Kisah veteran perang yang menghabiskan 15 tahun di Nusakambangan

SOLO, Indonesia – Hadi Pranoto (87 tahun) adalah salah satu saksi hidup peristiwa perang kemerdekaan di Kota Solo dan sekitarnya. Meski usianya sudah renta, tetapi ingatannya masih melekat kuat di kepalanya.

Ia lahir dan besar di Banaran, sebuah kampung kecil di Kota Solo, Jawa Tengah. Hadi adalah bekas anggota Tentara Pelajar, sebuah korps pejuang yang dibentuk oleh Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) pada saat perang kemerdekaan.

Hadi bergabung dengan Tentara Pelajar sejak 1946, ketika ia duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Meskipun statusnya pelajar, ia lebih sering menghabiskan waktu untuk angkat bedil dan bergabung dengan sejumlah front di daerah Surakarta, Boyolali, dan Karanganyar, ketimbang belajar di sekolah.

“Kalau mau pergi sekolah, saya pamitan mau perang, bukan menuntut ilmu. Ibu sudah tahu dan selalu berdoa memohon keselamatan,” kata Hadi kepada Rappler, seraya mengenang masa lalu.

Ia berperang dengan senjata seadanya karena keterbatasan peralatan dan amunisi. Satu regu terdiri dari 10-20 orang dan hanya dijatah 7 pucuk senapan laras panjang, revolver, dan granat. Ia dan kawan-kawannya harus memakai senjata bergantian.

Sejak angkat senjata, Hadi terlibat dalam banyak pertempuran di perkotaan maupun wilayah perbatasan, dari mulai Agresi Militer Belanda I dan II, sampai peristiwa paling bersejarah bagi Tentara Pelajar, yaitu Serangan Umum Surakarta atau dikenal dengan Serangan 4 Hari, pada 7-10 Agustus 1949.

Serangan ini menjadi penentu kemenangan Tentara Pelajar atas pasukan Belanda yang kemudian diabadikan di Monumen Juang ’45 di Banjarsari, Solo.

Hadi tergabung dalam Detasemen II Brigade 17 Tentara Pelajar yang bermarkas di Sragen pimpinan Mayor Achmadi, seorang pejuang muda berusia 21 tahun yang merencanakan penyerangan Kota Solo dari empat penjuru. Pengepungan dan kontak senjata selama 4 hari 4 malam itu berhasil merebut Kota Solo yang diduduki Belanda.

Saat berjuang di front Karanganyar, Hadi mengenal dan berteman dengan Letkol Soeharto – kelak menjadi Panglima Komando Strategi Angkatan Darat dan memimpin operasi pembersihan Partai Komunis Indonesia (PKI) periode 1965-1966.

Saat itu Soeharto juga menjadi pelatih Laskar Putri Indonesia (LPI) di mana Siti Hartinah – yang kemudian dipersuntingnya – ikut bergabung menjadi pejuang perempuan di dalamnya.

Difitnah, dituduh Komunis

Setelah pengakuan Belanda atas kedaulatan RI melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag empat bulan sejak Serangan Umum 4 hari, Hadi ditawari untuk memilih melanjutkan sekolah atau bergabung menjadi tentara. Sejak 1950, dengan bekal lulusan SMP, ia memilih menjadi anggota Batalyon 609 Angkatan Darat dan ditugaskan di Banjarmasin hingga berpangkat Letnan Dua.

Empat tahun kemudian, Hadi keluar dari satuan karena ia memilih tugas sipil sebagai kepala penilik di Lapas Banjarmasin. Pada 1960, ia kemudian dipindahtugaskan ke Lapas Surakarta sebagai Kepala Bagian Reclasseering. 

Namun, karirnya hanya bertahan lima tahun. Di Lapas itu ternyata ada pegawai lain yang tak menyukainya dan sudah lama mengincar jabatan yang mengurusi pemulihan napi sebelum dibebaskan ke masyarakat itu.

“Saya difitnah, dilaporkan, dan dituduh komunis pada saat pecah Gestok,” kata Hadi.

Hadi ditangkap tentara saat tugas piket di kantor, kemudian dibawa ke kamp tahanan. Ia kaget saat diinterogasi karena namanya masuk dalam daftar B.

Sebagai pegawai negeri, Hadi tidak tahu menahu soal PKI dan kudeta. Ia pun tak terlibat dalam organisasi underbow partai berlambang palu arit itu – seperti Lembaga Kebudayaan Rakyat, Persatuan Guru Republik Indonesia Non Vaksentral, Pemuda Rakyat, dan Barisan Tani Indonesia.  

Istrinya menjenguknya dan mengatakan bahwa suaminya bukan anggota atau simpatisan PKI. Ia juga membawa lencana bintang sebagai bukti bahwa Hadi adalah veteran pejuang dan juga pernah berdinas di AD.

Tak lama di kamp, Hadi dipindahkan ke Nusakambangan pada akhir 1965, menjadi tahanan politik (tapol) meninggalkan istri dan anak-anaknya. Di pulau itu, ia banyak bertemu dengan orang-orang yang senasib dengannya, orang-orang yang di-PKI-kan, yang ditahan tanpa tahu kesalahan mereka – korban fitnah. Mereka memiliki beragam profesi, mulai dari guru, tentara, pegawai, mahasiswa, petani, pedagang, hingga seniman.

Hadi juga baru tahu dan mengenal komunisme sejak dirinya bertemu dengan orang-orang penganut paham itu di Nusakambangan. Teman-temannya di Nusakambangan menyebutnya sebagai ideologi perjuangan kelas tertindas melawan imperialisme dan kapitalisme.

Pada tahun-tahun pertama, Hadi menyaksikan kehidupan yang sulit bagi para napi. Banyak tahanan yang meninggal akibat kelaparan. Jatah makan mereka hanya 6 gram beras setiap hari dan terkadang dengan ikan laut yang sudah busuk. Namun keadaan berangsur membaik setelah sebagian tahanan dipekerjakan untuk bercocok tanam dan membudidayakan ternak sebagai sumber pangan.

“Mereka yang petani dibebaskan, tetapi disuruh mengelola ladang dan ternak untuk memenuhi kebutuhan pangan petugas penjara dan tahanan,” kata Hadi.

Pertemanan dengan Soeharto tak abadi

Hadi lolos dari pengasingan massal dari Nusakambangan ke Pulau Buru. Karena memiliki latar belakang karir sebagai administrator di lapas, ia kemudian  dipekerjakan sebagai pembantu pegawai yang mengurusi delapan unit penjara. Pekerjaannya serabutan, mulai dari tukang ketik hingga mendistribusikan makanan untuk napi. 

Meskipun tidak tinggal di sel atau dibebani kerja paksa, Hadi tetap menganggap penahanannya sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ia ditangkap dan dipenjara tanpa pengadilan. Masa depan dan kehidupannya direnggut, terpaksa menyandang stigma negatif eks-tahanan politik seumur hidup, dan menyandang dosa yang tak pernah ia lakukan.

“Kalau tidak berkali-kali dikunjungi dan didesak oleh aktivis HAM dunia, mungkin kami menjadi tahanan seumur hidup di Nusakambangan,” ujarnya.

Hadi keluar dari penjara pada 1980, pada saat pembebasan massal, setelah menghabiskan 15 tahun di penjara Nusakambangan. Ia kembali ke keluarganya di Solo, namun tidak bisa memperoleh pekerjaan yang layak karena statusnya sebagai eks-tapol.

Seperti yang lainnya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Hadi dibubuhi keterangan ET singkatan dari dari eks-tapol, sebelum akhirnya dihapus pada 2000-an. Selama Orde Baru berkuasa, Hadi selalu dimobilisasi pada saat pemilu.

Hadi baru menyadari di kemudian hari bahwa ternyata persahabatan dengan Soeharto di medan perang kemerdekaan tidak abadi. Ketika sahabatnya berkuasa, Hadi malah menjadi pesakitan di Nusakambangan. Setelah bebas, ia masih dipaksa untuk melanggengkan penguasa.

Namun, Hadi sudah mengikhlaskan semuanya. Pada awal-awal Reformasi, ia pernah menuntut rehabilitasi dan kompensasi haknya yang terampas, tetapi tidak membuahkan hasil. Ia pasrah meskipun hidupnya susah.

Istrinya sudah meninggal, dan kini Hadi tinggal ditemani anak sulungnya di sebuah rumah berukuran 30 meter persegi. Jaminan kesehatan dari pemerintah untuk keluarga miskin pun ia tak punya. 

Beberapa waktu lalu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperjuangkan hak para korban ’65 agar didaftarkan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS. Namun, hingga sekarang Hadi belum terdaftar sebagai pemegang kartu layanan kesehatan yang ditanggung negara itu. 

“Tetapi saya sudah tak mau menuntut lagi. Saya bersyukur masih diberi umur panjang dan masih sehat, karena teman-teman seusia saya sudah banyak yang meninggal,” kata Hadi.

Sejak 1986, aktivitasnya hanya mengelola Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Banaran. Ia memperoleh penghasilan dari memulung sampah daur ulang, selain menjadi penjaga dan tukang bersih-bersih di toilet umum pemakaman di dekat rumahnya. —Rappler.com