muncul seruan dari sekelompok mahasiswa Papua di Yogyakarta untuk eksodus dari Pulau Jawa dan kembali ke Papua. Menurut Ketua Mahasiswa Papua di Yogyakarta, Aris Yeimo, kuliah tidak lagi penting jika nyawa para mahasiswa justru terancam. - Rappler.com

BACA JUGA: