JAKARTA, Indonesia  —   Batas negara terkait langsung dengan kedaulatan negara. Tindakan yang mengusik batas negara tak bisa dianggap remeh. Ketegangan dekat perbatasan dikhawatirkan akan memicu konflik  horizontal.

Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengaku belum tahu persis masalah perbatasan kedua negara yang disengketakan.

“Tapi yang pasti persoalan batas negara adalah masalah kedaulatan negara sehingga tak bisa dianggap remeh,” kata Frans Lebu Raya di Kupang, Kamis, 21 Januari 2016. Pernyataan Frans merespon isu Timor Leste telah mencaplok sebagian wilayah RI di perbatasan Kabupaten Kupang dengan Oecusi.

Dia berharap, areal yang diduga dicaplok berada pada segmen yang belum disepakati, sehingga masih ada peluang untuk dibicarakan. “Tapi tidak boleh kalau sudah jelas batasnya. Tidak boleh dicaplok karena itu sudah urusan kedaulatan negara,” katanya.

Kawasan steril

Kedua negara belum menyepakati wilayah perbatasan di daerah Noelbesi-Citrana, Desa Netamnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang. Garis batas negara pada sebelah barat sungai kecil dan status tanah masih merupakan daerah steril, tidak boleh dikelola kedua negara

Fakta di lapangan, Timor Leste telah membangun secara permanen kantor pertanian, balai pertemuan, gudang dolog, tempat penggilingan padi, pembangunan saluran irigasi dan jalan diperkeras. “Ada 53 KK yang mendiami wilayah steril tersebut di Dusun Naktuka, Desa Netamnanu Utara Kecamatan Amfoang Timur. Mereka ber-KTP Timor Leste,” kata Panglima Kodam IX/Udayana, Mayjen M Setyo Sularso.

Ancaman pengusiran

Keberadaan 53 kepala keluarga (KK) asal Timor Leste itu memicu kemarahan warga setempat. “Kami akan mengusir mereka jika mereka masih menetap dan bahkan telah membuka fasilitas pemerintahan negaranya karena wilayah tersebut merupakan zona bebas yang belum disepakati antarkedua negara, hingga saat ini,” kata tokoh masyarakat setempat, Raja Amfoang Roby Manoh di Kupang.

Ia menyatakan sikap itu terkait kabar bahwa negara bekas koloni Portugal itu membangun di wilayah perbatasan yang masih disengketakan oleh kedua negara, sehingga dilarang keras untuk menempati apalagi membangun fasilitas umum dari pihak tertentu.

Wilayah itu, menurut dia, sesuai kesepakatan tahun 2003, masuk dalam zona bebas, karena masih disengketakan antara Indonesia dan Timor Leste.  “Warga di perbatasan kedua negara harus menghargai kesepakatan itu, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang berbuntut pada konflik horizontal,” katanya.

Pemerintah perlu bertindak

Senada, anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya berpendapat, pencaplokan wilayah negara berdaulat bukan masalah sepele. Hal ini berkaitan dengan sejumlah aspek, termasuk yang paling penting adalah marwah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ini masalah serius. Karena menyangkut yang paling utama dan pertama adalah marwah NKRI,” katanya, kepada Rappler.com, Rabu, 20 Januari 2016. Komisi I mendesak pemerintah agar bersikap tegas, jangan hanya tinggal diam.

“Kami mendesak Kementerian Luar Negeri untuk melayangkan nota protes ke Timor Leste. Baru setelah itu kita lakukan tindakan lainnya,” katanya. Sejauh ini, Komisi I DPR belum ada rencana memanggil Kementerian Luar Negeri atau Panglima TNI secara formal.

“Kami akan kontak secara personal dulu,” kata Tantowi. Pemerintah sendiri masih belum satu pandangan soal ini. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung menampik adanya insiden pencaplokan wilayah RI oleh Timor Leste.

“Mana berani nyaplok punya Indonesia. Gak ada.Apalagi dalam waktu dekat akan ada kunjungan bapak Presiden ke Timor Leste,” kata Pramono, Rabu, 20 Januari 2016. —   Dengan laporan dari Antara dan Bobby Andalan/Rappler.com

BACA JUGA

• Timor Leste caplok daerah steril perbatasan RI
• Benarkah TNI promosikan isu ‘Proxy Wars’?
• Presiden dijadwalkan gelar pertemuan dengan kepala desa